SulawesiPos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap sengketa kepemilikan tiga bidang tanah menjadi kendala pengadaan lahan untuk pembangunan Jembatan Kembar Barombong. Sejumlah pihak mengklaim memiliki dasar legalitas berbeda atas tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan tersebut.
Persoalan ini membuat proses pembebasan lahan belum dapat dilanjutkan. Padahal, pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Barombong.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah mengarahkan agar pembebasan lahan dipercepat.
Arahan tersebut untuk menjawab aspirasi dan aduan masyarakat terkait akses jalan di wilayah tersebut.
“Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengeklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Izhar menjelaskan, pemerintah belum dapat melakukan pembayaran ganti rugi selama masih terdapat pihak yang saling mengklaim kepemilikan tanah.
Berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Makassar, masing-masing pihak menggunakan dasar alas hak yang berbeda.
“Warga yang saling klaim pemilik lahan dengan hak alas dan sertifikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tapi kembali ke warga sendiri yang saling klaim punya legalitas,” kata Izhar.
Persoalan tersebut juga melibatkan gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
Selain itu, terdapat gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Seorang warga juga telah melayangkan somasi karena mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang menjadi objek pengadaan pemerintah.
Izhar mengatakan pemerintah harus mencermati gugatan dan somasi tersebut sebelum menentukan pembayaran ganti rugi.
“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” jelasnya.
“Kapan ketika kita lakukan langkah pembayaran salah satu lahan, maka menjadi masalah di kemudian hari. Karena di sisi lain, ada pihak yang klaim pemilik tanah dengan legalitas sertifikat. Ini kami masih lakukan solusi lain,” lanjutnya.
Tiga Pihak Klaim Kepemilikan Tanah
Dari hasil penelusuran sementara, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah terdampak pengadaan.
Ketiganya ialah Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Masing-masing pihak memiliki dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang berbeda sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan status hukum setiap bidang tanah.
Bidang tanah milik Amsal Sampetondok yang terdampak pengadaan memiliki luas sekitar 520 meter persegi.
Lahan tersebut merupakan bagian dari tanah yang lebih luas dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 seluas 1.175 meter persegi.
Sertifikat tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964.
Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.
Menurut Izhar, seluruh dokumen tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan kelayakannya sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.
“Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut,” tuturnya.
Di sisi lain, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luasan yang diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare.
Klaim dan dokumen perusahaan itu turut menjadi bagian dari persoalan yang harus ditelusuri.
“Di mana keberadaan klaim dan dokumen tersebut turut menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri,” jelasnya.
Skema Pengadaan Lahan Diubah
Menghadapi persoalan tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan skema pengadaan tanah.
Jika sebelumnya direncanakan melalui pembayaran langsung atau business to business (B to B), kini prosesnya diarahkan melalui tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Mekanisme baru tersebut mengharuskan Pemkot Makassar menjalankan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen terlebih dahulu.
Setelah itu, dokumen diserahkan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk diperiksa lebih lanjut.
Jika seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, ATR/BPN akan melanjutkan proses pelaksanaan pengadaan tanah sesuai mekanisme yang berlaku.
Tahapan tersebut mencakup pembentukan satuan tugas untuk mendata dan memverifikasi objek maupun subjek tanah.
“Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan,” terangnya.
Izhar menambahkan, hasil verifikasi dan penilaian akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.
Jika status tanah telah jelas, tetapi perkara hukumnya belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izhar menegaskan pengadaan tanah merupakan tanggung jawab Pemkot Makassar.
Sementara itu, pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab pada proses pengadaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan melalui pendanaan APBN,” paparnya.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian sengketa lahan menjadi salah satu tahapan sebelum pembangunan fisik jembatan oleh pemerintah pusat dapat dilanjutkan.
Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Izhar memahami besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan Jembatan Kembar Barombong.
Kawasan tersebut merupakan salah satu jalur dengan kepadatan lalu lintas yang kerap dikeluhkan pengguna jalan.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” tutup Izhar.
