SulawesiPos.com – Sebanyak 188 bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Kabupaten Bone mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan koperasi.
Kegiatan yang berlangsung pada 9–12 November 2026 ini dipusatkan di Hotel Golden Tulip Essential Makassar. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone.
Sebanyak 188 peserta dibagi ke dalam enam angkatan yang mengikuti kegiatan secara bersamaan. Mereka mendapatkan pembelajaran klasikal selama tiga hari, kemudian dilanjutkan dengan satu hari uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Sebelum diberangkatkan ke Makassar, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti rapat koordinasi dan pembekalan di Aula La Tea Riduni, Kabupaten Bone.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., memberikan arahan langsung kepada para bendahara.
Ia menekankan pentingnya kesungguhan peserta dalam mengikuti pelatihan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh benar-benar dapat diterapkan dalam pengelolaan koperasi.
Bupati mengingatkan bahwa bendahara memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan keuangan koperasi. Karena itu, pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilakukan secara tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Pelatihan ini bukan sekadar agenda peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi langkah penting untuk memastikan para pengelola keuangan KDKMP memiliki standar kompetensi yang memadai,” tegas Bupati Bone.
Dengan bekal pelatihan dan sertifikasi profesi, para bendahara diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, memahami tata kelola keuangan koperasi, serta membangun sistem administrasi yang lebih baik.
“Pemerintah Kabupaten Bone berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya KDKMP yang sehat, mandiri, profesional, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Bupati menegaskan, keberhasilan koperasi desa dan kelurahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal dan aktivitas usaha, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan keuangan serta kepercayaan anggotanya. (kar)


