SulawesiPos.com – Penetapan kembali mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Hakim tunggal Arwana menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar dalam perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin (9/11/2026).
Putusan tersebut membuat proses penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan terhadap Bahtiar tetap berlanjut.
Namun, putusan praperadilan ini tidak serta-merta membuktikan keterlibatan Bahtiar dalam perkara korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel Tahun Anggaran 2024.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menyebut putusan tersebut menguatkan keabsahan proses penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Bahtiar.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana,” kata Soetarmi.
Ia menegaskan, penetapan tersangka kembali itu didukung lebih dari dua alat bukti baru yang sah.
Hakim Batasi Pemeriksaan pada Aspek Formal
Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan pemeriksaan praperadilan memiliki ruang lingkup terbatas, yakni menguji aspek formal tindakan penyidik.
Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 158–164 KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
Oleh karena itu, dalil Bahtiar yang menyatakan dirinya sebagai kepala daerah tidak bertanggung jawab atau tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan bibit nanas dinilai telah masuk ke ranah materi pokok perkara.
Persoalan tersebut harus diuji melalui persidangan tindak pidana korupsi, bukan dalam praperadilan.
Hakim juga menilai pihak pemohon tidak menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.
Sementara itu, penilaian terhadap kekuatan alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara.
Terkait penggunaan alat bukti dari penyidikan sebelumnya, hakim menyatakan bukti tersebut tetap dapat digunakan sepanjang belum dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.
Persoalan keterangan saksi yang sebelumnya pernah diperiksa juga menjadi salah satu pertimbangan.
Dengan merujuk Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta keterangan ahli Prof Dr Hibnu Nugroho dan Dr Makkah HM, hakim menekankan bahwa substansi baru dalam keterangan saksi menjadi hal yang perlu diperhatikan, bukan semata-mata identitas saksi.
Dari rangkaian pertimbangan itu, hakim menyimpulkan penyidik telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan Bahtiar kembali sebagai tersangka.
Hakim turut menolak keberatan mengenai tidak dicantumkannya uraian hak-hak tersangka dalam surat penetapan.
Sebab, berdasarkan fakta persidangan, hak-hak tersebut telah disampaikan kepada Bahtiar saat menjalani pemeriksaan.
Keberatan pemohon terkait pencantuman nama Bahtiar dalam surat dakwaan perkara lain juga tidak mengubah penilaian hakim terhadap keabsahan penetapan tersangka yang diuji dalam praperadilan tersebut.
Kejati Fokus Rampungkan Berkas Perkara
Setelah permohonan praperadilan ditolak, Kejati Sulsel akan melanjutkan penyidikan dengan menuntaskan pemberkasan perkara.
Langkah tersebut disiapkan agar kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas dapat segera dibawa ke tahap penuntutan.
Ia menyebut, berkas perkara selanjutnya ditargetkan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB,” pungkas Soetarmi.
