SulawesiPos.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet mendorong percepatan hilirisasi sektor perkebunan nasional dengan menargetkan lebih dari 90 persen ekspor komoditas perkebunan berbentuk produk olahan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat kesejahteraan pekebun.
Saat ini, sekitar 20–30 persen ekspor perkebunan Indonesia masih berupa bahan mentah. Pemerintah ingin mengubah struktur perdagangan tersebut agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor komoditas tanpa pengolahan.
Hal itu disampaikan Alim saat menghadiri International Conference and Expo on Palm Oil and Others (ICExPO) 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Perkebunan bukan hanya sumber devisa. Perkebunan juga menopang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menyejahterakan masyarakat, dan menjadi tumpuan energi terbarukan kita ke depan,” kata Alim.
Menurutnya, sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda swasembada pangan dan energi serta memperkuat industrialisasi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komoditas sawit, kakao, dan kelapa dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Pemerintah Hilirisasi 7 Komoditas Perkebunan
Alim menjelaskan, pemerintah telah mencanangkan program hilirisasi tujuh komoditas perkebunan unggulan sejak 2025.
Ketujuh komoditas tersebut meliputi:
- Tebu.
- Kelapa.
- Kopi.
- Kakao.
- Jambu mete.
- Lada.
- Pala.
Program tersebut diarahkan untuk mengubah struktur industri perkebunan nasional. Dengan demikian, hasil perkebunan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
“Target kita ke depan, mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih dari 90 persen ekspor perkebunan sudah dalam bentuk produk turunan,” ungkapnya.
Dari sisi hulu, program hilirisasi mencakup perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan seluas sekitar 870 ribu hektare.
Pelaksanaannya meliputi penyiapan lahan, penyediaan benih unggul bermutu, hingga penerapan praktik budidaya yang baik.
Pada 2026, pemerintah mengembangkan dua kawasan perkebunan, yakni:
- Kakao: seluas 174.000 hektare.
- Kelapa: seluas 151.554 hektare.
Nilai Tambah Kelapa Bisa Lebih dari 100 Kali Lipat
Alim mencontohkan besarnya potensi ekonomi komoditas kelapa apabila diolah menjadi produk turunan. Menurutnya, pengolahan dapat meningkatkan nilai jual secara signifikan dibandingkan penjualan kelapa dalam bentuk butiran.
Berikut perbandingan nilai komoditas kelapa yang disampaikan Wamentan:
- Kelapa butiran: sekitar Rp1.350 per kilogram.
- Minyak kelapa: berpotensi bernilai sekitar Rp60.000 per liter.
- Virgin coconut oil (VCO): nilainya dapat mencapai Rp145.000 per liter.
Menurut Alim, pengolahan kelapa menjadi VCO berpotensi meningkatkan nilai komoditas hingga lebih dari 100 kali lipat.
“Ini bukan sekadar hitungan di atas kertas. Pada Oktober tahun lalu, produk hilirisasi kelapa dari Maluku Utara juga sudah diekspor ke Tiongkok,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kelapa juga dapat diolah menjadi beragam produk lainnya, seperti santan, air kelapa, coco fiber, coco peat, arang aktif, hingga pakan ternak.
Pemanfaatan seluruh bagian komoditas tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi sekaligus membuka peluang industri yang lebih efisien dan minim limbah.
Perkuat Hilirisasi Tebu dan Pengembangan Bioenergi
Selain kelapa dan kakao, pemerintah juga memperkuat pengembangan tebu untuk mewujudkan swasembada gula konsumsi.
Ketergantungan terhadap impor gula yang rata-rata mencapai sekitar Rp44 triliun per tahun menjadi salah satu alasan pemerintah memperluas areal perkebunan tebu.
Program bongkar ratoon juga telah dilaksanakan sejak 2025 untuk mendukung peningkatan produktivitas perkebunan tebu nasional.
Di sisi lain, sektor perkebunan juga diarahkan untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan komoditas perkebunan sebagai bahan baku energi terbarukan di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan pasokan energi global.
Beberapa program yang disiapkan pemerintah meliputi:
- Biodiesel B50, sebagai salah satu langkah menuju swasembada energi.
- Bioetanol E10, yang dikembangkan secara bertahap.
- Pengembangan sawit untuk bioenergi, dengan luas lahan sekitar 2–5 juta hektare.
- Pengembangan bahan baku bioetanol, meliputi tebu, ubi kayu, jagung, sorgum, dan jambu mete.
Pengembangan tersebut dirancang secara terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai ketentuan.
Wamentan Dorong Riset dan Inovasi Perkebunan
Alim menegaskan, transformasi perkebunan nasional tidak dapat dilepaskan dari dukungan riset dan inovasi. Pengembangan varietas unggul berproduktivitas tinggi, budidaya presisi, mekanisasi, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) perlu terus diperkuat.
Selain itu, pengembangan produk hilir bernilai tinggi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Indonesia.
“Teknologi dan inovasi harus mengubah keunggulan komparatif yang kita miliki menjadi keunggulan kompetitif,” ujarnya.
Melalui penyelenggaraan ICExPO 2026 yang memasuki tahun kesembilan, Alim berharap forum tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi untuk menghasilkan gagasan, teknologi, dan terobosan konkret bagi pengembangan perkebunan sawit, kakao, dan kelapa.
Ia juga menekankan pentingnya pembagian peran antara pemerintah, industri, pekebun, dan koperasi dalam memperkuat hilirisasi.
Adapun pembagian peran yang diharapkan meliputi:
- Pemerintah: menyiapkan regulasi, insentif, dan infrastruktur pendukung.
- Industri: memperkuat investasi pengolahan serta menyerap hasil produksi pekebun.
- Pekebun dan koperasi: menjaga mutu dan kontinuitas pasokan bahan baku.
- Lembaga riset dan pembiayaan: mendukung inovasi, pendanaan, serta pendampingan pengembangan perkebunan.
“Kami berharap melalui ICExPO 2026 ini bisa menjadi ruang diskusi yang melahirkan terobosan tepat guna, bukan hanya untuk sawit, tetapi juga untuk kelapa dan kakao,” pungkasnya.
