SulawesiPos.com — Inggris perlu menata hubungan ekonominya dengan China dengan memperhitungkan kesiapan menghadapi gangguan, karena perdagangan dunia tidak lagi cukup bertumpu pada efisiensi, demikian penilaian Analis Ekonomi Politik Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Drs. Rudi Wibowo, M.Si., ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 3 November 2026, menanggapi kritik parlemen Inggris terhadap ketidakjelasan kebijakan London kepada Beijing.
“Dalam konteks perekonomian sudah tidak lagi melulu bicara tentang just in time, tapi juga just in case,” ujar Rudi.
Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara harus memperhitungkan kemungkinan terganggunya perdagangan dan pasokan ketika menyusun kebijakan ekonomi dalam situasi internasional yang tidak menentu.
Pendekatan just in time mengutamakan kedatangan bahan atau barang sesuai kebutuhan untuk menekan biaya persediaan, sedangkan just in case menekankan kesiapan menghadapi gangguan melalui cadangan, pemasok alternatif, dan rencana darurat.
Dalam kerangka analisis Rudi, keuntungan dari pasokan murah perlu ditimbang bersama kemampuan industri dan masyarakat bertahan apabila jalur perdagangan terganggu atau hubungan politik memburuk.
Ia menilai tantangan Inggris semakin kompleks setelah Brexit karena penataan kembali hubungan dengan Uni Eropa berlangsung bersamaan dengan kebutuhan mengembangkan kemitraan ekonomi di luar kawasan tersebut.
“Tidak mudah untuk mengembalikan postur perekonomian Inggris seperti sebelumnya,” katanya.
Penilaian Rudi mengemuka setelah Komite Bisnis, Inovasi, Sains, dan Perdagangan Majelis Rendah Inggris menerbitkan laporan pada Senin, 2 November 2026, yang menyebut pemerintah belum menerjemahkan janji pendekatan strategis terhadap China menjadi kebijakan dan aturan yang jelas.
Persoalan itu juga diberitakan The Guardian melalui laporan Lisa O’Carroll pada 2 November 2026, dengan menyoroti peringatan parlemen mengenai ketidakpastian arah hubungan Inggris–China.
Dari Perdagangan Murah ke Ketahanan Ekonomi
Rudi menjelaskan bahwa perang dagang dan konflik geopolitik memperbesar kebutuhan negara untuk mengamankan pasokan energi serta bahan penting bagi kegiatan produksi.
Dalam pembacaan tersebut, gangguan pada satu jalur perdagangan dapat menjalar menjadi kenaikan biaya transportasi, tekanan terhadap industri, dan berkurangnya daya beli masyarakat.
Laporan parlemen Inggris memberikan contoh keterhubungan itu dengan mencatat bahwa krisis Selat Hormuz telah menimbulkan tekanan berat pada sektor asuransi dan reasuransi London.
Karena itu, pengembangan dari analisis Rudi mengarah pada pentingnya mengukur ketahanan ekonomi melalui kemampuan menjaga kesinambungan produksi dan kebutuhan masyarakat ketika keadaan berubah.
Bagi perusahaan, persoalannya mencakup kepastian aturan investasi, akses pasar, serta ketersediaan bahan baku yang memungkinkan perencanaan usaha dalam jangka panjang.
Komite parlemen mencontohkan penghentian rencana investasi pabrik turbin angin Ming Yang senilai 1,5 miliar pound sterling dan intervensi darurat terhadap British Steel sebagai keputusan yang memperlihatkan kebijakan reaktif serta kurang transparan.
Kasus tersebut memperjelas dilema yang dibahas Rudi, yakni kebutuhan menarik modal dan teknologi sekaligus mempertahankan kendali atas kepentingan strategis.
Persepsi Ancaman Membentuk Pilihan Kebijakan
Rudi menggunakan perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional untuk menjelaskan bahwa kebijakan negara turut dibentuk oleh gagasan, keyakinan, identitas, dan pengalaman hubungan dengan pihak lain.
“Kepentingan suatu negara ini sebetulnya terbentuk melalui ide, keyakinan, serta konstruksi sosial yang terus berkembang antaraktor global,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, China dapat dipandang sebagai sumber peluang ekonomi sekaligus pesaing strategis, bergantung pada persoalan yang dihadapi dan persepsi yang berkembang.
Rudi menempatkan pengalaman hubungan Inggris–China, termasuk persoalan Hong Kong, sebagai bagian dari latar politik yang memengaruhi pembentukan kepercayaan.
Namun, data opini publik memperlihatkan pandangan masyarakat Inggris yang beragam, sehingga sikap terhadap China tidak dapat diringkas menjadi satu kesepakatan nasional untuk memusuhinya.
Survei YouGov yang dipublikasikan pada 24 Januari 2026 mencatat 4 persen warga Inggris memandang China sebagai sahabat dan sekutu, 27 persen sebagai pesaing bersahabat, 29 persen menilai hubungan tidak bersahabat, serta 22 persen melihatnya sebagai ancaman bermusuhan.
Survei yang sama menunjukkan 46 persen responden menilai hubungan dengan China berdampak positif terhadap ketersediaan barang konsumsi, sementara 41 persen menilainya berdampak negatif terhadap keamanan Inggris.
Perbedaan penilaian tersebut memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi dan kekhawatiran keamanan dapat hadir bersamaan dalam pandangan masyarakat.
Dalam kerangka konstruktivisme yang digunakan Rudi, temuan itu membantu menjelaskan mengapa pemerintah menghadapi tekanan untuk mempertahankan perdagangan sekaligus menunjukkan kemampuan melindungi kepentingan nasional.
Kerja Sama Terukur, Kepentingan Publik Terlindungi
Komite parlemen merekomendasikan pembagian kegiatan ekonomi ke dalam zona merah untuk kemampuan strategis yang harus dilindungi, zona kuning untuk kerja sama dengan pengamanan, dan zona hijau untuk kegiatan berisiko rendah yang dapat didorong.
Kerangka tersebut sejalan dengan persoalan yang diangkat Rudi mengenai perlunya kebijakan selektif dalam menghadapi hubungan ekonomi yang sekaligus mengandung dimensi politik.
“Kebijakan luar negeri Inggris di sektor-sektor ekonomi ini sebetulnya bukan cuma bersifat ekonomi, tapi juga bersifat strategis dan politis,” katanya.
Implikasi praktis dari analisis itu ialah perlunya penilaian berdasarkan karakter setiap sektor, mulai dari sensitivitas teknologi hingga tingkat ketergantungan terhadap pemasok tertentu.
Untuk sektor yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, penilaian juga perlu memperhitungkan dampak pembatasan perdagangan terhadap harga, pekerjaan, dan keberlanjutan layanan.
Pengembangan analisis ini menempatkan diversifikasi pemasok, peningkatan kemampuan produksi, dan kepastian aturan sebagai langkah yang dapat memperkuat posisi tawar tanpa menghilangkan manfaat kerja sama internasional.
Laporan parlemen tersebut masih berupa rekomendasi, dengan pemerintah Inggris memiliki waktu dua bulan untuk memberikan tanggapan resmi.
Bagi negara lain, termasuk Indonesia, dilema Inggris–China memberikan pelajaran bahwa keterbukaan ekonomi membutuhkan kesiapan menghadapi gangguan agar manfaat perdagangan tetap menjangkau masyarakat ketika hubungan antarnegara berubah.
