SulawesiPos.com – Program swasembada pangan menjadi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan sentimen positif tertinggi di antara delapan program utama yang dianalisis Continuum INDEF.
Kajian 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo di Mata Netizen mencatat proporsi sentimen positif sebesar 73,4 persen dari sekitar 58 ribu percakapan media sosial sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026.
Temuan tersebut dipaparkan dalam Diskusi Publik INDEF di Jakarta pada 20 Oktober 2026. Angka 73,4 persen menempatkan swasembada pangan di atas program Cek Kesehatan Gratis yang mencatat sentimen positif 67,8 persen dan Sekolah Rakyat sebesar 54,9 persen.
Percakapan positif itu antara lain berkaitan dengan dukungan terhadap kebijakan pangan pemerintah, apresiasi atas ketersediaan stok pangan nasional, cadangan beras Bulog, serta keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung ketahanan pangan.
Netizen juga menyampaikan dukungan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, termasuk melalui ungkapan terima kasih atas kerja pemerintah di sektor pangan.
Angka INDEF Menggambarkan Percakapan Digital
Kajian Continuum INDEF menunjukkan bagaimana program swasembada pangan dibicarakan di ruang digital selama periode pengamatan. Karena basisnya adalah analisis percakapan media sosial, angka 73,4 persen perlu dibaca sebagai proporsi sentimen dalam dataset dan periode tersebut, bukan sebagai hasil jajak pendapat yang mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Jumlah sekitar 58 ribu percakapan menunjukkan isu swasembada pangan mendapat perhatian publik di media sosial. Namun, persepsi digital tetap perlu dibaca bersama indikator produksi, pasokan, harga, distribusi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Dengan cara itu, apresiasi di media sosial menjadi salah satu gambaran respons publik, sementara keberhasilan kebijakan pangan tetap berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjaga produksi, menyerap hasil panen, mengamankan stok, dan memastikan pangan tersedia di berbagai wilayah.
Produksi Padi Januari-Agustus Naik
Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi nasional pada Januari-Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka tersebut meningkat 0,07 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pada periode yang sama, luas panen padi mencapai 8,32 juta hektare atau tumbuh 0,11 persen. Produksi beras untuk konsumsi masyarakat tercatat 25,29 juta ton, naik 0,07 persen dibandingkan Januari-Agustus 2025.
BPS menyatakan angka produksi dan luas panen Januari-Agustus tersebut telah berstatus angka tetap karena penghitungan menggunakan data final. Data itu menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membaca perkembangan produksi pangan, tetapi tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh kondisi swasembada hingga akhir tahun.
BPS masih menempatkan data produksi September-November 2026 sebagai angka potensi, sedangkan data produktivitas pada periode tersebut masih berupa angka sementara. Perubahan cuaca, serangan organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, serta perubahan waktu panen dapat memengaruhi realisasi produksi.
Sejumlah sentra yang masih memiliki potensi panen pada September-November 2026 antara lain berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Di Sulawesi, wilayah sentra yang disebut dalam data tersebut mencakup Bone, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Luwu, dan Banggai.
Pemerintah Siapkan Mitigasi Ancaman El Nino
Pertumbuhan produksi berlangsung ketika sektor pertanian menghadapi perubahan cuaca dan potensi El Nino. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kekeringan serta mengurangi ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Kementerian Pertanian memperkuat mitigasi melalui optimalisasi pompanisasi, pengelolaan sumber daya air, serta penyediaan sarana produksi. Langkah itu diarahkan untuk menjaga lahan tetap memperoleh air dan memastikan petani dapat melanjutkan kegiatan produksi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan petani menghadapi tantangan produksi sendirian.
“Kami turun, pasang pompa-pompa, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri, kita harus turun tangan,” tegas Amran.
Selain pengelolaan air, pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Rangkaian kebijakan itu mencakup peningkatan produksi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penguatan penyerapan hasil panen, serta pengamanan stok pangan nasional.
Apresiasi Publik dan Pekerjaan Pemerintah
Temuan Continuum INDEF memperlihatkan swasembada pangan menjadi salah satu program pemerintah yang memperoleh respons positif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Respons tersebut muncul bersamaan dengan perbincangan mengenai stok pangan nasional, cadangan beras Bulog, serta dukungan aparat dalam agenda ketahanan pangan. Pemerintah juga menghadapi pekerjaan untuk memastikan produksi yang tercatat dapat terserap, didistribusikan, dan tersedia dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.
Dengan produksi padi Januari-Agustus yang telah berstatus angka tetap dan data periode berikutnya yang masih berupa potensi, pemantauan produksi tetap diperlukan hingga akhir 2026. Tantangan air, cuaca, produktivitas, distribusi, dan pengamanan stok menjadi bagian dari agenda lanjutan swasembada pangan.*
