Oleh: Mustamin Raga
SulawesiPos.com – Dalam politik, orang sering kali tidak benar-benar berpindah haluan. Mereka hanya berpindah tempat ketika arah angin kekuasaan berubah. Kesetiaan yang kemarin dipertontonkan dengan penuh semangat, hari ini bisa berubah menjadi jarak yang dijaga dengan hati-hati. Bukan karena keyakinan politik tiba-tiba menemukan jalan baru, melainkan karena kalkulasi tentang masa depan mulai menunjukkan kemungkinan yang berbeda.
Gejala semacam itu menarik dicermati ketika sejumlah figur yang memiliki keterkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Giring Ganesha dan Raja Juli Antoni, dikaitkan dengan perubahan posisi dan dinamika politik belakangan ini. Perubahan atau pengunduran diri seseorang dari jabatan politik tentu memiliki alasan masing-masing. Namun, ketika berlangsung bersamaan dengan munculnya isu tentang dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto, berbagai peristiwa itu menjadi bahan pembacaan politik yang lebih luas.
Terlebih, isu dugaan penyadapan tersebut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Percakapan yang disebut-sebut berkaitan dengan komunikasi Presiden itu memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya jejaring kekuasaan yang bekerja di luar mekanisme resmi negara.
Nama Listyo Sigit pun menjadi sorotan, terutama karena kedekatan politiknya dengan Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahan sebelumnya kerap menjadi bahan perbincangan publik.
Di titik ini, muncul pula istilah Genk Solo, sebuah sebutan populer untuk lingkaran figur yang diasosiasikan dengan kedekatan terhadap Jokowi. Sebutan tersebut lebih merupakan label politik dalam percakapan publik, bukan nama organisasi formal. Karena itu, setiap dugaan mengenai hubungan personal, jejaring politik, maupun keterlibatan seseorang dalam tindakan ilegal harus diuji berdasarkan fakta dan bukti, bukan dibangun hanya dari kedekatan atau kesamaan lingkungan politik.
Namun demikian, ada satu hal yang patut diperhatikan: kekuasaan tidak hanya bekerja melalui jabatan resmi. Ia juga bergerak melalui jaringan kepercayaan, hubungan personal, loyalitas, dan pengaruh informal. Orang-orang yang pernah berada dekat dengan pusat kekuasaan dapat tetap memiliki pengaruh sekalipun jabatan formalnya telah berakhir. Jejaring semacam ini bisa menjadi kekuatan politik, tetapi juga berpotensi menjadi persoalan ketika kepentingan personal atau kelompok melampaui kepentingan institusi negara.
Politik dan Perpindahan Tempat Berlabuh
Fenomena ini mengingatkan kita pada suatu masa ketika sejumlah politisi berbondong-bondong merapat ke PDI Perjuangan. Ketika itu, Joko Widodo memang bukan Ketua Umum partai tersebut. Namun, sebagai Presiden, dukungan dan endorsement politiknya terhadap PDIP, yang pernah disebutnya sebagai home party, memiliki daya magnet yang luar biasa.
Ada yang datang karena kesamaan ideologi, ada yang merasa memiliki kedekatan historis, tetapi tidak tertutup kemungkinan sebagian lainnya datang karena membaca ke mana pusat gravitasi kekuasaan sedang bergerak. Nama besar seorang presiden dapat menjadi magnet yang membuat sebuah partai semakin menarik untuk didekati.
Kekuasaan memiliki daya tarik yang sering kali lebih kuat daripada pidato tentang kesetiaan.
Kini, ketika pusat pemerintahan berada di tangan Prabowo Subianto, peta gravitasi politik tentu mengalami perubahan. Orang-orang yang dahulu merasa nyaman berada di sekitar lingkaran kekuasaan sebelumnya harus membaca ulang posisi mereka. Sebagian mungkin tetap bertahan, sebagian memilih menyesuaikan diri, dan sebagian lainnya mengambil jarak.
Di sinilah perbandingan itu menjadi menarik. Dahulu, ada yang mendekat ketika Jokowi menjadi magnet politik. Sekarang, ketika kepemimpinan nasional berganti, bisa saja terjadi proses sebaliknya: ada yang mulai menjaga jarak dari jejaring lama, mencari posisi baru, atau memastikan dirinya tidak terseret dalam persoalan yang dapat mengganggu perjalanan politiknya.
Tentu saja, perubahan posisi Giring Ganesha maupun Raja Juli Antoni tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan dengan isu penyadapan. Tidak pula cukup untuk menyimpulkan bahwa mereka sedang menjauh karena mengetahui sesuatu yang belum diketahui publik. Tetapi, dalam pembacaan politik, perubahan sikap dan posisi para figur di sekitar sebuah kekuasaan tetap layak diamati sebagai bagian dari dinamika yang lebih besar.
Sebab, politik tidak hanya memperlihatkan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Politik juga memperlihatkan kapan seseorang memilih datang, kapan ia memutuskan bertahan, dan kapan ia merasa perlu mengambil jarak.
Ketika Negara Berhadapan dengan Jejaring Informal
Persoalan menjadi jauh lebih serius apabila dugaan penyadapan komunikasi Presiden benar-benar terbukti. Penyadapan tanpa kewenangan yang sah bukan sekadar pelanggaran etika komunikasi. Ia menyentuh persoalan privasi, keamanan negara, kewenangan institusi, dan integritas pemerintahan.
Apalagi jika tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi politik, mempengaruhi keputusan, atau mempertahankan pengaruh kelompok tertentu. Dalam keadaan seperti itu, persoalannya bukan lagi semata-mata siapa menyadap siapa, melainkan apakah ada kekuatan informal yang merasa memiliki hak untuk mengawasi, mengendalikan, atau bahkan mengintervensi jalannya pemerintahan.
Negara modern dibangun di atas pembagian kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban. Aparat negara bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kesetiaan personal kepada tokoh tertentu. Seorang pejabat boleh memiliki hubungan baik dengan pemimpin sebelumnya, tetapi ketika menjalankan jabatan negara, loyalitas utamanya harus tertuju kepada konstitusi dan kepentingan publik.
Max Weber, melalui pemikirannya tentang otoritas yang sah, menjelaskan pentingnya kekuasaan yang dijalankan berdasarkan aturan dan legitimasi, bukan semata-mata hubungan pribadi. Dalam konteks ini, aparat negara tidak boleh berubah menjadi perpanjangan tangan jaringan personal. Jabatan publik bukan warisan hubungan, dan kewenangan institusi bukan milik kelompok yang merasa berjasa mengantarkan seseorang ke puncak kekuasaan.
Ada pula persoalan yang dikenal dalam teori principal-agent: pihak yang diberi mandat dapat saja bertindak untuk kepentingannya sendiri, bahkan menyimpang dari kepentingan pihak yang memberikan mandat. Dalam pemerintahan, persoalan ini menjadi berbahaya ketika aparatur yang seharusnya menjalankan kepentingan negara justru diduga melayani kepentingan kelompok atau jejaring tertentu.
Presiden memang memegang kekuasaan pemerintahan, tetapi negara tidak boleh diselenggarakan berdasarkan siapa yang paling dekat dengannya. Demikian pula, pergantian presiden semestinya diikuti oleh kesinambungan institusi, bukan pergantian loyalitas personal yang hanya memindahkan pusat pengaruh dari satu lingkaran ke lingkaran lainnya.
Loyalitas yang Memiliki Batas
Kita perlu membedakan loyalitas politik dengan loyalitas institusional. Loyalitas politik dapat berubah mengikuti pilihan dan dinamika demokrasi. Seseorang boleh berpindah partai, mengubah dukungan, atau mengambil posisi berbeda. Itu bagian dari kebebasan politik.
Namun, loyalitas institusional memiliki batas yang tidak boleh dilanggar. Aparat negara tidak boleh menggunakan kewenangan untuk melindungi kepentingan pribadi, kelompok, ataupun mantan pemimpin. Apalagi jika kewenangan tersebut digunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Karena itu, isu dugaan penyadapan harus diselesaikan melalui penyelidikan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nama besar, kedekatan dengan presiden sebelumnya, maupun posisi seseorang dalam lingkaran politik tidak boleh menjadi dasar untuk menghukum. Sebaliknya, kedekatan dengan kekuasaan juga tidak boleh menjadi perisai untuk menghindari pemeriksaan.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Bukan sekedar kemampuan mengganti pejabat, membangun koalisi, atau mengonsolidasikan dukungan politik, melainkan keberanian memastikan bahwa seluruh perangkat negara bekerja dalam satu garis konstitusional. Tidak ada institusi yang boleh menjadi milik pribadi, tidak ada aparat yang boleh merasa memiliki majikan politik di luar negara.
Perjalanan politik Indonesia memperlihatkan bahwa orang dapat berpindah rumah politik mengikuti perubahan pusat gravitasi kekuasaan.
Kemarin mereka berlabuh di satu pelabuhan karena di sana ada magnet yang kuat. Hari ini mereka mungkin mencari pelabuhan lain karena arah angin telah berubah. Itu bukan sesuatu yang asing dalam politik.
Tetapi, ada satu hal yang tidak boleh ikut berpindah: tanggung jawab terhadap negara.
Jabatan boleh berganti, partai boleh berubah, hubungan politik boleh merenggang, dan jejaring kekuasaan boleh kehilangan pengaruh. Namun, hukum tidak boleh ikut menyesuaikan diri dengan siapa yang sedang berkuasa.
Sebab, yang paling berbahaya bukanlah ketika seseorang meninggalkan sebuah lingkaran kekuasaan. Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika sebuah lingkaran kekuasaan merasa dirinya lebih berhak mengendalikan negara daripada institusi yang dibentuk oleh konstitusi.
Dalam politik, orang bisa memilih rumah baru ketika rumah lama kehilangan daya tarik. Tetapi negara bukan rumah singgah yang boleh diperlakukan seperti milik kelompok. Ia adalah rumah bersama yang harus dijaga, bahkan oleh mereka yang tidak lagi berada di dalam lingkaran kekuasaan.*
Makassar, Hari Pahlawan, 2026
