Oleh Dr Nasaruddin Umar MH
Dosen HTN Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
SulawesiPos.com – Kasus penyadapan tanpa izin (unlawful wiretapping) yang dilakukan sejumlah jenderal kepolisian negara yang diduga dipimpin oleh Jenderal LSP terhadap Presiden Prabowo, pimpinan partai politik, pejabat negara, tokoh nasional bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi individu, melainkan serangan langsung terhadap keamanan nasional (national security) dan kedaulatan negara.
Dalam kacamata Hukum Tata Negara (HTN), Presiden bertindak dalam dua kapasitas: sebagai individu (natuurlijk persoon) dan sebagai pemegang jabatan konstitusional yaitu Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 10 UUD NRI 1945).
Dari sudut pandang konstitusi dan hukum tata negara Indonesia, penyadapan ilegal terhadap Presiden memicu implikasi hukum yang serius. Bukan hanya menyangkut keselamatan kepala negara, tetapi juga bisa mengarah pada tindakan makar untuk melumpuhkan jalannya pemerintahan.
Pelanggaran HAM dan Ancaman terhadap Presiden dan Negara
​
Pertama, pelanggaran Hak Asasi Manusia konstitusional.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan atas diri, keluarga, kehormatan, serta rasa aman dari ancaman ketakutan. Ini merupakan hak asasi. Pelanggaran terhadap perlindungan diri merupakan tindakan pembatasan hak konstitusional yang paling invasif (intrusive limitation of constitutional rights).
Sehingga penyadapan para jenderal jelas melanggar HAM, yaitu hak privasi mencakup informational self-determination, hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain.
Penyadapan secara diam-diam memutus kendali individu atas informasi pribadi Presiden. Dan sekaligus ancaman terhadap kehormatan dan martabat Presiden. Informasi hasil sadapan yang diperoleh secara tidak sah rentan disalahgunakan sebagai alat tekanan politik, pemerasan, atau pembunuhan karakter, yang secara langsung meruntuhkan martabat individu baik terhadap warga biasa maupun pejabat negara/Presiden.
​Kedua, ancaman terhadap Kerahasiaan Negara (State Secrecy) dan kemerdekaan sipil.
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945). Ini merupakan doktrin konstitusional utama mengenai supremasi sipil (civilian control over the military) dan posisi Presiden sebagai Panglima Tertinggi (Commander-in-Chief).
Selain itu, Presiden adalah satu-satunya otoritas konstitusional yang berwenang mengerahkan kekuatan TNI (dengan persetujuan DPR) serta menetapkan status keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945).
Sehingga, komunikasi Presiden sering kali memuat rahasia militer, pertahanan, dan diplomasi luar negeri. Penyadapan ilegal ini dikualifikasikan sebagai ancaman nyata terhadap pertahanan negara (UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI).
Karena yang melakukan penyadapan adalah para jenderal aktif yang berada pada posisi strategis pemerintahan dan lembaga kepolisian negara, maka tentu akan sangat membahayakan keselamatan presiden dan negara.
Informasi rahasia dan kebjakan strategis bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik termasuk upaya makar, melumpuhkan kekuasaan presiden bahkan pembunuhan terhadap Presiden.
Jika komunikasi Panglima Tertinggi disadap, pihak penyerang atau lawan politik dapat memetakan, memanipulasi, atau menginterupsi komando militer secara real-time. Hal ini merusak asas kesatuan komando (unity of command) yang menjadi syarat mutlak pertahanan negara, terbongkarnya rahasia pertahanan, dan melemahkan national deterrence (daya tangkal negara)
Kasus Penyadapan di Berbagai Negara
Di negara lain seperti Amerika Serikat, kasus penyadapan juga pernah terjadi, yaitu Skandal Watergate (1972) & FISA Act (1978) atas pemasangan alat sadap di markas lawan politik, yang memicu proses impeachment Presiden Richard Nixon.
Di Jerman juga pernah terjadi terhadap Kanselir Angela Markel pada 2013 yang dilakukan oleh NSA. Dokumen Snowden mengungkap bahwa NSA AS menyadap ponsel Kanselir Jerman selama lebih dari satu dekade (sejak 2002). Stasiun pemantau dipasang langsung di Kedutaan Besar AS di Berlin, tidak jauh dari Kantor Kepresidenan dan parlemen (Bundestag).
Demikian halnya di Korea Selatan, juga pernah terjadi, yang dilakukan Pengawasan Intelijen terhadap Kepresidenan, Spionase Asing (US Leak 2023).
Dokumen Pentagon yang bocor mengungkap bahwa Badan Intelijen AS menyadap percakapan pejabat senior di Kantor Kepresidenan (Cheong Wa Dae/Blue House) terkait dilema Korea Selatan dalam mengirimkan amunisi ke Ukraina.
Termasuk Badan Intelijen Militer (DSC/DSSC), Lembaga intelijen militer (Defense Security Command) secara historis dan berulang kali melakukan penyadapan ilegal terhadap komunikasi pejabat sipil, politisi, serta kantor kepresidenan tanpa izin pengadilan.
Hukum Penyadapan di Berbagai Negara
Dalam regulasi khusus di Korea Selatan penyadapan diatur dalam Protection of Communications Secrets Act (PSCA) yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1993.
Regulasi itu mengawali masa awal transisi Korea Selatan menuju pemerintahan sipil yang demokratis, di bawah kepemimpinan Presiden Kim Young-sam.
Regulasi dimaksudkan untuk mengakhiri praktik penyadapan liar tanpa izin peradilan yang marak dilakukan oleh badan intelijen militer dan rezim otoriter pada masa-masa sebelumnya.
Undang-undang No 4657 ini mengatur mengatur tata cara penyadapan (lawful interception) serta kerahasiaan komunikasi, di mana penyadapan terhadap lembaga kepresidenan tanpa penetapan hakim atau dalam skenario darurat perang dapat berujung pada ancaman hukuman penjara berat bagi pejabat/agen intelijen yang melanggarnya.
Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 PCSA, setiap tindakan penyadapan oleh lembaga intelijen (seperti National Intelligence Service / NIS) maupun intelijen militer wajib mendapatkan persetujuan atau penetapan (warrant) dari pengadilan (Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Distrik). ​
Ancaman Sanksi (Pasal 16 PCSA): Setiap pejabat, agen intelijen, atau penyidik yang melakukan penyadapan ilegal (unlawful/warrantless interception)—termasuk menyasar lembaga kepresidenan—diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 10 tahun serta pencabutan hak jabatan.
Akibat penyalahgunaan kewenangan sadap serta intervensi intelijen militer terhadap politik kepresidenan pada masa pemerintahan Park Geun-hye dan Presiden sebelumnya, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah radikal.
Pemerintah membubarkan Defense Security Command (DSC) pada tahun 2018 dan membentuk lembaga pengawas baru Defense Security Support Command (DSSC) dengan restrukturisasi ketat agar tidak bisa lagi menyadap sipil dan pejabat negara.
Hukum konstitusi dan pidana Korea Selatan sangat ketat mengatur bahwa penyadapan tanpa penetapan hakim (warrantless wiretapping) adalah tindak pidana berat (Pasal 16 PCSA).
Bahkan dalam lingkungan militer atau kepresidenan, penyadapan tanpa persetujuan judicial/presidential emergency order membatalkan seluruh keabsahan alat bukti.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memisahkan secara tegas antara kewenangan intelijen teknis untuk pertahanan negara (menghadapi Korea Utara) dan penyadapan politik. Penyadapan intelijen internal terhadap organ kepresidenan dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip separasi kekuasaan (separation of powers).
Di Jerman dan Amerika Serikat, penyadapan (wiretapping/lawful interception) diatur melalui kombinasi undang-undang khusus pertahanan/intelijen dan undang-undang tindak pidana umum/kebebasan sipil.
Di Jerman berdasarkan artikel ​Artikel 10 Gesetz (G10-Gesetz / UU G10) atau Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Undang-Undang Pembatasan Kerahasiaan Surat, Pos, dan Telekomunikasi). Ini mengatur kewenangan lembaga intelijen Jerman—seperti Bundesnachrichtendienst (BND/Intelijen Luar Negeri) dan BfV (Intelijen Domestik)—untuk menyadap telekomunikasi demi keselamatan negara.
UU ini merupakan turunan langsung dari pembatasan hak privasi dalam Pasal 10 Grundgesetz (UUD Jerman) dan mengamanatkan pengawasan melalui G10-Kommission.
Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman atau Strafprozessordnung (StPO) mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan dan penegakan hukum pidana biasa (Pasal 100a dan Pasal 100b StPO).
Penyadapan wajib mendapatkan izin tertulis dari hakim (Judicial Warrant/Richtervorbehalt).
Yang di lakukan Jerman saat itu adalah melakukan Reformasi Hukum Intelijen Jerman (BND-Gesetz): Bundestag membentuk Komite Investigasi NSA (NSA-Untersuchungsausschuss).
Hasil investigasi mendorong Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) pada putusan tahun 2020 menegaskan bahwa kewenangan intelijen asing (Bundesnachrichtendienst/BND) maupun perlindungan terhadap warga/pejabat harus tunduk pada Hak Asasi Konstitusional (Pasal 10 Grundgesetz tentang kerahasiaan telekomunikasi). Jerman memperketat pengawasan peradilan (judicial oversight) terhadap seluruh operasi sadap.
Di Amerika Serikat pengaturan penyadapan diatur dalam Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 (FISA), Undang-undang utama yang mengatur penyadapan terhadap intelijen asing, agen kekuatan asing, dan terorisme internasional.
FISA membentuk badan peradilan rahasia FISA Court (FISC) yang memegang kewenangan menerbitkan izin sadap intelijen.
Di Amerika Serikat, aturan hukum terkait penyadapan terhadap Presiden diatur dalam konstruksi Hukum Tata Negara (Constitutional Law) dan Hukum Pidana Federal. AS memandang Presiden tidak hanya sebagai individu biasa, melainkan sebagai Kepala Negara (Head of State), Kepala Pemerintahan (Chief Executive), dan Panglima Tertinggi Militer (Commander-in-Chief) berdasarkan Pasal II Konstitusi AS (Article II of the U.S. Constitution).
Sehingga, penyadapan terhadap Presiden dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat (felony), pelanggaran konstitusi (constitutional violation), sekaligus ancaman serius terhadap keamanan nasional (national security threat).
​
Skandal Watergate (1972–1974), upaya penyadapan ilegal terhadap markas Partai Demokrat di kompleks Watergate oleh komite pemenangan Presiden Richard Nixon memicu pengusutan pidana berat. Tindakan obstruction of justice dan penyalahgunaan alat negara untuk menyadap lawan politik memicu proses pemakzulan (impeachment), yang akhirnya memaksa Nixon mengundurkan diri pada tahun 1974. Skandal inilah yang melahirkan lahirnya UU FISA 1978.
Aturan: Berdasarkan 18 U.S.C. § 2511 (Title III of the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968), penyadapan atau perekaman komunikasi elektronik/suara secara tanpa hak (unlawful interception) adalah tindak pidana federal (felony).
Urgensi RUU Penyadapan di Indonesia
Belajar dari kasus penyadapan LSP dan pembenahan hukum nasional serta perbandingan dengan negara-negara lain, memberikan pelajaran tentang perlunya aturan penyadapan setingkat Undang-Undang yang mengatur standar pembuktian (admissibility) dan batas spionase asing.
Perlunya pengawasan ketat terhadap lembaga intelijen (BIN/TNI), termasuk Kepolisian, agar tidak menyalahgunakan alat sadap terhadap pejabat publik dan kepresidenan.
Dalam kajian Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN), penyadapan merupakan tindakan pelanggaran hak konstitusional yang disahkan oleh hukum atau lawfully authorized limitation of constitutional rights.
Oleh karena itu, perlu keberadaan mekanisme pengawasan yang ketat—khususnya pengawasan peradilan menjadi conditio sine qua non (syarat mutlak)– untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh lembaga intelijen maupun penegak hukum.
Di Indonesia, pengaturan penyadapan masih tersebar secara parsial di berbagai undang-undang (UU KPK, UU Narkotika, UU Terorisme, UU ITE, dan UU Intelijen Negara), yang menciptakan ketimpangan standar judicial oversight
Melalui Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar seluruh ketentuan penyadapan disatukan dalam sebuah Undang-Undang Penyadapan tersendiri dengan menyertakan pengawasan peradilan yang akuntabel.
Dalam doktrin Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Acara Pidana Indonesia, Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 merupakan dua tonggak yuridis utama (landmark decisions) yang meredefinisi konstitusionalitas penyadapan serta keabsahan alat bukti elektronik di Indonesia.
​
Kedua putusan ini secara konsisten menegaskan doktrin bahwa penyadapan adalah tindakan pengurangan/pembatasan hak asasi manusia (restriction of rights/derogable rights) yang wajib diatur oleh Undang-Undang, berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Mengacu pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang serta menerapkan doktrin fruit of the poisonous tree—di mana informasi atau bukti yang diperoleh dari penyadapan yang tidak sah atau ilegal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sehingga pengaturan penyadapan bukan melalui delegasi wewenang kepada Peraturan Pemerintah (PP) yang tersebar di berbagai sektor (fragmented regulations) dan hanya diatur teknisnya via PP berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
MK mengamanatkan pembentukan Undang-Undang Penyadapan tersendiri (Interception Act) yang mengatur secara utuh izin peradilan, standar pembuktian, dan batasan operasionalnya.
Seluruh aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK, BNN) yang melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum (law enforcement) wajib mengantongi penetapan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Untuk kepentingan intelijen keamanan negara (BIN/TNI), pengawasan dapat mengadopsi model quasi-judicial (seperti Komisi G10 Jerman) atau persetujuan khusus Kepala Negara dengan audit pasca-tindakan oleh DPR (Komisi I), guna menghindari kerumitan birokrasi peradilan umum dalam situasi krisis pertahanan.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BIN, dan Satuan Siber TNI harus menerapkan doktrin zero trust architecture pada seluruh enkripsi komunikasi Istana Presiden dan lembaga pertahanan negara.
Sebaiknya, institusi kepolisian tidak lagi memiliki sarana penyadapan, tetapi diserahkan kepada badan khusus di bawah kontrol presiden. Setiap tindakan penyadapan harus ada izin pengadilan atau suatu komisi yang mendapat mandat presiden.
Selain itu, perlu menciptakan sistem elektronik atau sofware khusus untuk alat komunikasi presiden untuk mencegah penyadapan, selain pengaturan secara tegas larangan penyadapan terhadap Presiden dan Wakil Persiden termasuk pejabat tinggi negara secara melawan hukum melalui suatu sistem UU domistik yang mendalam dan menyeluruh.
Kita mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara mendalam untuk menemukan pelaku penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, baik aktor dalam negeri maupun entitas asing. Pelaku harus dijerat dengan pasal tindak pidana terhadap keamanan negara/spionase dalam KUHP (jo. UU No. 1/2023), Hukum Pidana Militer (KUHPM) untuk unsur perwira, serta UU ITE.
Kerena itu, pengalaman dari Jerman, Amerika Serikat, hingga Korea Selatan mengajarkan kita satu doktrin penting: negara hukum modern tidak pernah membiarkan praktik intelijen liar merusak tatanan ketatanegaraan.
Sudah saatnya Indonesia menegaskan garis batas hukum bahwa penegakan hukum dan pengamanan negara tidak boleh diraih dengan cara-cara yang menabrak UUD NRI Tahun 1945, dan setiap warga negara harus mendapat kepastian perlindungan hukum dari negara dari segala bentuk dan upaya penyadapan ilegal.
Penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi personal, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan negara dan supremasi konstitusi. Tanpa adanya Undang-Undang Penyadapan yang memuat pengawasan peradilan (judicial oversight) yang ketat, marwah kepresidenan dan kedaulatan digital Indonesia akan terus berada di bawah bayang-bayang kesewenang-wenangan.*
