SulawesiPos.com – Indonesia mencatat pengiriman perdana 1.000 ton beras premium ke Malaysia pada Agustus 2026, di tengah klaim pemerintah bahwa kebutuhan beras medium dalam negeri telah dipenuhi dari produksi petani sendiri selama dua tahun terakhir.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium pada 2025 maupun 2026.
Pemerintah juga memperkirakan ketersediaan beras nasional mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Juli atau Agustus 2027.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, mengatakan perubahan tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan produksi beras nasional.
Indonesia yang sebelumnya pernah mengimpor beras dalam jumlah besar kini mulai memasok kebutuhan negara lain.
“Sekarang justru kita bisa mengekspor beras ke Malaysia. Ini menunjukkan bahwa kemampuan produksi nasional semakin kuat,” kata Arief dalam keterangan pers.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari peningkatan produksi petani dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan.
Pada Mei 2026, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bahkan sempat mencapai rekor 5,37 juta ton.
Arief menyebut, kondisi ini berbeda jauh dibandingkan periode 2023–2024 ketika total impor beras Indonesia mencapai sekitar 7,58 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan, juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengimpor beras hingga sekitar 7,5 juta ton dengan nilai mendekati Rp100 triliun.
Impor Beras Khusus Bukan untuk Konsumsi Umum
Kementan menjelaskan, catatan impor beras yang masih muncul dalam statistik perdagangan tidak berarti Indonesia kembali bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Arief menegaskan, beras yang masih diimpor merupakan kategori khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti Basmati, Thai Hom Mali, dan beras kukus.
Produk tersebut dibutuhkan untuk keperluan spesifik, terutama sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).
“Faktanya, Indonesia sudah dua tahun tidak mengimpor beras medium, baik pada 2025 maupun 2026,” ujarnya.
Ia menyebut volume impor beras khusus tersebut hanya sekitar 1,3 persen dibandingkan produksi beras nasional.
Oleh karena itu, menurut Kementan, impor kategori tersebut tidak dapat disamakan dengan impor beras medium untuk konsumsi sehari-hari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada 2025 mencakup beberapa kategori, termasuk beras khusus, beras pecah untuk kebutuhan industri, beras ketan, dan beras pecah ketan.
Sementara pada 2026, impor yang tercatat lebih terbatas pada beras khusus, seperti Thai Hom Mali, Basmati, dan beras kukus.
Kementan juga menanggapi pencatatan beras yang dikirim dari Singapura dan Malaysia. Arief menjelaskan, negara tempat barang dikirim tidak selalu sama dengan negara asal produksinya.
“Singapura merupakan pusat perdagangan dan distribusi regional. Karena itu, negara tempat barang dikirim tidak selalu sama dengan negara asal produksinya,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah menggunakan data resmi BPS sebagai rujukan untuk melihat pencatatan impor Indonesia.
Ketersediaan Diklaim Cukup hingga 2027
Selain cadangan pemerintah, Kementan memperhitungkan produksi yang masih berada di lahan atau standing crop, serta persediaan beras di masyarakat dan sektor hotel, restoran, serta katering.
Jika seluruh komponen tersebut diperhitungkan, total ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 25 juta ton. Sementara kebutuhan beras Indonesia berada di kisaran 2,5 juta ton per bulan.
Dengan kondisi tersebut, Arief menilai tidak ada alasan bagi Indonesia untuk kembali mengimpor beras medium.
“Dulu kita mengeluarkan anggaran sangat besar untuk membeli beras dari luar negeri. Sekarang kita sudah membuktikan bahwa kebutuhan beras medium dapat dipenuhi dari produksi petani sendiri. Ini perubahan besar yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Kinerja sektor pertanian juga tercermin dari neraca perdagangan. Pada Juli 2026, sektor pertanian mencatat surplus sekitar US$2,07 miliar.
Di sisi lain, kesejahteraan petani turut menunjukkan perkembangan. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2026 mencapai 132,60 atau meningkat 1,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Angka tersebut menjadi level tertinggi dalam catatan BPS.
NTP Oktober 2026 juga meningkat 8,27 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 124,33.
Kenaikan ini didorong indeks harga yang diterima petani sebesar 1,55 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,41 persen.
Sementara itu, NTP tanaman pangan naik 1,07 persen menjadi 120,52.
Kementan mengaitkan peningkatan tersebut dengan kebijakan yang mendukung harga hasil panen petani, salah satunya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Badan Pangan Nasional juga mencatat rata-rata harga Gabah Kering Panen pada Juli 2026 berada di kisaran Rp7.000 per kilogram atau di atas HPP.
“Neraca pertanian kita positif, tidak ada impor beras medium, dan NTP mencetak rekor. Artinya, swasembada tidak berhenti pada angka produksi, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Arief.
Kementan Minta Masyarakat Laporkan Beras Ilegal
Di tengah klaim penguatan produksi dan ketersediaan beras, Kementan mengingatkan agar tidak ada praktik pemasukan beras medium secara ilegal.
Arief menegaskan pemerintah tidak menerbitkan izin impor beras medium. Karena itu, setiap pemasukan beras kategori tersebut dari luar negeri tanpa izin merupakan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
“Kalau ada laporan beras medium masuk dari luar negeri, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan izin impor beras medium. Jika ditemukan pemasukan tanpa izin, itu merupakan kegiatan ilegal dan harus ditindak,” tegasnya.
Kementan juga mengajak masyarakat melaporkan dugaan penyelundupan atau pemasukan beras ilegal melalui kanal WhatsApp Lapor Pak Amran di nomor 08111-312-312.
Laporan dapat disertai informasi lokasi, waktu kejadian, serta bukti pendukung berupa foto atau video. Pemerintah berharap pengawasan masyarakat dapat membantu melindungi produksi petani dan menjaga keberlanjutan swasembada beras.
