Mentan Amran Ancam Tarik Alsintan yang Diperjualbelikan, Bantuan Dialihkan ke Petani Lain

SulawesiPos.com – Pemerintah memperketat pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) agar fasilitas yang dibiayai negara benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung usaha tani, bukan diperjualbelikan atau menjadi sumber keuntungan pribadi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan yang terbukti disalahgunakan akan ditarik dan dialihkan kepada kelompok tani lain yang lebih membutuhkan.

Kebijakan tersebut menjadi peringatan bagi kelompok tani maupun pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Mentan Amran menuturkan, alsintan merupakan fasilitas negara yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Karena itu, penerima tidak dibenarkan memperjualbelikan ataupun mengambil keuntungan pribadi dari bantuan tersebut.

“Jangan pernah berpikir untuk memperjualbelikan bantuan pemerintah. Ini uang negara, uang rakyat, yang diberikan untuk membantu petani, bukan untuk diperjualbelikan atau dijadikan keuntungan pribadi,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Ia memastikan, penarikan akan dilakukan apabila ditemukan alsintan yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Alat tersebut selanjutnya dapat dialihkan kepada kelompok tani lain yang dinilai lebih membutuhkan agar manfaat bantuan tetap dirasakan oleh petani.

BACA JUGA:  NTP Sulbar Melonjak 6,87 Persen, Harga Sawit Jadi Pendorong Tertinggi Nasional

“Kalau ditemukan, kami tarik dan alihkan kepada kelompok tani lain yang benar-benar membutuhkan. Ini harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.

Temuan Jual Beli Alsintan Masih Diverifikasi

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Mentan Amran mengungkap adanya dugaan praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah di sejumlah daerah. Temuan itu ia sampaikan saat berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).

Kementerian Pertanian saat ini masih melakukan verifikasi untuk memastikan bentuk pelanggaran serta pihak-pihak yang terlibat. Mentan Amran menegaskan, pihak yang terbukti bermain dalam penyalahgunaan bantuan akan ditindak sesuai ketentuan.

“Sekarang diverifikasi temuannya. Kalau ada yang bermain-main, dihukum! Alsintannya kami tarik dan dikembalikan ke petani sesuai aturan,” katanya.

Selain memperingatkan penerima bantuan, Mentan Amran juga menegaskan bahwa penyaluran alsintan dari pemerintah tidak dipungut biaya. Petani tidak diwajibkan membayar kepada petugas, perantara, ataupun pihak lain untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

“Bantuan alsintan ini gratis dari pemerintah untuk petani kita. Jika ada pelanggaran, segera laporkan,” jelasnya.

BACA JUGA:  Mentan Amran Sulaiman Akan Bertemu Komnas Perempuan

Kementerian Pertanian turut mengingatkan kelompok tani penerima agar menjaga dan merawat alat yang telah disalurkan.

Pemanfaatannya harus sesuai tujuan pemberian bantuan, sehingga keberadaan alsintan dapat membantu kegiatan usaha tani secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan pekerjaan petani, sekaligus mendorong kelompok tani mengembangkan layanan jasa alat dan mesin pertanian.

Dengan pengelolaan yang baik, layanan itu berpotensi menjadi sumber usaha sekaligus membuka peluang bagi kelompok tani untuk menambah kepemilikan alat secara mandiri.

Pengawasan Alsintan Temukan Ketidaksesuaian Data di Sejumlah Daerah

Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal sebelumnya telah melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan alsintan pada Brigade Pangan di tujuh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Dalam pemantauan yang dilaporkan pada Agustus 2025 itu, tim Inspektorat Jenderal mengambil sampel dari 180 Brigade Pangan.

Hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian data kepemilikan alsintan antara Brigade Pangan dan unit terkait di Kementerian Pertanian. Pengawasan juga menemukan sejumlah alat, seperti power thresher dan rice transplanter, yang belum dimanfaatkan secara optimal.

BACA JUGA:  Pemerintah Pastikan Serap Hasil Panen Petani Pasca Bencana Banjir Sumatera

SulawesiPos.com – Pemerintah memperketat pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) agar fasilitas yang dibiayai negara benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung usaha tani, bukan diperjualbelikan atau menjadi sumber keuntungan pribadi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan yang terbukti disalahgunakan akan ditarik dan dialihkan kepada kelompok tani lain yang lebih membutuhkan.

Kebijakan tersebut menjadi peringatan bagi kelompok tani maupun pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pemerintah.

Mentan Amran menuturkan, alsintan merupakan fasilitas negara yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Karena itu, penerima tidak dibenarkan memperjualbelikan ataupun mengambil keuntungan pribadi dari bantuan tersebut.

“Jangan pernah berpikir untuk memperjualbelikan bantuan pemerintah. Ini uang negara, uang rakyat, yang diberikan untuk membantu petani, bukan untuk diperjualbelikan atau dijadikan keuntungan pribadi,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Ia memastikan, penarikan akan dilakukan apabila ditemukan alsintan yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Alat tersebut selanjutnya dapat dialihkan kepada kelompok tani lain yang dinilai lebih membutuhkan agar manfaat bantuan tetap dirasakan oleh petani.

BACA JUGA:  Mentan Amran: Stok Beras RI 5.000.198 Ton, Merdeka!

“Kalau ditemukan, kami tarik dan alihkan kepada kelompok tani lain yang benar-benar membutuhkan. Ini harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.

Temuan Jual Beli Alsintan Masih Diverifikasi

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Mentan Amran mengungkap adanya dugaan praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah di sejumlah daerah. Temuan itu ia sampaikan saat berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).

Kementerian Pertanian saat ini masih melakukan verifikasi untuk memastikan bentuk pelanggaran serta pihak-pihak yang terlibat. Mentan Amran menegaskan, pihak yang terbukti bermain dalam penyalahgunaan bantuan akan ditindak sesuai ketentuan.

“Sekarang diverifikasi temuannya. Kalau ada yang bermain-main, dihukum! Alsintannya kami tarik dan dikembalikan ke petani sesuai aturan,” katanya.

Selain memperingatkan penerima bantuan, Mentan Amran juga menegaskan bahwa penyaluran alsintan dari pemerintah tidak dipungut biaya. Petani tidak diwajibkan membayar kepada petugas, perantara, ataupun pihak lain untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

“Bantuan alsintan ini gratis dari pemerintah untuk petani kita. Jika ada pelanggaran, segera laporkan,” jelasnya.

BACA JUGA:  FAO: Produksi Beras Indonesia Naik, Saat Produksi Dunia Turun di Tahun 2026

Kementerian Pertanian turut mengingatkan kelompok tani penerima agar menjaga dan merawat alat yang telah disalurkan.

Pemanfaatannya harus sesuai tujuan pemberian bantuan, sehingga keberadaan alsintan dapat membantu kegiatan usaha tani secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan pekerjaan petani, sekaligus mendorong kelompok tani mengembangkan layanan jasa alat dan mesin pertanian.

Dengan pengelolaan yang baik, layanan itu berpotensi menjadi sumber usaha sekaligus membuka peluang bagi kelompok tani untuk menambah kepemilikan alat secara mandiri.

Pengawasan Alsintan Temukan Ketidaksesuaian Data di Sejumlah Daerah

Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal sebelumnya telah melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan alsintan pada Brigade Pangan di tujuh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Dalam pemantauan yang dilaporkan pada Agustus 2025 itu, tim Inspektorat Jenderal mengambil sampel dari 180 Brigade Pangan.

Hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian data kepemilikan alsintan antara Brigade Pangan dan unit terkait di Kementerian Pertanian. Pengawasan juga menemukan sejumlah alat, seperti power thresher dan rice transplanter, yang belum dimanfaatkan secara optimal.

BACA JUGA:  Masuki Tahun Baru 1448 Hijriyah, Mentan Amran Bagikan 4.000 Mushaf Al-Qur’an Setiap Bulan

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru