OJK Sanksi 10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Total Denda dan Sita Dana Rp27,48 Miliar

SulawesiPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sepuluh kasus pelanggaran di sektor pasar modal pada Sabtu (21/11/2026). Total sanksi finansial yang dikenakan mencapai Rp27,48 miliar, yang terdiri atas denda administratif dan pengembalian keuntungan tidak sah.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menyatakan penindakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan investor. Regulator memastikan setiap pelanggaran yang merusak integritas bursa akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik yang mengganggu integritas pasar ditindak secara tegas,” tegas Wahyu dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).

Rincian sanksi denda administratif senilai total Rp3,71 miliar dijatuhkan kepada tujuh emiten atas berbagai pelanggaran tata kelola dan pelaporan. PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) menerima denda terbesar senilai Rp1,20 miliar terkait transaksi material, disusul PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) sebesar Rp690 juta akibat pelanggaran keterbukaan informasi.

BACA JUGA:  Saham Multipolar Technology dari Rp25 Ribuan Turun ke Kisaran Rp1.000, Stock Split MLPT Berlaku Hari Ini

Sanksi denda masing-masing Rp550 juta juga dikenakan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) serta PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) terkait kewajiban pengalihan saham. Selain itu, denda menjerat PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) sebesar Rp325 juta, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) Rp315 juta, serta PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) Rp75 juta.

Untuk kasus manipulasi perdagangan saham, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp12,55 miliar terkait saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF). Perintah serupa juga menyasar kasus saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) senilai Rp6,89 miliar dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebesar Rp4,32 miliar. (*)

SulawesiPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sepuluh kasus pelanggaran di sektor pasar modal pada Sabtu (21/11/2026). Total sanksi finansial yang dikenakan mencapai Rp27,48 miliar, yang terdiri atas denda administratif dan pengembalian keuntungan tidak sah.

Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menyatakan penindakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan investor. Regulator memastikan setiap pelanggaran yang merusak integritas bursa akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik yang mengganggu integritas pasar ditindak secara tegas,” tegas Wahyu dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).

Rincian sanksi denda administratif senilai total Rp3,71 miliar dijatuhkan kepada tujuh emiten atas berbagai pelanggaran tata kelola dan pelaporan. PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) menerima denda terbesar senilai Rp1,20 miliar terkait transaksi material, disusul PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) sebesar Rp690 juta akibat pelanggaran keterbukaan informasi.

BACA JUGA:  Daftar 10 Bank Perekonomian Rakyat Tutup per Juli 2026, OJK Terbaru Cabut Izin BPRS Hasanah Mandiri

Sanksi denda masing-masing Rp550 juta juga dikenakan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) serta PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) terkait kewajiban pengalihan saham. Selain itu, denda menjerat PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) sebesar Rp325 juta, PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) Rp315 juta, serta PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) Rp75 juta.

Untuk kasus manipulasi perdagangan saham, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah senilai Rp12,55 miliar terkait saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF). Perintah serupa juga menyasar kasus saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) senilai Rp6,89 miliar dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebesar Rp4,32 miliar. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru