SulawesiPos.com – Ruang gerak pembangunan desa di berbagai pelosok belakangan ini diduga makin menyempit akibat bergulirnya program Koperasi Desa Merah Putih. Keluhan riil masyarakat akar rumput ini akhirnya berujung pada pencarian keadilan di ruang megah Mahkamah Konstitusi pada pekan ini.
Kisah pilu penataan anggaran ini salah satunya disuarakan dengan lantang oleh Sabiq Muhammad, seorang kepala desa dari kawasan Klaten. Pemimpin desa ini harus memutar otak ketika alokasi dana desanya merosot tajam hanya dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Pada periode sebelumnya, desa yang ia pimpin masih sanggup mengelola kucuran dana hingga menembus angka di atas satu miliar rupiah. Namun di tengah proses yang masih berjalan ini, anggaran pembangunan tersebut menyusut drastis menjadi kurang dari empat ratus juta rupiah akibat regulasi baru.
Keresahan Sabiq nyatanya mewakili kekhawatiran banyak pihak tentang ancaman nyata terhadap fondasi kemandirian ekonomi desa di Indonesia. Mereka merasa dipaksa secara struktural untuk mendukung program pusat tanpa diberikan ruang yang adil untuk melakukan musyawarah bersama warga setempat.
“Desa dan koperasi bukanlah instrumen pelaksana proyek yang dapat digerakkan secara sepihak,” urai berkas permohonan yang menggemakan jeritan masyarakat kecil tersebut. Warga desa seolah telah dipaksa kehilangan hak kedaulatannya dalam menentukan prioritas serta arah pembangunan wilayahnya sendiri.
Sejumlah elemen masyarakat sipil pun kini mulai merapatkan barisan untuk melawan regulasi yang dinilai sangat membebani pundak warga pedesaan ini. Yayasan Sajogyo Inti Utama bersama Koperasi Edukarya Negeri Lestari sepakat turun tangan untuk mendampingi napas perjuangan para kepala desa.
Mereka menaruh harapan besar agar para hakim konstitusi sanggup meresapi dampak penderitaan nyata dari bentuk intervensi eksternal ini. Masa depan otonomi puluhan ribu desa kini seutuhnya bergantung pada ketukan palu keadilan di akhir proses persidangan yang masih bergulir. (*)
