UMP 2027: Bali Melonjak 42,15 Persen Tertinggi di Antara 17 Provinsi, Sulsel Naik 7,98 Persen

SulawesiPos.com – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 mencapai 42,15 persen, jauh melampaui persentase kenaikan di sejumlah daerah lain yang telah mengumumkan kebijakan pengupahan tahun depan.

UMP Bali kini menjadi Rp4.559.287, naik sekitar Rp1,35 juta dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan penetapan yang diumumkan hingga Sabtu (21/11/2026).

Lonjakan tersebut menjadikan Bali sebagai provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi di antara 17 daerah yang telah mengumumkan besaran upah minimum 2027.

Persentasenya terpaut cukup jauh dari provinsi lain, yang sebagian besar menetapkan kenaikan di kisaran 5 hingga 14 persen.

Gubernur Bali I Wayan Koster menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Pada 2026, upah minimum di Pulau Dewata tersebut masih berada di angka Rp3.207.459.

“Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas,” ucap Koster dalam rilis penetapan UMP Bali.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan, lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP reguler.

BACA JUGA:  Bahas Penetapan UMP 2027, Gubernur Sulsel Temui Serikat Buruh dan Pengusaha

Di sisi lain, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan nominal UMP tertinggi dalam daftar tersebut. Ibu kota menetapkan upah minimum sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dari tahun sebelumnya.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa besarnya persentase kenaikan tidak selalu menjadikan suatu provinsi memiliki nominal upah minimum tertinggi. Faktor besaran UMP tahun sebelumnya juga berpengaruh terhadap posisi akhir setiap daerah.

Daftar 17 Provinsi yang Telah Mengumumkan UMP 2027

Hingga batas akhir penetapan pada 21 November 2026, sejumlah pemerintah provinsi telah mengumumkan besaran UMP 2027. Berikut daftar 17 provinsi beserta nominal dan persentase kenaikannya:

  1. DKI Jakarta: UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1 persen dari tahun sebelumnya.
  2. Bali: UMP 2027 sebesar Rp4.559.287, naik 42,15 persen atau sekitar Rp1.351.828.
  3. Banten: UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik 8,77 persen.
  4. Sumatera Utara: UMP 2027 sebesar Rp3.410.000, naik 5,61 persen.
  5. Riau: UMP 2027 sebesar Rp4.031.142, naik 6,63 persen.
  6. Kepulauan Riau: UMP 2027 sebesar Rp4.229.356, naik 9,02 persen.
  7. Sumatera Selatan: UMP 2027 sebesar Rp4.210.059, naik 6,77 persen.
  8. Lampung: UMP 2027 sebesar Rp3.285.152, naik 7,79 persen.
  9. Nusa Tenggara Timur: UMP 2027 sebesar Rp2.602.441, naik 5,97 persen.
  10. Kalimantan Utara: UMP 2027 sebesar Rp4.027.901, naik 6,69 persen.
  11. Kalimantan Tengah: UMP 2027 sebesar Rp3.949.697, naik 7,15 persen.
  12. Sulawesi Utara: UMP 2027 sebesar Rp4.323.465, naik 8,02 persen.
  13. Jambi: UMP 2027 sebesar Rp3.711.516, naik 6,91 persen.
  14. Jawa Tengah: UMP 2027 sebesar Rp2.655.454, naik 14,10 persen.
  15. Sulawesi Selatan: UMP 2027 sebesar Rp4.233.913, naik 7,98 persen.
  16. DI Yogyakarta: UMP 2027 sebesar Rp2.725.000, naik Rp307.505 atau 12,72 persen dari tahun sebelumnya.
  17. Jawa Barat: UMP 2027 sebesar Rp3.000.000, naik 29,44 persen atau sekitar Rp682.399.
BACA JUGA:  Massa FSPMI Sulsel Unjuk Rasa di DPRD, Desak Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Formula Pengupahan 2027 Mempertimbangkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara nasional, penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Regulasi tersebut mengatur penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau faktor alfa.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya juga menerbitkan surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 sebagai pedoman penetapan upah minimum 2027.

Pedoman tersebut memuat data ekonomi, ketenagakerjaan, serta estimasi kebutuhan hidup layak untuk menjadi pertimbangan pemerintah daerah.

Batas akhir penetapan UMP 2027 ditentukan pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan upah minimum sektoral provinsi memiliki tenggat lima hari setelah batas tersebut.

SulawesiPos.com – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 mencapai 42,15 persen, jauh melampaui persentase kenaikan di sejumlah daerah lain yang telah mengumumkan kebijakan pengupahan tahun depan.

UMP Bali kini menjadi Rp4.559.287, naik sekitar Rp1,35 juta dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan penetapan yang diumumkan hingga Sabtu (21/11/2026).

Lonjakan tersebut menjadikan Bali sebagai provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi di antara 17 daerah yang telah mengumumkan besaran upah minimum 2027.

Persentasenya terpaut cukup jauh dari provinsi lain, yang sebagian besar menetapkan kenaikan di kisaran 5 hingga 14 persen.

Gubernur Bali I Wayan Koster menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Pada 2026, upah minimum di Pulau Dewata tersebut masih berada di angka Rp3.207.459.

“Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas,” ucap Koster dalam rilis penetapan UMP Bali.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan, lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP reguler.

BACA JUGA:  Massa FSPMI Sulsel Unjuk Rasa di DPRD, Desak Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Di sisi lain, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan nominal UMP tertinggi dalam daftar tersebut. Ibu kota menetapkan upah minimum sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dari tahun sebelumnya.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa besarnya persentase kenaikan tidak selalu menjadikan suatu provinsi memiliki nominal upah minimum tertinggi. Faktor besaran UMP tahun sebelumnya juga berpengaruh terhadap posisi akhir setiap daerah.

Daftar 17 Provinsi yang Telah Mengumumkan UMP 2027

Hingga batas akhir penetapan pada 21 November 2026, sejumlah pemerintah provinsi telah mengumumkan besaran UMP 2027. Berikut daftar 17 provinsi beserta nominal dan persentase kenaikannya:

  1. DKI Jakarta: UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik 7,1 persen dari tahun sebelumnya.
  2. Bali: UMP 2027 sebesar Rp4.559.287, naik 42,15 persen atau sekitar Rp1.351.828.
  3. Banten: UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik 8,77 persen.
  4. Sumatera Utara: UMP 2027 sebesar Rp3.410.000, naik 5,61 persen.
  5. Riau: UMP 2027 sebesar Rp4.031.142, naik 6,63 persen.
  6. Kepulauan Riau: UMP 2027 sebesar Rp4.229.356, naik 9,02 persen.
  7. Sumatera Selatan: UMP 2027 sebesar Rp4.210.059, naik 6,77 persen.
  8. Lampung: UMP 2027 sebesar Rp3.285.152, naik 7,79 persen.
  9. Nusa Tenggara Timur: UMP 2027 sebesar Rp2.602.441, naik 5,97 persen.
  10. Kalimantan Utara: UMP 2027 sebesar Rp4.027.901, naik 6,69 persen.
  11. Kalimantan Tengah: UMP 2027 sebesar Rp3.949.697, naik 7,15 persen.
  12. Sulawesi Utara: UMP 2027 sebesar Rp4.323.465, naik 8,02 persen.
  13. Jambi: UMP 2027 sebesar Rp3.711.516, naik 6,91 persen.
  14. Jawa Tengah: UMP 2027 sebesar Rp2.655.454, naik 14,10 persen.
  15. Sulawesi Selatan: UMP 2027 sebesar Rp4.233.913, naik 7,98 persen.
  16. DI Yogyakarta: UMP 2027 sebesar Rp2.725.000, naik Rp307.505 atau 12,72 persen dari tahun sebelumnya.
  17. Jawa Barat: UMP 2027 sebesar Rp3.000.000, naik 29,44 persen atau sekitar Rp682.399.
BACA JUGA:  Bahas Penetapan UMP 2027, Gubernur Sulsel Temui Serikat Buruh dan Pengusaha

Formula Pengupahan 2027 Mempertimbangkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara nasional, penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Regulasi tersebut mengatur penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau faktor alfa.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya juga menerbitkan surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 sebagai pedoman penetapan upah minimum 2027.

Pedoman tersebut memuat data ekonomi, ketenagakerjaan, serta estimasi kebutuhan hidup layak untuk menjadi pertimbangan pemerintah daerah.

Batas akhir penetapan UMP 2027 ditentukan pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan upah minimum sektoral provinsi memiliki tenggat lima hari setelah batas tersebut.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru