Sutra Uzbekistan, Ketika Kuota Menjerat Petani

SulawesiPos.com — “Komoditas bernilai tinggi seperti sutra tidak bisa dibangun di atas kerentanan petani,” kata Dr. Hasan Mustapa, S.Fil.I., M.Si., saat dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Sabtu, 21 November 2026, menanggapi laporan Uzbek Forum for Human Rights yang terbit dua hari sebelumnya dan mengungkap dugaan bahwa pejabat distrik di Uzbekistan memaksa petani kapas dan gandum menyetor kepompong ulat sutra demi memenuhi target produksi pemerintah, antara lain dengan mengancam mencabut hak sewa lahan.

Hasan, Kepala Program Studi Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bagian dari Apsipol, dan dosen Program Studi S3 Religious Studies, menilai bahwa kebebasan petani untuk menolak setoran menjadi ujian bagi tata kelola industri sutra yang oleh pemerintah Uzbekistan diproyeksikan membuka lapangan kerja di pedesaan dan menambah devisa.

Uzbek Forum menyusun laporannya dari pemantauan sepanjang 2024–2026 di 21 distrik di lima wilayah Uzbekistan dan Republik Karakalpakstan, dengan 85 wawancara terhadap petani, pembudidaya rumahan, dan perwakilan perusahaan sutra serta penelaahan kontrak, peraturan, dan dokumen resmi.

Umida Niyazova, pendiri dan direktur eksekutif Uzbek Forum sekaligus salah satu penulis laporan, mengulas temuan tersebut dalam artikel opini yang diterbitkan The Diplomat pada 20 November 2026.

Menurut Uzbek Forum, Uzbekistan merupakan produsen kepompong ulat sutra terbesar ketiga di dunia setelah China dan India, dengan ekspor sektor sutra senilai 87 juta dolar AS pada 2025 yang terutama dikirim ke Vietnam, Korea Selatan, China, Turki, dan India.

Di Distrik Kamashi, wilayah Kashkadarya, seorang petani kapas dan gandum mengatakan kepada pemantau pada April 2026 bahwa ia diminta menyetor 80 kilogram kepompong meski tidak memiliki pohon murbei dengan daun yang cocok untuk pakan ulat.

Petani itu mengaku menandatangani kontrak yang mencantumkan jumlah setoran dengan kolom harga beli masih kosong dan salinannya tidak diberikan kepadanya.

Ketika target pejabat menjadi beban petani

“Secara teori politik pertanian, masalah utamanya terletak pada privatisasi yang semu,” kata Hasan.

Menurut Uzbek Forum, pemerintah tetap menetapkan target produksi nasional setelah sektor sutra diprivatisasi pada 2017 dan menyetujui harga pembelian kepompong yang ditentukan oleh Uzbekipaksanoat, asosiasi industri sutra Uzbekistan.

Laporan itu menyebut bahwa proyeksi produksi diturunkan ke wilayah dan distrik sebagai kuota, dengan sekitar 65 persen dari target produksi kepompong 2026 dialokasikan kepada petani kapas dan gandum berdasarkan keputusan presiden tertanggal 6 Maret 2026.

Hasan menilai bahwa penilaian kinerja kepala pemerintahan distrik atau hokim berdasarkan capaian komoditas strategis memberi insentif kepada pejabat setempat untuk menekan petani, meski perjanjian sewa lahan kapas dan gandum mereka tidak mewajibkan budidaya ulat sutra.

Ia membaca mekanisme itu melalui kerangka ekstraktivisme agraria yang dikembangkan Ben M. McKay dalam The Political Economy of Agrarian Extractivism: Lessons From Bolivia (2020), dengan menyoroti bagaimana negara dan perusahaan pengolah menguasai keputusan produksi sementara petani menanggung biaya serta risiko.

Dalam pembacaan Hasan, ancaman terhadap hak sewa dan kekhawatiran kehilangan akses ke air irigasi, kredit, atau alat pertanian mempersempit pilihan petani, sampai sebagian dari mereka membeli kepompong dari pihak lain demi memenuhi setoran.

Bagi Hasan, kontrak pertanian dalam kondisi tersebut kehilangan fungsi kemitraannya karena petani menanggung biaya produksi dan risiko gagal memenuhi kuota, sementara sejumlah petani yang sudah menyetor mengaku dibayar terlalu rendah untuk menutup ongkos atau belum menerima pembayaran sama sekali.

Pada pembudidaya rumahan, perusahaan pengolah menawarkan sewa lahan bermurbei selama lima tahun dengan syarat keluarga merawat pohon dan menyetor kepompong setiap tahun, sementara kontrak yang diperiksa Uzbek Forum memungkinkan penghentian sewa jika setoran kurang serta tidak mencantumkan harga beli dan besaran potongan pembayaran.

Benang sutra yang melilit lengan petani membentang dari stempel pejabat hingga pabrik pengolahan, menggambarkan tekanan kuota di balik ekspor sutra Uzbekistan. (ChatGPT).
Benang sutra yang melilit lengan petani membentang dari stempel pejabat hingga pabrik pengolahan, menggambarkan tekanan kuota di balik ekspor sutra Uzbekistan. (ChatGPT).

Beban kerja itu terkonsentrasi dalam sekitar empat minggu pada musim semi, ketika petani kapas dan gandum juga sibuk di lahan dan larva ulat sutra perlu diberi daun murbei lima hingga enam kali dalam sehari semalam.

Jawa Barat menghadapi tekanan dari pasar

Hasan membandingkan temuan di Uzbekistan dengan pengalaman persutraan rakyat di Jawa Barat, termasuk di Garut, Sukabumi, dan Majalengka, untuk menunjukkan bagaimana posisi tawar petani dapat melemah melalui mekanisme yang berbeda.

Dalam analisisnya, petani sutra skala kecil di Jawa Barat menghadapi tekanan berupa gejolak harga benang impor, terutama dari China, serta biaya pemeliharaan murbei dan pengadaan bibit ulat hibrida unggul.

Hasan menilai kemitraan yang sering berlangsung secara informal dengan pengumpul atau pemintal membuat petani sulit memperoleh kepastian harga dasar, sementara turunnya harga kepompong atau merosotnya mutu akibat cuaca dan penyakit ulat dapat menggerus pendapatan tanpa perlindungan asuransi atau jaring pengaman yang memadai.

Menurut dia, ketidakpastian itu mendorong sebagian petani beralih ke hortikultura atau tanaman pangan yang menawarkan perputaran modal lebih cepat dan pendapatan yang mereka anggap lebih pasti.

Hasan juga melihat lemahnya koordinasi antara kebijakan budidaya dan kebutuhan industri karena bantuan bibit murbei atau pelatihan sering kali belum disertai kepastian pembelian kepompong oleh pemintal lokal dan perlindungan tata niaga benang sutra.

Publikasi Kementerian Perindustrian mencatat persoalan yang berkaitan dengan analisis itu, antara lain terbatasnya bibit unggul, mutu kepompong yang belum stabil, fluktuasi harga, dan ketergantungan industri pada bahan baku impor.

Pelajaran dari kapas, ujian bagi pasar sutra

Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 29 mendefinisikan kerja paksa sebagai pekerjaan atau jasa yang dituntut di bawah ancaman hukuman dan dilakukan tanpa kesediaan sukarela, sehingga penilaian atas praktik setoran tersebut bergantung pada apakah petani sungguh bebas menolak dan apa akibatnya jika mereka menolak.

Panduan ILO yang terbit pada 2026 juga menjelaskan cara mengenali risiko kerja paksa oleh negara, termasuk dengan memeriksa bagaimana kewenangan administratif digunakan dan apakah ancaman sanksi menghilangkan kebebasan seseorang untuk memilih pekerjaannya.

Pemantauan independen ILO menyimpulkan bahwa kerja paksa dan pekerja anak yang bersifat sistemik telah berakhir pada panen kapas Uzbekistan 2021, lalu koalisi Cotton Campaign mencabut seruan boikot global terhadap kapas negara itu pada Maret 2022.

Berkaca pada reformasi kapas yang melibatkan pemantauan independen dan tekanan pasar, Hasan mendorong negara pengimpor dan perusahaan pembeli sutra menerapkan audit hak asasi manusia serta memeriksa apakah kontrak mencantumkan harga, potongan, dan kewajiban secara transparan.

Ia juga mendorong lembaga internasional di bidang pangan dan pertanian menggunakan standar dan instrumen kebijakan untuk memperkuat posisi tawar produsen kecil, memperbaiki pembagian manfaat di sepanjang rantai pasok, dan menjaga penghidupan keluarga petani.

Tuntutan terhadap keterlacakan rantai pasok semakin relevan karena Regulasi Uni Eropa 2024/3015 mulai berlaku efektif pada 14 Desember 2027 dan melarang produk yang dibuat dengan kerja paksa diedarkan di pasar Uni Eropa tanpa memandang negara asalnya.

Dalam tanggapan atas publikasi sebelumnya pada 24 September 2026, Uzbekipaksanoat membantah adanya kewajiban memenuhi target dan menyatakan bersedia menyelidiki pengaduan yang disertai bukti, sementara Uzbek Forum mengatakan permintaan tanggapan atas laporan November belum dijawab hingga laporan itu terbit.

Uzbek Forum mendesak pemerintah Uzbekistan menghapus kuota wajib, menjamin keamanan hak sewa lahan bagi petani dan pembudidaya rumahan, serta mewajibkan perusahaan pengolah menyediakan kondisi kerja dan pembayaran yang layak.

SulawesiPos.com — “Komoditas bernilai tinggi seperti sutra tidak bisa dibangun di atas kerentanan petani,” kata Dr. Hasan Mustapa, S.Fil.I., M.Si., saat dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Sabtu, 21 November 2026, menanggapi laporan Uzbek Forum for Human Rights yang terbit dua hari sebelumnya dan mengungkap dugaan bahwa pejabat distrik di Uzbekistan memaksa petani kapas dan gandum menyetor kepompong ulat sutra demi memenuhi target produksi pemerintah, antara lain dengan mengancam mencabut hak sewa lahan.

Hasan, Kepala Program Studi Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bagian dari Apsipol, dan dosen Program Studi S3 Religious Studies, menilai bahwa kebebasan petani untuk menolak setoran menjadi ujian bagi tata kelola industri sutra yang oleh pemerintah Uzbekistan diproyeksikan membuka lapangan kerja di pedesaan dan menambah devisa.

Uzbek Forum menyusun laporannya dari pemantauan sepanjang 2024–2026 di 21 distrik di lima wilayah Uzbekistan dan Republik Karakalpakstan, dengan 85 wawancara terhadap petani, pembudidaya rumahan, dan perwakilan perusahaan sutra serta penelaahan kontrak, peraturan, dan dokumen resmi.

Umida Niyazova, pendiri dan direktur eksekutif Uzbek Forum sekaligus salah satu penulis laporan, mengulas temuan tersebut dalam artikel opini yang diterbitkan The Diplomat pada 20 November 2026.

Menurut Uzbek Forum, Uzbekistan merupakan produsen kepompong ulat sutra terbesar ketiga di dunia setelah China dan India, dengan ekspor sektor sutra senilai 87 juta dolar AS pada 2025 yang terutama dikirim ke Vietnam, Korea Selatan, China, Turki, dan India.

Di Distrik Kamashi, wilayah Kashkadarya, seorang petani kapas dan gandum mengatakan kepada pemantau pada April 2026 bahwa ia diminta menyetor 80 kilogram kepompong meski tidak memiliki pohon murbei dengan daun yang cocok untuk pakan ulat.

Petani itu mengaku menandatangani kontrak yang mencantumkan jumlah setoran dengan kolom harga beli masih kosong dan salinannya tidak diberikan kepadanya.

Ketika target pejabat menjadi beban petani

“Secara teori politik pertanian, masalah utamanya terletak pada privatisasi yang semu,” kata Hasan.

Menurut Uzbek Forum, pemerintah tetap menetapkan target produksi nasional setelah sektor sutra diprivatisasi pada 2017 dan menyetujui harga pembelian kepompong yang ditentukan oleh Uzbekipaksanoat, asosiasi industri sutra Uzbekistan.

Laporan itu menyebut bahwa proyeksi produksi diturunkan ke wilayah dan distrik sebagai kuota, dengan sekitar 65 persen dari target produksi kepompong 2026 dialokasikan kepada petani kapas dan gandum berdasarkan keputusan presiden tertanggal 6 Maret 2026.

Hasan menilai bahwa penilaian kinerja kepala pemerintahan distrik atau hokim berdasarkan capaian komoditas strategis memberi insentif kepada pejabat setempat untuk menekan petani, meski perjanjian sewa lahan kapas dan gandum mereka tidak mewajibkan budidaya ulat sutra.

Ia membaca mekanisme itu melalui kerangka ekstraktivisme agraria yang dikembangkan Ben M. McKay dalam The Political Economy of Agrarian Extractivism: Lessons From Bolivia (2020), dengan menyoroti bagaimana negara dan perusahaan pengolah menguasai keputusan produksi sementara petani menanggung biaya serta risiko.

Dalam pembacaan Hasan, ancaman terhadap hak sewa dan kekhawatiran kehilangan akses ke air irigasi, kredit, atau alat pertanian mempersempit pilihan petani, sampai sebagian dari mereka membeli kepompong dari pihak lain demi memenuhi setoran.

Bagi Hasan, kontrak pertanian dalam kondisi tersebut kehilangan fungsi kemitraannya karena petani menanggung biaya produksi dan risiko gagal memenuhi kuota, sementara sejumlah petani yang sudah menyetor mengaku dibayar terlalu rendah untuk menutup ongkos atau belum menerima pembayaran sama sekali.

Pada pembudidaya rumahan, perusahaan pengolah menawarkan sewa lahan bermurbei selama lima tahun dengan syarat keluarga merawat pohon dan menyetor kepompong setiap tahun, sementara kontrak yang diperiksa Uzbek Forum memungkinkan penghentian sewa jika setoran kurang serta tidak mencantumkan harga beli dan besaran potongan pembayaran.

Benang sutra yang melilit lengan petani membentang dari stempel pejabat hingga pabrik pengolahan, menggambarkan tekanan kuota di balik ekspor sutra Uzbekistan. (ChatGPT).
Benang sutra yang melilit lengan petani membentang dari stempel pejabat hingga pabrik pengolahan, menggambarkan tekanan kuota di balik ekspor sutra Uzbekistan. (ChatGPT).

Beban kerja itu terkonsentrasi dalam sekitar empat minggu pada musim semi, ketika petani kapas dan gandum juga sibuk di lahan dan larva ulat sutra perlu diberi daun murbei lima hingga enam kali dalam sehari semalam.

Jawa Barat menghadapi tekanan dari pasar

Hasan membandingkan temuan di Uzbekistan dengan pengalaman persutraan rakyat di Jawa Barat, termasuk di Garut, Sukabumi, dan Majalengka, untuk menunjukkan bagaimana posisi tawar petani dapat melemah melalui mekanisme yang berbeda.

Dalam analisisnya, petani sutra skala kecil di Jawa Barat menghadapi tekanan berupa gejolak harga benang impor, terutama dari China, serta biaya pemeliharaan murbei dan pengadaan bibit ulat hibrida unggul.

Hasan menilai kemitraan yang sering berlangsung secara informal dengan pengumpul atau pemintal membuat petani sulit memperoleh kepastian harga dasar, sementara turunnya harga kepompong atau merosotnya mutu akibat cuaca dan penyakit ulat dapat menggerus pendapatan tanpa perlindungan asuransi atau jaring pengaman yang memadai.

Menurut dia, ketidakpastian itu mendorong sebagian petani beralih ke hortikultura atau tanaman pangan yang menawarkan perputaran modal lebih cepat dan pendapatan yang mereka anggap lebih pasti.

Hasan juga melihat lemahnya koordinasi antara kebijakan budidaya dan kebutuhan industri karena bantuan bibit murbei atau pelatihan sering kali belum disertai kepastian pembelian kepompong oleh pemintal lokal dan perlindungan tata niaga benang sutra.

Publikasi Kementerian Perindustrian mencatat persoalan yang berkaitan dengan analisis itu, antara lain terbatasnya bibit unggul, mutu kepompong yang belum stabil, fluktuasi harga, dan ketergantungan industri pada bahan baku impor.

Pelajaran dari kapas, ujian bagi pasar sutra

Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 29 mendefinisikan kerja paksa sebagai pekerjaan atau jasa yang dituntut di bawah ancaman hukuman dan dilakukan tanpa kesediaan sukarela, sehingga penilaian atas praktik setoran tersebut bergantung pada apakah petani sungguh bebas menolak dan apa akibatnya jika mereka menolak.

Panduan ILO yang terbit pada 2026 juga menjelaskan cara mengenali risiko kerja paksa oleh negara, termasuk dengan memeriksa bagaimana kewenangan administratif digunakan dan apakah ancaman sanksi menghilangkan kebebasan seseorang untuk memilih pekerjaannya.

Pemantauan independen ILO menyimpulkan bahwa kerja paksa dan pekerja anak yang bersifat sistemik telah berakhir pada panen kapas Uzbekistan 2021, lalu koalisi Cotton Campaign mencabut seruan boikot global terhadap kapas negara itu pada Maret 2022.

Berkaca pada reformasi kapas yang melibatkan pemantauan independen dan tekanan pasar, Hasan mendorong negara pengimpor dan perusahaan pembeli sutra menerapkan audit hak asasi manusia serta memeriksa apakah kontrak mencantumkan harga, potongan, dan kewajiban secara transparan.

Ia juga mendorong lembaga internasional di bidang pangan dan pertanian menggunakan standar dan instrumen kebijakan untuk memperkuat posisi tawar produsen kecil, memperbaiki pembagian manfaat di sepanjang rantai pasok, dan menjaga penghidupan keluarga petani.

Tuntutan terhadap keterlacakan rantai pasok semakin relevan karena Regulasi Uni Eropa 2024/3015 mulai berlaku efektif pada 14 Desember 2027 dan melarang produk yang dibuat dengan kerja paksa diedarkan di pasar Uni Eropa tanpa memandang negara asalnya.

Dalam tanggapan atas publikasi sebelumnya pada 24 September 2026, Uzbekipaksanoat membantah adanya kewajiban memenuhi target dan menyatakan bersedia menyelidiki pengaduan yang disertai bukti, sementara Uzbek Forum mengatakan permintaan tanggapan atas laporan November belum dijawab hingga laporan itu terbit.

Uzbek Forum mendesak pemerintah Uzbekistan menghapus kuota wajib, menjamin keamanan hak sewa lahan bagi petani dan pembudidaya rumahan, serta mewajibkan perusahaan pengolah menyediakan kondisi kerja dan pembayaran yang layak.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru