BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Pekerja Makassar Bergaji hingga Rp4,2 Juta Berpeluang Menerima

SulawesiPos.com – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 belum memiliki kepastian tanggal pencairan hingga Sabtu (21/11/2026). Pekerja di Makassar dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pun masih harus menunggu penyelesaian proses administrasi serta verifikasi calon penerima.

Pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Dana tersebut akan dibayarkan sekaligus sehingga pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima total Rp900.000.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa proses penyaluran BSU masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” ujar Yassierli, dikutip dari ANTARA.

Yassierli juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi pencairan yang beredar melalui WhatsApp, SMS, maupun media sosial.

“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, informasi pemerintah pada 21 November menyebutkan regulasi dan persiapan data penerima BSU sudah memasuki tahap final. Pemerintah menargetkan penyaluran berlangsung dalam November atau Desember 2026, tetapi tanggal pastinya belum diumumkan.

Pengkinian Data Bukan Jaminan Penerima BSU

Salah satu tahapan yang perlu diperhatikan pekerja adalah pengkinian data calon penerima. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya memperpanjang batas pengkinian data hingga 17 November 2026.

Namun, pekerja perlu mengetahui bahwa pengkinian data tidak otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima BSU.

Bahkan, berdasarkan informasi BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan pada 20 November, pengkinian data calon penerima masih dapat dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

BACA JUGA:  Bupati Bone Tak Ingin Potensi Daerah Terbuang, Perusda Ellung Mangenre Didorong Jadi Mesin PAD

Karena itu, pekerja yang belum memperbarui data sebaiknya segera memeriksa informasi melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau berkoordinasi dengan bagian HRD perusahaan.

Setelah proses pengumpulan dan verifikasi data selesai, pemerintah akan menetapkan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Untuk penyalurannya, Kemnaker menyebut BSU 2026 akan disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Pekerja Makassar Bergaji Rp4,2 Juta Masih Berpeluang

Ada ketentuan khusus mengenai batas maksimal upah penerima BSU 2026 yang perlu diketahui pekerja di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, pekerja yang memenuhi syarat pada dasarnya harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Namun, aturan tersebut memberikan pengecualian bagi pekerja yang berada di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta.

Dalam kondisi tersebut, batas maksimal upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Ketentuan ini membuat pekerja di Kota Makassar memiliki batas upah yang lebih tinggi untuk memenuhi kriteria BSU.

Berdasarkan data upah minimum Sulawesi Selatan 2026, UMK Makassar ditetapkan sebesar Rp4.148.179. Setelah dibulatkan ke atas sesuai ketentuan BSU, batas maksimal upahnya menjadi Rp4,2 juta.

Dengan demikian, pekerja di Makassar yang memiliki upah Rp4,1 juta masih berpeluang memenuhi kriteria penghasilan penerima BSU.

Batas tersebut bukan berarti seluruh pekerja dengan gaji hingga Rp4,2 juta otomatis mendapatkan bantuan. Mereka tetap harus memenuhi persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya.

BACA JUGA:  Membanggakan! Putra-Putri Sulsel dari PNUP Raih Juara 1 IPEC 3 Nasional Kategori Videography Challenge

Selain Makassar, sejumlah daerah di Sulsel juga memiliki upah minimum di atas Rp3,5 juta.

UMK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada 2026 tercatat sebesar Rp4.032.248. Setelah pembulatan, batas upah BSU di daerah tersebut menjadi Rp4,1 juta.

Sementara itu, UMK Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp3.961.166 sehingga batas upah setelah pembulatan menjadi Rp4 juta.

Adapun untuk wilayah yang tidak menetapkan UMK, batas penghasilan mengacu pada UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Syarat Penerima BSU 2026

Mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar dapat ditetapkan sebagai penerima BSU.

Berikut ketentuannya:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
  3. Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah yang lebih tinggi setelah pembulatan.
  4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
  5. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum BSU disalurkan.

Besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan. Komponen tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Target Perlindungan Pekerja Sulsel Capai 2 Juta Orang

Di tengah penantian pencairan BSU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BACA JUGA:  Final MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 Digelar di Sulsel Hari Ini, Peserta Terbaik Segera Diumumkan

Pemprov Sulsel menargetkan sebanyak 2.048.719 pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang 2026.

Jumlah tersebut setara dengan 49,08 persen dari total 4.174.002 angkatan kerja di luar ASN, TNI, dan Polri.

Meski demikian, angka tersebut merupakan target perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara umum, bukan jumlah penerima BSU 2026.

BSU memiliki kriteria tersendiri dan hanya diberikan kepada pekerja penerima upah yang memenuhi persyaratan serta lolos proses verifikasi pemerintah.

Cara Pekerja Sulsel Memantau BSU

Sembari menunggu pengumuman pencairan, pekerja di Makassar dan daerah lain di Sulawesi Selatan dapat melakukan beberapa langkah berikut:

  • Periksa data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan status kepesertaan kategori Penerima Upah dan data pribadi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
  • Koordinasi dengan HRD perusahaan. Tanyakan apakah data pekerja sudah dilaporkan dan diperbarui sesuai ketentuan.
  • Pantau kanal resmi pemerintah. Informasi BSU dapat diperiksa melalui laman https://bsu.kemnaker.go.id/.
  • Waspadai tautan palsu. Jangan memberikan kode OTP, kata sandi, atau data pribadi kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan.
  • Hubungi layanan Kemnaker jika membutuhkan informasi. Pekerja dapat menghubungi pusat layanan di nomor 1500 630.

Pekerja juga perlu memahami bahwa BSU tidak dipungut biaya. Apabila ada pihak yang meminta uang dengan alasan mempercepat pencairan atau menjamin seseorang menjadi penerima, masyarakat patut mencurigainya sebagai modus penipuan.

Hingga ada pengumuman resmi mengenai jadwal penyaluran, pekerja di Sulawesi Selatan diminta tetap memantau informasi dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Kepastian penerima maupun waktu pencairan tetap mengikuti keputusan pemerintah.

SulawesiPos.com – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 belum memiliki kepastian tanggal pencairan hingga Sabtu (21/11/2026). Pekerja di Makassar dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pun masih harus menunggu penyelesaian proses administrasi serta verifikasi calon penerima.

Pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Dana tersebut akan dibayarkan sekaligus sehingga pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima total Rp900.000.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa proses penyaluran BSU masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” ujar Yassierli, dikutip dari ANTARA.

Yassierli juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi pencairan yang beredar melalui WhatsApp, SMS, maupun media sosial.

“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, informasi pemerintah pada 21 November menyebutkan regulasi dan persiapan data penerima BSU sudah memasuki tahap final. Pemerintah menargetkan penyaluran berlangsung dalam November atau Desember 2026, tetapi tanggal pastinya belum diumumkan.

Pengkinian Data Bukan Jaminan Penerima BSU

Salah satu tahapan yang perlu diperhatikan pekerja adalah pengkinian data calon penerima. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya memperpanjang batas pengkinian data hingga 17 November 2026.

Namun, pekerja perlu mengetahui bahwa pengkinian data tidak otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima BSU.

Bahkan, berdasarkan informasi BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan pada 20 November, pengkinian data calon penerima masih dapat dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

BACA JUGA:  Struktur Baru Golkar Sulsel: Rahman Pina Sekretaris, Supriansa Ketua Harian

Karena itu, pekerja yang belum memperbarui data sebaiknya segera memeriksa informasi melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau berkoordinasi dengan bagian HRD perusahaan.

Setelah proses pengumpulan dan verifikasi data selesai, pemerintah akan menetapkan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Untuk penyalurannya, Kemnaker menyebut BSU 2026 akan disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Pekerja Makassar Bergaji Rp4,2 Juta Masih Berpeluang

Ada ketentuan khusus mengenai batas maksimal upah penerima BSU 2026 yang perlu diketahui pekerja di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, pekerja yang memenuhi syarat pada dasarnya harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Namun, aturan tersebut memberikan pengecualian bagi pekerja yang berada di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta.

Dalam kondisi tersebut, batas maksimal upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Ketentuan ini membuat pekerja di Kota Makassar memiliki batas upah yang lebih tinggi untuk memenuhi kriteria BSU.

Berdasarkan data upah minimum Sulawesi Selatan 2026, UMK Makassar ditetapkan sebesar Rp4.148.179. Setelah dibulatkan ke atas sesuai ketentuan BSU, batas maksimal upahnya menjadi Rp4,2 juta.

Dengan demikian, pekerja di Makassar yang memiliki upah Rp4,1 juta masih berpeluang memenuhi kriteria penghasilan penerima BSU.

Batas tersebut bukan berarti seluruh pekerja dengan gaji hingga Rp4,2 juta otomatis mendapatkan bantuan. Mereka tetap harus memenuhi persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya.

BACA JUGA:  Video Pria Digerebek di Rumah Istri Orang di Bone Viral, Dugaan Main Hakim Sendiri Disorot

Selain Makassar, sejumlah daerah di Sulsel juga memiliki upah minimum di atas Rp3,5 juta.

UMK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada 2026 tercatat sebesar Rp4.032.248. Setelah pembulatan, batas upah BSU di daerah tersebut menjadi Rp4,1 juta.

Sementara itu, UMK Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp3.961.166 sehingga batas upah setelah pembulatan menjadi Rp4 juta.

Adapun untuk wilayah yang tidak menetapkan UMK, batas penghasilan mengacu pada UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Syarat Penerima BSU 2026

Mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar dapat ditetapkan sebagai penerima BSU.

Berikut ketentuannya:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
  3. Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah yang lebih tinggi setelah pembulatan.
  4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
  5. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum BSU disalurkan.

Besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan. Komponen tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Target Perlindungan Pekerja Sulsel Capai 2 Juta Orang

Di tengah penantian pencairan BSU, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BACA JUGA:  Dua Atlet Sulsel Bawa Indonesia ke Final Kuadran Sepak Takraw Asian Games 2026

Pemprov Sulsel menargetkan sebanyak 2.048.719 pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang 2026.

Jumlah tersebut setara dengan 49,08 persen dari total 4.174.002 angkatan kerja di luar ASN, TNI, dan Polri.

Meski demikian, angka tersebut merupakan target perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara umum, bukan jumlah penerima BSU 2026.

BSU memiliki kriteria tersendiri dan hanya diberikan kepada pekerja penerima upah yang memenuhi persyaratan serta lolos proses verifikasi pemerintah.

Cara Pekerja Sulsel Memantau BSU

Sembari menunggu pengumuman pencairan, pekerja di Makassar dan daerah lain di Sulawesi Selatan dapat melakukan beberapa langkah berikut:

  • Periksa data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan status kepesertaan kategori Penerima Upah dan data pribadi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
  • Koordinasi dengan HRD perusahaan. Tanyakan apakah data pekerja sudah dilaporkan dan diperbarui sesuai ketentuan.
  • Pantau kanal resmi pemerintah. Informasi BSU dapat diperiksa melalui laman https://bsu.kemnaker.go.id/.
  • Waspadai tautan palsu. Jangan memberikan kode OTP, kata sandi, atau data pribadi kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan.
  • Hubungi layanan Kemnaker jika membutuhkan informasi. Pekerja dapat menghubungi pusat layanan di nomor 1500 630.

Pekerja juga perlu memahami bahwa BSU tidak dipungut biaya. Apabila ada pihak yang meminta uang dengan alasan mempercepat pencairan atau menjamin seseorang menjadi penerima, masyarakat patut mencurigainya sebagai modus penipuan.

Hingga ada pengumuman resmi mengenai jadwal penyaluran, pekerja di Sulawesi Selatan diminta tetap memantau informasi dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Kepastian penerima maupun waktu pencairan tetap mengikuti keputusan pemerintah.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru