19.372 Kanal YouTube Ditutup, Kemkomdigi Segera Panggil Google

SulawesiPos.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melayangkan permintaan klarifikasi resmi kepada Google terkait penutupan 19.372 kanal YouTube. Langkah tegas pemerintah pada Jumat, 20 November 2026 ini diambil menyusul pemblokiran belasan ribu akun yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia.

Pemerintah menilai tindakan penutupan massal oleh platform berbagi video tersebut menyangkut hajat hidup ruang publik sehingga wajib dipertanggungjawabkan. Kemkomdigi menekankan bahwa setiap kebijakan moderasi tidak boleh mencederai hak kebebasan berekspresi warga negara.

“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google, dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” kata Kemkomdigi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Penonaktifan 19.372 kanal tersebut diketahui berlangsung selama kurun waktu Juli hingga Oktober 2026 berdasarkan penilaian Google Threat Intelligence Group (GTIG). Sistem intelijen ancaman milik Google itu menuding ribuan akun tersebut terlibat dalam jaringan operasi pengaruh terkoordinasi yang berhubungan dengan Indonesia.

BACA JUGA:  Puluhan Ribu Kanal YouTube Diblokir Google, Amnesty Soroti Ancaman Pembungkaman Kritik

Meski angka penindakan tergolong sangat besar, pihak kementerian menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi maupun rincian data dari pihak Google. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan pendalaman guna memastikan dasar hukum dan teknis di balik pemblokiran tersebut.

“Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji,” ujar pernyataan resmi Kemkomdigi.

Pemerintah memastikan akan terus mengawal proses klarifikasi ini agar standar moderasi konten di Indonesia berjalan secara berimbang. Kemkomdigi menuntut agar Google membuka parameter penindakan secara terang-benderang demi menjamin keadilan bagi seluruh ekosistem digital nasional. (*)

SulawesiPos.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melayangkan permintaan klarifikasi resmi kepada Google terkait penutupan 19.372 kanal YouTube. Langkah tegas pemerintah pada Jumat, 20 November 2026 ini diambil menyusul pemblokiran belasan ribu akun yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia.

Pemerintah menilai tindakan penutupan massal oleh platform berbagi video tersebut menyangkut hajat hidup ruang publik sehingga wajib dipertanggungjawabkan. Kemkomdigi menekankan bahwa setiap kebijakan moderasi tidak boleh mencederai hak kebebasan berekspresi warga negara.

“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google, dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” kata Kemkomdigi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Penonaktifan 19.372 kanal tersebut diketahui berlangsung selama kurun waktu Juli hingga Oktober 2026 berdasarkan penilaian Google Threat Intelligence Group (GTIG). Sistem intelijen ancaman milik Google itu menuding ribuan akun tersebut terlibat dalam jaringan operasi pengaruh terkoordinasi yang berhubungan dengan Indonesia.

BACA JUGA:  Syarat Cuan YouTube Diperberat, Kreator Baru Wajib Kejar 8.000 Jam Tayang

Meski angka penindakan tergolong sangat besar, pihak kementerian menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi maupun rincian data dari pihak Google. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan pendalaman guna memastikan dasar hukum dan teknis di balik pemblokiran tersebut.

“Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji,” ujar pernyataan resmi Kemkomdigi.

Pemerintah memastikan akan terus mengawal proses klarifikasi ini agar standar moderasi konten di Indonesia berjalan secara berimbang. Kemkomdigi menuntut agar Google membuka parameter penindakan secara terang-benderang demi menjamin keadilan bagi seluruh ekosistem digital nasional. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru