SulawesiPos.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan Perum Bulog wajib membeli jagung petani apabila harga di tingkat petani mengalami penurunan. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering sebesar Rp 6.400 per kilogram untuk kadar air 14 persen.
Kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah menjaga keseimbangan harga jagung nasional. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk melindungi kesejahteraan petani dan memastikan peternak memperoleh jagung dengan harga terjangkau.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol Hermawan, S.I.K., M.M., mengatakan penetapan HPP merupakan bentuk keberpihakan negara kepada petani.
Namun, kebijakan tersebut tetap memperhatikan kebutuhan peternak terhadap ketersediaan jagung sebagai bahan pakan.
“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional,” ujar Hermawan, dikutip Minggu (15/11/2026) di Jakarta.
Ketentuan harga tersebut tercantum dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026.
Aturan itu merujuk pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024.
1. Rincian HPP Jagung dan Harga Acuan Peternak
Pemerintah menetapkan HPP jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sebesar Rp 6.400 per kilogram. Harga tersebut berlaku untuk pembelian di tingkat gudang Perum Bulog.
Sementara itu, Bulog membeli jagung dengan kadar air 18-20 persen seharga Rp 5.500 per kilogram di tingkat petani.
Adapun harga acuan jagung pipilan kering di tingkat peternak dengan kadar air 15 persen ditetapkan sebesar Rp 5.800 per kilogram.
Berikut rincian ketentuan harga jagung berdasarkan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026:
- HPP jagung kadar air 14 persen di gudang Bulog: Rp 6.400/kg.
- HPP jagung kadar air 18-20 persen di tingkat petani: Rp 5.500/kg.
- Harga acuan jagung kadar air 15 persen di tingkat peternak: Rp 5.800/kg.
2. Bulog Wajib Serap Jagung Petani Saat Harga Turun
Pemerintah mendorong petani menjual hasil panen jagung kepada Bulog. Ketika harga di tingkat petani mengalami penurunan, Bulog wajib melakukan pembelian sesuai HPP yang telah ditetapkan.
Kewajiban tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026.
Melalui instruksi itu, Bulog ditugaskan menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk memenuhi Cadangan Jagung Pemerintah.
Cadangan jagung tersebut selanjutnya disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan.
Pada Oktober 2026, program tersebut juga memperoleh tambahan alokasi sebanyak 150 ribu ton.
Hermawan menjelaskan, HPP merupakan harga dasar atau batas bawah yang digunakan pemerintah melalui Bulog untuk membeli jagung dari petani.
Dengan demikian, HPP bukan merupakan batas atas harga jual jagung.
Petani tetap diperbolehkan menjual hasil panennya di atas HPP apabila kondisi pasar sedang baik.
Menurutnya, Peraturan Bapanas tidak mengatur batas atas harga jual jagung di tingkat petani.
“HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan. Yang tidak boleh adalah membeli jagung petani di bawah HPP, atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan,” tegas Hermawan.
3. Pelanggar Ketentuan Harga Jagung Terancam Sanksi
Bapanas juga menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan HPP, Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga SPHP.
Kewajiban tersebut diberlakukan seiring pemerintah mengalokasikan subsidi sekitar Rp 160 triliun pada 2026 untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif oleh Kepala Bapanas, gubernur, serta bupati atau wali kota.
Sanksi yang dapat diberikan meliputi:
- Peringatan tertulis.
- Denda.
- Rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.
- Pencabutan perizinan berusaha.
- Penarikan pangan pokok dari peredaran.
- Pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan harga juga melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim.
Apabila ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas akan melaporkannya kepada penyidik.
Pelanggaran pidana tersebut terancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.
4. Bapanas Sebut Pemerintah Hadir Lindungi Petani dan Peternak
Hermawan menegaskan kebijakan penyerapan jagung dan pengendalian harga merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, keberpihakan kepada petani sekaligus peternak diwujudkan melalui kebijakan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
“Baru di era Presiden Prabowo dan Pak Mentan Amran, negara hadir di hulu dan hilir sekaligus. Ada Inpres yang mewajibkan Bulog menyerap jagung petani minimal 1 juta ton, ada subsidi sekitar Rp160 triliun untuk menjaga harga pangan, dan ada sanksi tegas bersama Polri dan TNI bagi yang melanggar. Petani dilindungi saat harga jatuh, peternak dijamin saat butuh pakan. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang berjalan,” tegas Hermawan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga harga jual jagung petani agar tidak jatuh di bawah HPP.
Di sisi lain, ketersediaan jagung untuk kebutuhan pakan peternak juga dijaga melalui cadangan pemerintah dan program SPHP jagung pakan.
