SulawesiPos.com — “Tafsir saya, Washington menukar pembatasan yang ada dengan daya tawar terhadap Beijing, dan harganya adalah masa tanpa aturan,” kata Muhammad Fikri Amra, S.IP., M.H.I., pakar dan dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, saat dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Sabtu, 14 November 2026. Ia menanggapi rencana pertemuan perdana Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin pada Kamis, 19 November 2026, di sela KTT APEC di Shenzhen, China. Dalam pertemuan itu, Amerika Serikat ingin mengajak China dan Rusia membahas pengurangan senjata nuklir setelah New START, perjanjian yang membatasi persenjataan nuklir strategis Amerika Serikat dan Rusia, berakhir.
Gedung Putih mengumumkan rencana itu pada Jumat, 13 November 2026 waktu Washington, sementara seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintahnya memandang pertemuan tersebut sebagai pembuka dialog dan belum mengharapkan kesepakatan.
Menurut Fikri, keputusan Trump menolak usulan Moskow untuk mempertahankan pembatasan selama satu tahun lagi memperlihatkan pilihan Washington untuk mengejar perjanjian yang melibatkan China, dengan konsekuensi batas numerik New START atas senjata nuklir strategis AS dan Rusia sudah berakhir sebelum kerangka penggantinya terbentuk.
New START berakhir pada 5 Februari 2026, dan pada hari yang sama Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendesak Washington dan Moskow segera menyepakati kerangka pengganti.
Beijing Bisa Diuntungkan oleh Waktu
“Kalau ditanya siapa yang diuntungkan oleh waktu, menurut saya Beijing,” ujar Fikri.
Ia menilai China punya ruang untuk memperkecil selisih persenjataan dengan Amerika Serikat dan Rusia selama perundingan belum menghasilkan batas yang disepakati.
Institut Riset Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) memperkirakan bahwa pada Januari 2026 Rusia memiliki 5.420 hulu ledak, Amerika Serikat 5.042, dan China 620, sehingga ketiganya menguasai sekitar 91 persen dari 12.187 hulu ledak dalam inventaris dunia.
SIPRI mencatat inventaris China naik dari sekitar 600 menjadi 620 hulu ledak dalam setahun, sementara jumlah gabungan milik Amerika Serikat dan Rusia masih mendekati 86 persen dari inventaris global.
Fikri mengingatkan bahwa inventaris SIPRI mencakup hulu ledak yang dikerahkan, disimpan, dan dipensiunkan, sedangkan batas New START menggunakan aturan penghitungan khusus untuk hulu ledak strategis yang dikerahkan.
Perbedaan cara hitung itu berpengaruh langsung pada rancangan perjanjian baru karena ketiga negara perlu menyepakati kategori senjata yang dicakup sebelum dapat menetapkan batas dan memeriksa kepatuhan.
Perbedaan kepentingan juga terlihat pada agenda perang, dengan Washington berencana mengangkat Iran dan menempatkan Ukraina di jalur diplomasi tersendiri, sementara Fikri menilai Moskow lebih berkepentingan membicarakan Ukraina.
Dua Ujian Shenzhen dan Kepentingan ASEAN
“Ada dua indikator yang menarik untuk dilihat: apakah muncul mandat perundingan lanjutan, dan apakah ada kesepakatan tentang cara menghitung serta memverifikasi,” kata Fikri.
Mandat lanjutan akan menunjukkan apakah ketiga pemimpin siap menugaskan tim perunding, sementara aturan penghitungan dan verifikasi akan menentukan apakah setiap pihak dapat memeriksa pemenuhan komitmen pihak lain.
Bagi Indonesia dan ASEAN, Fikri menilai berakhirnya pembatasan New START memperkuat alasan untuk mendesak lima negara yang berhak menandatangani Protokol Traktat Bangkok, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris, agar memberikan jaminan keamanan nuklir kepada Asia Tenggara.
Protokol itu memuat komitmen untuk tidak menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir terhadap negara pihak Traktat Bangkok maupun di dalam kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara.
KTT ASEAN ke-49 yang berlangsung di Manila pada 14–17 November 2026 memberi konteks langsung bagi usulan Fikri karena para pemimpin Asia Tenggara bertemu hanya beberapa hari sebelum agenda trilateral di Shenzhen.
