SulawesiPos.com – Polres Maros meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (14/11/2026). Kecelakaan tersebut dipastikan bukan melibatkan rombongan menteri, melainkan kendaraan yang mengangkut rombongan atlet karate KONI Kabupaten Maros.
Kepastian itu disampaikan Kasat Lantas Polres Maros Iptu Suwardi menyusul beredarnya informasi yang menyebut kecelakaan tersebut melibatkan rombongan pejabat negara.
Suwardi menjelaskan kecelakaan terjadi sekitar pukul 14.25 Wita, tepatnya 500 meter dari perbatasan Kupu-Kupu, antara Kabupaten Bone dan Maros.
Insiden tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni Toyota Hilux dan Toyota Avanza.
Berdasarkan informasi awal, Toyota Hilux menabrak Toyota Avanza yang sedang berhenti di tepi jalan.
Benturan tersebut mengakibatkan mobil Avanza terguling ke jurang.
Mobil Avanza diketahui mengangkut lima atlet karate KONI Kabupaten Maros bersama seorang pengemudi. Dengan demikian, terdapat enam orang di dalam kendaraan tersebut.
“Kami pastikan bukan rombongan pejabat yang terlibat dalam kejadian ini. Alhamdulillah, seluruh korban hanya mengalami luka ringan,” jelas Suwardi, Sabtu (14/11/2026).
Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
Sementara itu, Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Maros telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan sejumlah saksi.
Polisi juga mengamankan kedua kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti di kantor Unit Laka Lantas Polres Maros.
Akibat kecelakaan tersebut, kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 40 juta. Hingga kini, Unit Gakkum Satlantas Polres Maros masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
Polres Maros mengimbau masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan sumber resmi agar informasi yang diterima tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
