SulawesiPos.com – Pengecekan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dapat dilakukan secara penuh hingga Sabtu (14/11/2026). Laman resmi BSU Kemnaker sudah memuat ketentuan bantuan, tetapi mekanisme pengecekan status penerima masih menunggu pengumuman resmi.
Pada laman https://bsu.kemnaker.go.id, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan, “Mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.”
Karena itu, pekerja belum dapat memastikan status penerimaan hanya dengan memasukkan NIK melalui tautan yang beredar di media sosial atau pesan WhatsApp. Pengecekan harus menunggu fitur resmi di laman Kemnaker aktif.
Data Penerima Masih Diverifikasi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan data calon penerima BSU masih melalui proses finalisasi dan verifikasi. Pemerintah belum menetapkan komposisi penerima secara final, termasuk sebaran penerima berdasarkan kelompok masyarakat.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi,” ujar Yassierli, Senin (9/11/2026), dikutip ANTARA.
Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran serta pembersihan data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Tahapan tersebut dilakukan untuk mencocokkan status kepesertaan, data upah, dan persyaratan penerima sebelum daftar final ditetapkan.
BSU Dibayar Sekaligus Rp900 Ribu
BSU 2026 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Pembayaran dilakukan sekaligus sehingga penerima yang ditetapkan memperoleh total Rp900.000. Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November-Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pekerja tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan BSU.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam keterangan Kemnaker, 5 November 2026.
Siapa yang Berpeluang Menerima?
Kemnaker menetapkan beberapa kriteria penerima BSU 2026, yaitu:
- Warga Negara Indonesia yang memiliki NIK.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
- Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum daerah yang lebih tinggi.
- Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.
Diprioritaskan tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum penyaluran BSU.
Upah yang menjadi dasar penilaian bukan semata-mata angka yang diterima pekerja saat ini, melainkan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Pengkinian data melalui portal BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi JMO juga tidak otomatis menetapkan seseorang sebagai penerima. Data tersebut tetap harus diverifikasi Kemnaker berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Catatan untuk Pekerja Makassar
Pekerja di Makassar perlu memperhatikan ketentuan upah minimum daerah. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2142/XII/Tahun 2025 menetapkan UMK Makassar 2026 sebesar Rp4.148.179 per bulan.
Aturan BSU menyebut pekerja di daerah dengan UMK lebih dari Rp3,5 juta menggunakan batas upah berdasarkan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Artinya, pekerja Makassar tidak dapat menilai kelayakan hanya dengan memakai angka umum Rp3,5 juta secara mentah.
Namun, upah di bawah ambang batas bukan satu-satunya syarat. Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, laporan upah dari perusahaan, status ASN/TNI/Polri, dan penerimaan PKH tetap menjadi bagian dari proses penetapan.
Pemprov Sulsel juga menggelar dialog bersama serikat pekerja, pengusaha, dan Dewan Pengupahan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas proses penetapan UMP Sulsel 2027. Data pengupahan daerah menjadi salah satu konteks penting bagi pekerja yang menunggu informasi bantuan dan kebijakan ketenagakerjaan.
Waspadai Tautan Palsu
Kemnaker mengingatkan pekerja agar tidak memberikan NIK, nomor rekening, kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada pihak yang tidak terverifikasi. Pemerintah juga tidak memungut biaya pendaftaran BSU.
“Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” kata Indah dalam imbauan Kemnaker.
Pekerja dapat memantau perkembangan melalui laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id, situs https://kemnaker.go.id, akun resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, atau pusat layanan Kemnaker 1500 630. Selama fitur cek NIK 2026 belum diumumkan, tautan alternatif yang menjanjikan pencairan cepat perlu dihindari.
