SulawesiPos.com – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pimpinan TNI segera menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap oknum prajurit yang diduga melakukan kekerasan di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Pangandaran, Jawa Barat. Terduga pelaku dilaporkan menganiaya enam santri dan mengintimidasi penghuni pesantren pada Kamis (12/11/2026) dini hari.
Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Abduh tersebut meminta kasus ini tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme pelanggaran disiplin militer. Ia menegaskan bahwa perbuatan terduga pelaku harus diproses melalui jalur hukum pidana demi memberikan keadilan bagi para korban.
“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” kata Abduh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Peristiwa bermula saat oknum prajurit berinisial Serda HCB mendatangi area pesantren sekitar pukul 01.00 WIB dengan dalih menemui pimpinan pondok. Terduga pelaku kemudian berbalik arah saat diarahkan menuju kediaman pengasuh pesantren dan masuk ke ruang mengaji tanpa melepas sepatu.
Ketegangan meningkat setelah terduga pelaku memasuki asrama putra dan diduga memukul enam orang santri hingga mengalami ketakutan. Terduga pelaku juga sempat berupaya menerobos asrama putri, namun berhasil digagalkan oleh para santriwati yang menahan pintu masuk.
Sekitar 30 menit kemudian, terduga pelaku kembali melancarkan intimidasi dengan memaksa seorang santriwati menyerahkan nomor teleponnya disertai ancaman keselamatan. Seluruh tindakan meresahkan tersebut diduga dilakukan saat terduga pelaku berada di bawah pengaruh minuman beralkohol.
Abduh meminta institusi TNI mendalami dugaan konsumsi alkohol tersebut sekaligus memperketat pengawasan internal melalui pemeriksaan tes urine berkala bagi prajurit. Ia menilai langkah pencegahan sangat dibutuhkan agar ulah oknum tidak merusak citra institusi TNI di mata masyarakat.
“Saya meminta TNI melakukan evaluasi dan pemeriksaan tes urine terhadap anggotanya secara berkala. Ini penting sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat berbahaya lainnya. Jangan sampai perilaku anggota justru merugikan masyarakat dan mencoreng institusi TNI,” tegasnya.
Selain proses hukum, Abduh meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan TNI untuk memfasilitasi pemulihan psikologis para korban, mengingat tiga santri langsung pulang akibat trauma. (*)
