Sidang Tipikor Silmy Karim: Jaksa Siapkan 200 Saksi, Pengacara Bantah Terima Uang Izin Tinggal

SulawesiPos.com – Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan warga negara asing (WNA) dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dalam agenda pernyataan pembuka tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan kesiapannya menghadirkan ratusan saksi untuk membuktikan seluruh dakwaan.

“Untuk pembuktian dakwaan, bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi,” kata jaksa di muka persidangan.

Selain menghadirkan 200 saksi, jaksa turut menyertakan alat bukti surat dan barang bukti elektronik untuk mengurai peran masing-masing terdakwa. Silmy didakwa terlibat dalam dugaan pemerasan WNA senilai Rp168,9 miliar dengan penerimaan pribadi sebesar Rp1,2 miliar.

Penuntut umum juga mendakwa Silmy menerima gratifikasi senilai total Rp33,8 miliar selama menjabat Dirjen Imigrasi hingga Wamen Imipas. Gratifikasi tersebut diduga diterima dalam bentuk saham senilai Rp31,3 miliar serta setoran tunai dana operasional sebesar Rp2,5 miliar.

BACA JUGA:  Silmy Karim Dapat Rp100 Juta Setiap Jumat dari Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA

Merespons pernyataan jaksa, kuasa hukum Silmy Karim, Dodi S Abdulkadir, menegaskan pihaknya akan menghadirkan 15 saksi meringankan dan 10 ahli. Dodi membantah kliennya memiliki kewenangan menerbitkan izin tinggal WNA saat menjabat sebagai Wakil Menteri sejak Oktober 2024.

“Kami akan membuktikan bahwa kewenangan tersebut berada pada Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Izin Tinggal dan Status,” ujar Dodi di ruang sidang.

Dodi menambahkan bahwa kliennya tidak pernah menerima uang sepeser pun selama menjalankan tugas di lingkungan keimigrasian. Menurutnya, setiap persetujuan izin tinggal saat Silmy menjabat Dirjen Imigrasi murni diproses berdasarkan aturan administrasi yang berlaku. (*)

SulawesiPos.com – Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan warga negara asing (WNA) dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dalam agenda pernyataan pembuka tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan kesiapannya menghadirkan ratusan saksi untuk membuktikan seluruh dakwaan.

“Untuk pembuktian dakwaan, bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi,” kata jaksa di muka persidangan.

Selain menghadirkan 200 saksi, jaksa turut menyertakan alat bukti surat dan barang bukti elektronik untuk mengurai peran masing-masing terdakwa. Silmy didakwa terlibat dalam dugaan pemerasan WNA senilai Rp168,9 miliar dengan penerimaan pribadi sebesar Rp1,2 miliar.

Penuntut umum juga mendakwa Silmy menerima gratifikasi senilai total Rp33,8 miliar selama menjabat Dirjen Imigrasi hingga Wamen Imipas. Gratifikasi tersebut diduga diterima dalam bentuk saham senilai Rp31,3 miliar serta setoran tunai dana operasional sebesar Rp2,5 miliar.

BACA JUGA:  Lima Jam Geledah Rumah Silmy Karim, Ini Deretan Barang yang Disita KPK

Merespons pernyataan jaksa, kuasa hukum Silmy Karim, Dodi S Abdulkadir, menegaskan pihaknya akan menghadirkan 15 saksi meringankan dan 10 ahli. Dodi membantah kliennya memiliki kewenangan menerbitkan izin tinggal WNA saat menjabat sebagai Wakil Menteri sejak Oktober 2024.

“Kami akan membuktikan bahwa kewenangan tersebut berada pada Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Izin Tinggal dan Status,” ujar Dodi di ruang sidang.

Dodi menambahkan bahwa kliennya tidak pernah menerima uang sepeser pun selama menjalankan tugas di lingkungan keimigrasian. Menurutnya, setiap persetujuan izin tinggal saat Silmy menjabat Dirjen Imigrasi murni diproses berdasarkan aturan administrasi yang berlaku. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru