SulawesiPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan segera mengeksekusi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, setelah permohonan kasasinya ditolak. Kepastian eksekusi tersebut disampaikan secara resmi oleh pihak lembaga antirasuah pada Senin (16/11/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa Jaksa Eksekusi akan langsung menjalankan amar putusan terkait pidana penjara dan uang pengganti. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur baku pascaputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
“KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” tegas Budi kepada wartawan.
KPK juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim agung atas putusan yang menolak kasasi dari pihak terdakwa maupun penuntut umum. Menurut Budi, keputusan tersebut membuktikan penanganan perkara gratifikasi dan pencucian uang ini sudah berjalan sesuai koridor hukum.
“Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan telah dilakukan secara taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya,” imbuh Budi.
Berdasarkan catatan Direktori Putusan MA yang tayang pada Jumat (13/11/2026), perkara nomor 10010 K/PID.SUS/2026 tersebut telah diputus pada Kamis (29/10/2026). Majelis hakim yang diketuai Soesilo bersama anggota Suradi dan Ansori mempertahankan hukuman lima tahun penjara bagi Nurhadi.
Putusan kasasi ini sekaligus menguatkan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal Rabu (20/5/2026) serta putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 1 April 2026. Selain kurungan lima tahun dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, Nurhadi wajib melunasi uang pengganti sekitar Rp137,1 miliar atau diganti pidana penjara tiga tahun. (*)


