Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Pengadaan Jasa Influencer Rp 14,69 Miliar

SulawesiPos.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengaku terbuka untuk diperiksa terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian melalui perusahaan miliknya, PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam polemik tersebut.

“Kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Raffi dalam unggahan video di akun Instagram @ukpmudaseniraffiahmad, Senin (16/11/2026).

Raffi menjelaskan, pada 2024 dirinya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya.

Menurutnya, dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:  AC Milan vs Chelsea di GBK Jadi Magnet Selebritas, Gading-Gempi hingga Raffi Ahmad Turut Hadir

“Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ungkap dia.

Meski demikian, Raffi menyadari ada aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Dia pun menjadikan polemik ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang.

Raffi juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan. Dia menegaskan kepercayaan publik harus dijaga melalui tindakan nyata dan konsistensi.

“Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi,” ujar Raffi menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Raffi menyampaikan permintaan maaf terkait kerja sama perusahaannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Saintek) pada 2024.

Dia menjelaskan, kerja sama dengan Kemendikbud Saintek tersebut berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai utusan khusus presiden.

BACA JUGA:  Pengalihan Status Tahanan Yaqut Dianggap Anomali, ICW: Kasus Pertama Sejak KPK Berdiri

Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terjadi ketika dirinya sudah menjabat sebagai utusan khusus presiden.

“Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ucap dia.

Temuan ICW soal Pengadaan Jasa Publikasi Rp 14,69 Miliar

Sebelumnya, ICW menyoroti pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar sepanjang 2024-2026.

Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut data tersebut diperoleh dari penelusuran realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

ICW mencatat Kemendikbud Ristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket pada periode 2025-2026.

ICW menyebut kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

BACA JUGA:  Ibunda Julia Perez Ungkap Alasan Minta Bantuan Raffi Ahmad, Ternyata Simpan Pesan Khusus dari Jupe

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.

ICW menyampaikan sejumlah catatan terhadap pengadaan tersebut. Di antaranya, konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, keterbukaan pengukuran manfaat belanja jasa kementerian, serta spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah pada penyedia tertentu dan membatasi persaingan.

ICW juga menilai penggunaan anggaran negara untuk membangun citra melalui figur populer perlu dipertanyakan apabila tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan rencana strategis kementerian.

SulawesiPos.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengaku terbuka untuk diperiksa terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian melalui perusahaan miliknya, PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi menyatakan siap menjalani pemeriksaan oleh inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam polemik tersebut.

“Kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Raffi dalam unggahan video di akun Instagram @ukpmudaseniraffiahmad, Senin (16/11/2026).

Raffi menjelaskan, pada 2024 dirinya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya.

Menurutnya, dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:  Makassar Masuk Daftar Aset Raffi Ahmad, Kontrak Influencer RANS Rp14,69 Miliar Disorot

“Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ungkap dia.

Meski demikian, Raffi menyadari ada aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Dia pun menjadikan polemik ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang.

Raffi juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik dan masukan. Dia menegaskan kepercayaan publik harus dijaga melalui tindakan nyata dan konsistensi.

“Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi,” ujar Raffi menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Raffi menyampaikan permintaan maaf terkait kerja sama perusahaannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Saintek) pada 2024.

Dia menjelaskan, kerja sama dengan Kemendikbud Saintek tersebut berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai utusan khusus presiden.

BACA JUGA:  Produksi dan Stok Beras Surplus, Raffi Ahmad Ajak Generasi Muda Kuatkan Sektor Pertanian

Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terjadi ketika dirinya sudah menjabat sebagai utusan khusus presiden.

“Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ucap dia.

Temuan ICW soal Pengadaan Jasa Publikasi Rp 14,69 Miliar

Sebelumnya, ICW menyoroti pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar sepanjang 2024-2026.

Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut data tersebut diperoleh dari penelusuran realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

ICW mencatat Kemendikbud Ristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket pada periode 2025-2026.

ICW menyebut kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

BACA JUGA:  Raffi Ahmad Minta Maaf, Janji Salurkan Dana Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.

ICW menyampaikan sejumlah catatan terhadap pengadaan tersebut. Di antaranya, konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, keterbukaan pengukuran manfaat belanja jasa kementerian, serta spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah pada penyedia tertentu dan membatasi persaingan.

ICW juga menilai penggunaan anggaran negara untuk membangun citra melalui figur populer perlu dipertanyakan apabila tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan rencana strategis kementerian.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru