Raffi Ahmad Minta Maaf, Janji Salurkan Dana Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

SulawesiPos.com – Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf terbuka setelah kerja sama publikasi perusahaannya dengan dua kementerian senilai sekitar Rp14,69 miliar menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Senin (16/11/2026), Raffi juga menyatakan akan mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

“Tanpa pembelaan, melalui video ini saya meminta maaf. Dana yang kami terima, seluruhnya akan kami salurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Raffi dalam video tersebut.

Polemik itu berkaitan dengan delapan paket pengadaan jasa pemengaruh yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024-2026. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan, lima paket dari Kemendikbudristek pada 2024 bernilai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan tiga paket Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025-2026 mencapai sekitar Rp10,8 miliar.

Dana Bantuan Difokuskan ke Aceh

Raffi mengatakan dana Rp15 miliar akan dialokasikan bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One. Bantuan tahap awal diarahkan ke Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh, untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta kebutuhan lain sesuai kondisi lapangan.

BACA JUGA:  53 Jemaah Umrah Sulsel Tertahan di Makassar, Penerbangan Lanjutan ke Madinah Dibatalkan

Menurut Raffi, dana tersebut bersumber dari dana pribadinya dan honor yang diterima Ariel, Desta, serta Gading dari kerja sama dengan KKP. Ia menegaskan bantuan itu tidak mengurangi honor kru, pekerja lapangan, pelaku UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten.

Komitmen tersebut masih berupa rencana penyaluran. Mekanisme pelaksana, penerima bantuan, dan realisasi dana perlu mengikuti koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait di wilayah terdampak.

Raffi Sebut Siap Diaudit

Raffi menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan Inspektorat, BPKP, maupun BPK. Ia juga menyebut siap menjalankan tindak lanjut apabila pemeriksaan menemukan kekurangan dalam prosedur kerja sama.

Menurut Raffi, dirinya pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai pekerjaan seni, endorsement, dan kerja sama komersial. Ia menyebut konsultasi itu menyatakan aktivitas tersebut tidak melanggar aturan, tetapi mengakui jabatan publik menuntut pertimbangan etika dan kepatutan.

Pernyataan tersebut tidak sama dengan kesimpulan pemeriksaan atas delapan paket pengadaan yang disorot ICW. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya masih menelaah temuan tersebut.

BACA JUGA:  Nobar The Longest Wait di Makassar, Suporter Titip Target Prestasi ke Timnas

“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi, dikutip ANTARA.

KPK juga menyatakan instansi terkait perlu mengevaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pengadaan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

KKP Jelaskan Dasar Pemilihan Mitra

KKP menyatakan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kementerian untuk menyampaikan program dan capaian kepada masyarakat. Dalam siaran persnya, KKP menyebut pemilihan mitra mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat keterlibatan, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut.

KKP juga mengatakan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan. Sementara itu, RANS menyatakan seluruh kerja sama dengan pemerintah dijalankan melalui prosedur pengadaan yang berlaku dan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran figur publik, serta kegiatan promosi.

ICW sebelumnya meminta dokumen perencanaan, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan dibuka untuk publik. Hingga laporan ini disusun, belum ada putusan hukum yang menyatakan Raffi atau perusahaannya melakukan tindak pidana.

BACA JUGA:  Polda Metro Jaya-KPK Periksa 15 Saksi, Tiga Kasus Mega Korupsi BUMN Mulai Terkuak

Makassar Masuk Catatan LHKPN

Konteks lokal polemik ini berkaitan dengan laporan harta Raffi sebagai pejabat publik. LHKPN periodik 2025 yang diumumkan pada 30 Maret 2026 mencatat harta bersih Raffi sebesar Rp1.146.887.725.636 setelah dikurangi kewajiban.

Ringkasan laporan tersebut mencantumkan Makassar sebagai salah satu lokasi tanah dan bangunan yang dilaporkan Raffi. Namun, data publik yang tersedia belum memisahkan alamat, jumlah bidang, dan nilai aset yang berada di Kota Makassar.

Pencantuman Makassar dalam LHKPN tidak menunjukkan hubungan antara aset tersebut dan polemik kontrak publikasi. Rincian harta dan proses evaluasi pengadaan merupakan dua hal yang berbeda.

SulawesiPos.com – Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf terbuka setelah kerja sama publikasi perusahaannya dengan dua kementerian senilai sekitar Rp14,69 miliar menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Senin (16/11/2026), Raffi juga menyatakan akan mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

“Tanpa pembelaan, melalui video ini saya meminta maaf. Dana yang kami terima, seluruhnya akan kami salurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Raffi dalam video tersebut.

Polemik itu berkaitan dengan delapan paket pengadaan jasa pemengaruh yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024-2026. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan, lima paket dari Kemendikbudristek pada 2024 bernilai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan tiga paket Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025-2026 mencapai sekitar Rp10,8 miliar.

Dana Bantuan Difokuskan ke Aceh

Raffi mengatakan dana Rp15 miliar akan dialokasikan bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One. Bantuan tahap awal diarahkan ke Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh, untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta kebutuhan lain sesuai kondisi lapangan.

BACA JUGA:  Residivis Curi Perhiasan Saat Penghuni Kos Tidur di Makassar, Helm Ikut Digondol

Menurut Raffi, dana tersebut bersumber dari dana pribadinya dan honor yang diterima Ariel, Desta, serta Gading dari kerja sama dengan KKP. Ia menegaskan bantuan itu tidak mengurangi honor kru, pekerja lapangan, pelaku UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten.

Komitmen tersebut masih berupa rencana penyaluran. Mekanisme pelaksana, penerima bantuan, dan realisasi dana perlu mengikuti koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait di wilayah terdampak.

Raffi Sebut Siap Diaudit

Raffi menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan Inspektorat, BPKP, maupun BPK. Ia juga menyebut siap menjalankan tindak lanjut apabila pemeriksaan menemukan kekurangan dalam prosedur kerja sama.

Menurut Raffi, dirinya pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai pekerjaan seni, endorsement, dan kerja sama komersial. Ia menyebut konsultasi itu menyatakan aktivitas tersebut tidak melanggar aturan, tetapi mengakui jabatan publik menuntut pertimbangan etika dan kepatutan.

Pernyataan tersebut tidak sama dengan kesimpulan pemeriksaan atas delapan paket pengadaan yang disorot ICW. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya masih menelaah temuan tersebut.

BACA JUGA:  53 Jemaah Umrah Sulsel Tertahan di Makassar, Penerbangan Lanjutan ke Madinah Dibatalkan

“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi, dikutip ANTARA.

KPK juga menyatakan instansi terkait perlu mengevaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pengadaan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

KKP Jelaskan Dasar Pemilihan Mitra

KKP menyatakan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kementerian untuk menyampaikan program dan capaian kepada masyarakat. Dalam siaran persnya, KKP menyebut pemilihan mitra mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat keterlibatan, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut.

KKP juga mengatakan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan. Sementara itu, RANS menyatakan seluruh kerja sama dengan pemerintah dijalankan melalui prosedur pengadaan yang berlaku dan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran figur publik, serta kegiatan promosi.

ICW sebelumnya meminta dokumen perencanaan, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan dibuka untuk publik. Hingga laporan ini disusun, belum ada putusan hukum yang menyatakan Raffi atau perusahaannya melakukan tindak pidana.

BACA JUGA:  PWI Sulsel Award untuk Tokoh Inspiratif, Kejutan Jelang Pelantikan Pengurus Baru 17 Oktober

Makassar Masuk Catatan LHKPN

Konteks lokal polemik ini berkaitan dengan laporan harta Raffi sebagai pejabat publik. LHKPN periodik 2025 yang diumumkan pada 30 Maret 2026 mencatat harta bersih Raffi sebesar Rp1.146.887.725.636 setelah dikurangi kewajiban.

Ringkasan laporan tersebut mencantumkan Makassar sebagai salah satu lokasi tanah dan bangunan yang dilaporkan Raffi. Namun, data publik yang tersedia belum memisahkan alamat, jumlah bidang, dan nilai aset yang berada di Kota Makassar.

Pencantuman Makassar dalam LHKPN tidak menunjukkan hubungan antara aset tersebut dan polemik kontrak publikasi. Rincian harta dan proses evaluasi pengadaan merupakan dua hal yang berbeda.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru