Pengkinian Data BSU Diperpanjang hingga 17 November, Cek Syaratnya

SulawesiPos.com – Pekerja yang masuk daftar calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih memiliki waktu hingga Selasa (17/11/2026) untuk memperbarui data pribadi dan rekening. Batas pengkinian data diperpanjang dari jadwal sebelumnya agar proses verifikasi bantuan senilai Rp900.000 dapat dilakukan dengan data yang lebih akurat.

Perpanjangan tersebut disampaikan BPJS Ketenagakerjaan melalui akun Instagram resminya. “Batas waktu pengkinian data BSU 2026 resmi diperpanjang hingga 17 November 2026!” demikian bunyi pengumuman tersebut, seperti dikutip dari laporan media yang memantau kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Pengkinian data dapat dilakukan melalui portal *bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id* atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Pekerja yang sudah melakukan pembaruan data melalui perusahaan atau HRD tidak perlu mengulang proses secara mandiri, selama data yang disampaikan telah sesuai.

BSU Dibayar Sekaligus Rp900 Ribu

BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Dana tiga bulan tersebut dijadwalkan dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000 pada November-Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bantuan tersebut bukan program yang harus didaftarkan secara mandiri.

BACA JUGA:  Jaminan Perlindungan Pekerja Rentan, 12 Ribu Orang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Sulsel

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam keterangan resmi Kemnaker.

Ketentuan penyaluran BSU 2026 mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Data calon penerima bersumber dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan harus melalui verifikasi Kemnaker.

Data yang Perlu Disiapkan

Pekerja yang mendapat akses pengkinian data perlu menyiapkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, foto KTP yang terbaca, foto wajah atau swafoto yang jelas, serta informasi rekening bank aktif.

Pada portal, pekerja diminta mengisi data sesuai dokumen kependudukan dan melengkapi informasi rekening sebelum mengirimkan pembaruan. Kesalahan nama, NIK, tanggal lahir, atau nomor rekening dapat menghambat pencocokan data.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan panduan pengkinian data melalui JMO. Peserta dapat membuka menu “Pengkinian Data” atau notifikasi “Update Datamu Sekarang”, memeriksa data kepesertaan, melakukan verifikasi foto, memperbarui data kependudukan, lalu mengonfirmasi data sebelum disimpan.

Pengkinian data tidak otomatis membuat pekerja ditetapkan sebagai penerima BSU. Penetapan tetap bergantung pada kesesuaian data BPJS Ketenagakerjaan, persyaratan Permenaker, serta hasil validasi Kemnaker.

BACA JUGA:  KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Suap K3 ke Mantan Menaker Ida Fauziyah, Usai disebut di Persidangan Noel

Syarat Penerima BSU 2026

Kriteria penerima BSU 2026 meliputi:

  • Warga Negara Indonesia yang memiliki NIK;
  • peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026;
  • menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah yang lebih tinggi;
  • bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri; dan
  • diprioritaskan tidak sedang menerima PKH sebelum penyaluran BSU.

Besaran upah yang dipakai untuk verifikasi mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Catatan untuk Pekerja Makassar dan Sulsel

Pekerja di Makassar perlu memperhatikan aturan upah minimum daerah. Data resmi SAORAJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan mencatat UMK Makassar 2026 sebesar Rp4.148.179, sedangkan UMP Sulsel 2026 sebesar Rp3.921.088,79.

Karena UMK Makassar lebih tinggi daripada batas umum Rp3,5 juta, batas upah BSU di daerah tersebut mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Secara hitungan, angka itu berada di sekitar Rp4,2 juta, tetapi pekerja tetap harus memenuhi syarat kepesertaan dan kriteria lain.

BACA JUGA:  BSU 2026 Rp900 Ribu Resmi Diatur, Pekerja Makassar Cek Syaratnya

Untuk pekerja di daerah Sulsel yang belum memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah UMP Sulsel sesuai ketentuan yang berlaku. Status bekerja di wilayah dengan upah minimum lebih tinggi juga tidak berarti bantuan otomatis diterima.

Pemkot Makassar sebelumnya melaporkan sekitar 103.000 pekerja rentan telah memperoleh perlindungan jaminan sosial melalui program daerah pada 2026. Program perlindungan pekerja rentan tersebut berbeda dari BSU, karena BSU 2026 menyasar pekerja penerima upah yang datanya berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Mengecek Status Penerima

Setelah proses validasi selesai dan mekanisme pengecekan dibuka, status penerima dapat dipantau melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK dan data yang diminta.

Kemnaker menyebut informasi resmi BSU tersedia melalui portal tersebut dan pusat layanan 1500 630. Pekerja sebaiknya tidak memasukkan NIK, foto KTP, swafoto, nomor rekening, OTP, atau PIN ke tautan yang beredar di luar kanal resmi.

SulawesiPos.com – Pekerja yang masuk daftar calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih memiliki waktu hingga Selasa (17/11/2026) untuk memperbarui data pribadi dan rekening. Batas pengkinian data diperpanjang dari jadwal sebelumnya agar proses verifikasi bantuan senilai Rp900.000 dapat dilakukan dengan data yang lebih akurat.

Perpanjangan tersebut disampaikan BPJS Ketenagakerjaan melalui akun Instagram resminya. “Batas waktu pengkinian data BSU 2026 resmi diperpanjang hingga 17 November 2026!” demikian bunyi pengumuman tersebut, seperti dikutip dari laporan media yang memantau kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Pengkinian data dapat dilakukan melalui portal *bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id* atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Pekerja yang sudah melakukan pembaruan data melalui perusahaan atau HRD tidak perlu mengulang proses secara mandiri, selama data yang disampaikan telah sesuai.

BSU Dibayar Sekaligus Rp900 Ribu

BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Dana tiga bulan tersebut dijadwalkan dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000 pada November-Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bantuan tersebut bukan program yang harus didaftarkan secara mandiri.

BACA JUGA:  Pemerintah Tetapkan BHR Ojol 2026 Minimal 25 Persen Pendapatan, Berikut Syarat dan Besarannya

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam keterangan resmi Kemnaker.

Ketentuan penyaluran BSU 2026 mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Data calon penerima bersumber dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan harus melalui verifikasi Kemnaker.

Data yang Perlu Disiapkan

Pekerja yang mendapat akses pengkinian data perlu menyiapkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, foto KTP yang terbaca, foto wajah atau swafoto yang jelas, serta informasi rekening bank aktif.

Pada portal, pekerja diminta mengisi data sesuai dokumen kependudukan dan melengkapi informasi rekening sebelum mengirimkan pembaruan. Kesalahan nama, NIK, tanggal lahir, atau nomor rekening dapat menghambat pencocokan data.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan panduan pengkinian data melalui JMO. Peserta dapat membuka menu “Pengkinian Data” atau notifikasi “Update Datamu Sekarang”, memeriksa data kepesertaan, melakukan verifikasi foto, memperbarui data kependudukan, lalu mengonfirmasi data sebelum disimpan.

Pengkinian data tidak otomatis membuat pekerja ditetapkan sebagai penerima BSU. Penetapan tetap bergantung pada kesesuaian data BPJS Ketenagakerjaan, persyaratan Permenaker, serta hasil validasi Kemnaker.

BACA JUGA:  Jaminan Perlindungan Pekerja Rentan, 12 Ribu Orang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di Sulsel

Syarat Penerima BSU 2026

Kriteria penerima BSU 2026 meliputi:

  • Warga Negara Indonesia yang memiliki NIK;
  • peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026;
  • menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah yang lebih tinggi;
  • bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri; dan
  • diprioritaskan tidak sedang menerima PKH sebelum penyaluran BSU.

Besaran upah yang dipakai untuk verifikasi mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Catatan untuk Pekerja Makassar dan Sulsel

Pekerja di Makassar perlu memperhatikan aturan upah minimum daerah. Data resmi SAORAJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan mencatat UMK Makassar 2026 sebesar Rp4.148.179, sedangkan UMP Sulsel 2026 sebesar Rp3.921.088,79.

Karena UMK Makassar lebih tinggi daripada batas umum Rp3,5 juta, batas upah BSU di daerah tersebut mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Secara hitungan, angka itu berada di sekitar Rp4,2 juta, tetapi pekerja tetap harus memenuhi syarat kepesertaan dan kriteria lain.

BACA JUGA:  Ratusan Pekerja di Sulsel Terancam PHK, Disnakertrans Pilih Mediasi: Tidak Ada Perusahaan yang Ingin Kehilangan Karyawan

Untuk pekerja di daerah Sulsel yang belum memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah UMP Sulsel sesuai ketentuan yang berlaku. Status bekerja di wilayah dengan upah minimum lebih tinggi juga tidak berarti bantuan otomatis diterima.

Pemkot Makassar sebelumnya melaporkan sekitar 103.000 pekerja rentan telah memperoleh perlindungan jaminan sosial melalui program daerah pada 2026. Program perlindungan pekerja rentan tersebut berbeda dari BSU, karena BSU 2026 menyasar pekerja penerima upah yang datanya berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Mengecek Status Penerima

Setelah proses validasi selesai dan mekanisme pengecekan dibuka, status penerima dapat dipantau melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK dan data yang diminta.

Kemnaker menyebut informasi resmi BSU tersedia melalui portal tersebut dan pusat layanan 1500 630. Pekerja sebaiknya tidak memasukkan NIK, foto KTP, swafoto, nomor rekening, OTP, atau PIN ke tautan yang beredar di luar kanal resmi.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru