SulawesiPos.com – Gibran Rakabuming Raka berpotensi menerima pensiun pokok sekitar Rp20,16 juta per bulan jika pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat. Hak tersebut bersumber dari UU Nomor 7 Tahun 1978, tetapi surat pengunduran diri dan pemberitaan mengenai penyerahannya belum otomatis menetapkan status akhir, besaran pencairan, atau waktu pembayaran.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
“Betul,” kata Budi dikutip ANTARA di Jakarta, Rabu.
UU Nomor 7 Tahun 1978 membedakan antara penyerahan surat dan pemberhentian dengan hormat. Pasal 6 ayat (1) menyebut, “Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.”
Pensiun Pokok Dihitung dari Gaji Terakhir
Pasal 6 ayat (2) menetapkan pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dasar perhitungannya merujuk pada gaji pokok Wakil Presiden dalam Pasal 2 ayat (2) UU tersebut, yakni empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
PP Nomor 75 Tahun 2000 mencantumkan gaji pokok ketua lembaga negara sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan formula empat kali gaji tersebut, gaji pokok Wakil Presiden menjadi Rp20,16 juta per bulan dan angka yang sama menjadi acuan pensiun pokok.
Jika dibayarkan selama 12 bulan, nilai pensiun pokok itu setara sekitar Rp241,92 juta per tahun. Perhitungan tersebut belum memasukkan tunjangan keluarga atau biaya fasilitas yang menjadi hak sesuai ketentuan.
Tunjangan Keluarga Tidak Dipatok UU
Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 memberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Karena itu, angka tunjangan pasangan sekitar Rp2,016 juta per bulan yang beredar di sejumlah media perlu dipahami sebagai estimasi berdasarkan aturan tunjangan PNS, bukan angka tetap yang tertulis dalam UU 7/1978.
Besaran tunjangan anak dan komponen keluarga lain juga bergantung pada ketentuan teknis serta data administrasi penerima. Nilai sekitar Rp23 juta per bulan yang diberitakan sejumlah media tidak dapat diperlakukan sebagai angka final sebelum ada penetapan resmi.
Rumah, Kendaraan, dan Kesehatan
Selain komponen tunai, Pasal 7 mengatur biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik, dan telepon serta seluruh biaya perawatan kesehatan bekas Wakil Presiden dan keluarganya.
Pasal 8 menyebut bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara dengan pengemudinya. Pasal 11 juga memberikan hak untuk mempunyai staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Namun, fasilitas tersebut baru mengikuti status pemberhentian dengan hormat dan keputusan administratif yang berlaku. UU tidak menetapkan rumah kediaman itu harus berada di daerah asal atau wilayah tertentu.
Dibayar APBN, Bukan APBD Sulsel
Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978 menegaskan, “Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.”
Ketentuan tersebut menjadi pengayaan penting bagi publik Sulawesi Selatan. Pensiun dan fasilitas bekas Wakil Presiden bukan beban APBD Sulsel maupun APBD Kota Makassar, sehingga tidak ada dasar untuk menyebut pemerintah daerah menjadi pihak yang membayar hak tersebut.
Jika pada kemudian hari ada fasilitas kenegaraan yang ditempatkan di Sulsel, pengadaan dan pembiayaannya tetap harus mengikuti keputusan serta mekanisme pemerintah pusat, bukan otomatis menjadi program pemerintah daerah.
Menunggu Penetapan Formal
Pasal 9 mengatur pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Pasal 18 menyebut pemberian dan penghentian pembayaran dilakukan dengan Keputusan Presiden.
Dengan demikian, hak pensiun Gibran belum dapat disebut sudah cair hanya karena surat pengunduran diri telah disampaikan. Pemerintah dan MPR masih perlu menyelesaikan proses formal mengenai status pengunduran diri, pemberhentian, serta pengisian jabatan Wakil Presiden.
