SulawesiPos.com — “Kepuasan demokrasi adalah modal yang dikumpulkan lama dan terkikis cepat,” kata Prof. Dr. Phil. Sukri Tamma, S.IP., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin periode 2026–2030, saat dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Jumat, 13 November 2026. Ia menanggapi Studi Otoritarianisme Leipzig yang dipaparkan di Berlin dua hari sebelumnya dan menemukan bahwa 89,3 persen responden mendukung demokrasi sebagai prinsip, sementara hanya 33,3 persen puas dengan cara demokrasi dijalankan di Jerman.
Studi yang diberitakan Deutsche Welle pada 11 November 2026 itu menghimpun jawaban 2.507 responden berusia minimal 16 tahun pada 16 Maret hingga 3 Juni 2026 dan mencatat penurunan kepuasan nasional sebesar sembilan poin persentase dari 42,3 persen pada 2024.
Bagi Sukri, jarak itu memperlihatkan perbedaan antara dukungan difus, yakni penerimaan terhadap prinsip demokrasi, dan dukungan spesifik, yakni penilaian warga atas kinerja lembaga yang menjalankannya.
Ketika jarak itu melebar, menurut Sukri, tawaran pemulihan dari kelompok yang menjanjikan perubahan radikal lebih mudah mendapat perhatian, terutama jika warga merasa saluran politik yang tersedia gagal membawa perubahan.
Dukungan terhadap tatanan demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi juga turun ke 65,2 persen secara nasional, dengan penurunan paling tajam di Jerman timur dari 81,2 persen pada 2024 menjadi 59,8 persen pada 2026. www.efbi.de
Sukri menilai penurunan itu penting karena keraguan sebagian responden mulai menyentuh tatanan konstitusional, di samping penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah sehari-hari.
Dari Pabrik Mobil ke Krisis Keterwakilan
Di Jerman timur, tingkat kepuasan sempat naik dari 27,2 persen pada 2006 menjadi 53,5 persen pada 2022, lalu merosot ke 29,7 persen pada 2024 dan tinggal 22,8 persen pada 2026.
Penurunan juga terjadi di Jerman barat, dari sekitar 46 persen pada 2024 menjadi 36 persen pada 2026, sehingga kekecewaan terhadap praktik demokrasi terlihat di kedua wilayah.
Sukri mengaitkan pelemahan kepuasan dengan stagnasi ekonomi, kekecewaan terhadap kemampuan pemerintah, serta pengalaman pascareunifikasi yang menurutnya masih membentuk rasa keterwakilan dan posisi sosial warga di wilayah timur.
Tekanan ekonomi itu terlihat di industri otomotif, dengan Asosiasi Industri Otomotif Jerman atau VDA melaporkan pada 3 November 2026 bahwa produksi mobil penumpang sepanjang Januari–Oktober mencapai 3,37 juta unit, turun empat persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Parlemen Jerman pada Maret 2025 melonggarkan aturan pembatasan utang, membuka ruang belanja pertahanan yang lebih besar, dan menyetujui dana khusus €500 miliar untuk infrastruktur.
Dalam pembacaan Sukri, ruang fiskal yang lebih besar perlu diikuti reformasi yang menjawab persoalan jangka panjang, termasuk pensiun, pajak penghasilan, dan kepastian kebijakan iklim.
Sukri juga menyoroti ujian pemerintahan Kanselir Friedrich Merz, yang mengusung agenda reformasi dan pemulihan pertumbuhan melalui koalisi CDU/CSU dan SPD, sementara jawaban terbuka dalam studi Leipzig 2024 sudah memperlihatkan kekecewaan terhadap partai, politisi, dan terbatasnya kesempatan warga untuk terlibat.
Mutmainna Syam, mahasiswa doktoral Program Global and Areas Studies di Humboldt University of Berlin, yang juga dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Jumat, 13 November 2026, membaca jurang antara dukungan dan kepuasan sebagai gejala krisis keterwakilan.
“Warga merasa lembaga politik tidak lagi menjawab persoalan hidup mereka, seperti upah, perumahan, layanan publik, dan ketimpangan antarwilayah,” ujar Mutmainna.
Menurut Mutmainna, ketimpangan yang masih terasa lebih dari tiga dekade setelah reunifikasi memperbesar kekecewaan di wilayah timur dan memberi ruang bagi kelompok ekstrem kanan untuk memobilisasi sentimen seputar imigrasi, ras, dan agama.
Sukri menambahkan bahwa tekanan ekonomi dapat berkelindan dengan rasa kehilangan status, pengalaman kolektif pascareunifikasi, dan pertarungan identitas, sehingga perubahan sikap politik perlu dibaca melalui pengalaman sosial warga sekaligus kondisi ekonominya.
Kemenangan AfD Menguji Batas Kerja Sama
Dalam pemilu federal 2025, perolehan suara Alternative für Deutschland (AfD) naik dari 10,4 persen pada 2021 menjadi 20,8 persen, sebelum partai itu memenangi pemilu negara bagian Sachsen-Anhalt pada September 2026.
Kemenangan di Sachsen-Anhalt menguji kebijakan yang dikenal sebagai Brandmauer atau tembok api, yakni batas kerja sama partai-partai arus utama dengan AfD, sementara Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) menyatakan terbuka untuk bekerja sama dalam isu tertentu.
Menurut Sukri, pembatasan kerja sama tanpa perbaikan kinerja pemerintahan hanya menunda persoalan, sementara pelonggaran batas tanpa prinsip yang jelas berisiko mengikis norma demokrasi.
“Yang menentukan adalah apakah partai-partai arus utama mampu memberi alasan nyata bagi pemilih untuk kembali,” kata Sukri.
Ia memperingatkan bahwa fragmentasi parlemen dapat mempersulit pembentukan koalisi dan memperlambat reformasi, sehingga keputusan yang tertunda bisa kembali memperburuk penilaian warga terhadap pemerintah.
Ketidakpastian politik, menurut Sukri, juga dapat menahan investasi jangka panjang ketika pelaku usaha menunggu kepastian kebijakan industri dan harga listrik, sementara transisi energi, penguatan pertahanan, dan adopsi kecerdasan buatan membutuhkan arah kebijakan lintas periode pemerintahan.
Saat Prasangka Menguat, Warga Ingin Lebih Didengar
Studi Leipzig mencatat 23,2 persen responden secara tegas menyetujui gagasan tentang satu partai kuat yang dianggap mewakili seluruh bangsa, dengan proporsi mencapai 30,9 persen di wilayah timur.
Studi yang sama mencatat 34,9 persen responden menyetujui pernyataan yang menggambarkan warga asing sebagai ancaman, 15,5 persen menyetujui pernyataan antisemit tentang pengaruh orang Yahudi, dan 6,9 persen masuk kategori berpandangan ekstrem kanan berdasarkan gabungan indikator peneliti, proporsi tertinggi sejak 2014.
Sukri mengingatkan bahwa jawaban dalam survei mengukur sikap dan memerlukan data lain untuk menjelaskan perilaku politik, tetapi menguatnya prasangka tetap penting bagi rasa aman warga asing dan komunitas Yahudi.
Ruang untuk memperbaiki keterwakilan terlihat dalam survei terpisah yang diberitakan Tagesschau dari jaringan ARD pada 9 November 2026, ketika 63 persen responden mendukung majelis warga yang anggotanya dipilih secara acak untuk membahas persoalan publik dan menyampaikan rekomendasi kepada parlemen.
“Mereka meminta demokrasi yang lebih dalam, lebih partisipatif, dan lebih mendengar,” kata Mutmainna.
Sukri menilai majelis warga, referendum lokal, dan anggaran partisipatif dapat memperkuat keterwakilan apabila warga bisa melihat bagaimana usulan mereka dipertimbangkan dan apa tindak lanjutnya.
Bagi Sukri, pelajaran bagi Indonesia terletak pada pengalaman sehari-hari warga, sebab legitimasi demokrasi ikut ditentukan oleh mutu layanan publik, kepastian ekonomi, dan kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan yang menyangkut hidup mereka.
