SulawesiPos.com – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan penegakan hukum di tengah dinamika politik nasional.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar silaturahmi bersama awak media di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog interaktif untuk mendiskusikan berbagai persoalan kebangsaan, khususnya dinamika politik terkini pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tamsil Linrung menilai bahwa perkembangan situasi politik tidak boleh mengganggu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.
Menurutnya, keberlangsungan pemerintahan perlu dijaga agar agenda pembangunan dan berbagai program prioritas dapat berjalan secara optimal.
Di tengah dinamika politik nasional, pemerintah diharapkan tetap berorientasi pada pelaksanaan mandat rakyat dan penyelesaian persoalan masyarakat.
“Kami mendukung agar Presiden tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga selesai,” kata Tamsil di hadapan para wartawan.
Memasuki tahun kedua masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Tamsil menyoroti pentingnya memperkuat fokus pada program-program prioritas.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa upaya percepatan pembangunan nasional tersebut harus berjalan beriringan dengan komitmen penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Penegakan hukum merupakan bagian vital dalam penyelenggaraan negara, sehingga setiap isu yang muncul hendaknya disikapi melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Pemerintahan harus tetap fokus menjalankan program-program prioritas, tetapi pada saat yang sama penegakan hukum juga harus dilakukan secara serius. Keduanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Tamsil.
