SulawesiPos.com – Pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai lokus prioritas penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian.
Program ini akan diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan, pengolahan hasil, hingga pemasaran agar masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Strategi tersebut dibahas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Gus Imin dalam pertemuan di Kalibata 10, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Sejumlah komoditas menjadi perhatian dalam upaya tersebut, di antaranya cabai, singkong, dan peternakan ayam.
Pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menentukan lokasi percontohan atau piloting yang dinilai paling membutuhkan intervensi.
Gus Imin mengatakan, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu pendekatan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.
Masyarakat tidak hanya dibantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga didorong memiliki kemampuan untuk membangun usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Penanggulangan kemiskinan yang paling efektif dan tepat adalah melalui pemberdayaan. Apa yang dilakukan dengan cara kerja pemberdayaan mengurangi kemiskinan sekaligus mengurangi jumlah masyarakat penerima subsidi,” ujar Gus Imin usai rapat koordinasi.
Hilirisasi Jadi Kunci Peningkatan Pendapatan
Menurut Gus Imin, pengembangan pertanian perlu mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari produksi hingga pengolahan dan pemasaran.
Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak berhenti pada hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan peluang usaha bagi masyarakat.
Ia mencontohkan pengembangan hilirisasi kelapa oleh Kementerian Pertanian yang telah menghasilkan produk turunan hingga menembus pasar ekspor.
Model tersebut dinilai dapat menjadi referensi untuk mengembangkan komoditas lain di daerah.
“Jadi Pak Menteri ini berhasil membuat satu produk konkret hilirisasi kelapa, mulai dari hulunya sampai produk hilirnya. Ini yang sudah ekspor malah langsung,” ungkapnya.
Sementar itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian membutuhkan ekosistem yang menghubungkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pengembangan produksi harus berjalan beriringan dengan pengolahan hasil dan akses pasar agar kegiatan ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan.
“Kalau kita berdua ketemu, enggak akan selesai. Tapi kalau kita bangun ekosistemnya, mulai dari keunggulan komparatif, kolaborasi, pemberdayaan, dan hulu-hilir, ujungnya ekosistem terbangun,” ujar Amran.
Melalui kolaborasi Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pengembangan komoditas di daerah prioritas diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
