SulawesiPos.com – Kantor penyuluh pertanian yang rusak di berbagai daerah menjadi salah satu sasaran pembenahan pemerintah.
Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran tahun ini agar kantor dengan kerusakan berat dapat segera diperbaiki, dengan target pengerjaan dimulai dalam waktu dekat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, kondisi sejumlah kantor penyuluh masih memprihatinkan.
Kerusakan yang ditemukan antara lain atap bocor dan bangunan yang tidak memadai untuk menunjang aktivitas penyuluh pertanian lapangan (PPL).
“Untuk sementara, kami langsung refocusing anggaran tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai, yang rusak berat kita perbaiki. Kemudian, insyaallah tahun depan sudah selesai semua. Ini untuk tempatnya PPL bernaung,” kata Amran di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Pembenahan fasilitas tersebut akan dilakukan melalui kerja sama Kementerian Pertanian dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Langkah ini diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan.
Selain kondisi bangunan, pemerintah juga menata koordinasi dan kewenangan penyuluh agar pelaksanaan program pertanian tidak tersendat di tingkat daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai, jalur koordinasi penyuluh yang selama ini berada di bawah dinas pertanian kabupaten/kota dapat menjadi kendala apabila dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pusat belum optimal.
Menurut Tito, anggaran dan kebijakan yang telah disiapkan pemerintah pusat harus berujung pada pelaksanaan nyata di lapangan.
Ia mencontohkan penyaluran anggaran hampir Rp900 miliar untuk penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan evaluasi yang disampaikannya, realisasi anggaran di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mencapai sekitar 70–80 persen, sedangkan di Aceh masih berkisar 50-60 persen.
Penyuluh Diminta Kawal Anggaran Pangan
Penataan sistem penyuluhan juga diarahkan untuk memastikan program dan bantuan pertanian benar-benar diterima serta dijalankan sesuai kebutuhan petani.
Mentan Amran menyebut, bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai sekitar Rp30 triliun.
Jika digabungkan dengan dukungan untuk irigasi dan infrastruktur pangan lainnya, total anggaran pemerintah untuk sektor pangan mencapai sekitar Rp144 triliun.
Besarnya dukungan tersebut, menurut Mentan Amran, membutuhkan pengawasan langsung dari penyuluh yang memahami kondisi dan persoalan petani di wilayah masing-masing.
“Ini harus dikawal oleh PPL. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, bantuan sudah disalurkan, tetapi pelaksanaannya terhambat di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyuluh merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan pertanian.
Oleh karena itu, regulasi perlu memungkinkan mereka bergerak lebih cepat agar program pemerintah pusat dapat diterapkan hingga tingkat petani.
Penguatan penyuluhan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan swasembada pangan.
Mentan Amran menyatakan, target swasembada beras yang semula direncanakan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia optimistis capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir 2026, dengan dukungan stok pangan nasional yang masih kuat.
