Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung tegaskan Presiden Prabowo harus tetap fokus jalankan tugas dan penegakan hukum tak boleh kendor di tengah dinamika putusan MK.

“Lebih baik tanya ke Pak Doli Kurnia saja, kalau saya tanggapi nanti menambah polemik,” ujar Arsul

SulawesiPos.com - Partai Golkar resmi mempertanyakan dasar bergulirnya wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran

SulawesiPos.com - Pemerintah pusat akhirnya memberikan klarifikasi komprehensif menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

SulawesiPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya merespons polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Putusan MK soal dugaan ijazah Gibran dinilai belum memulihkan kepercayaan publik. DPR disebut memiliki peran mengawal akuntabilitas politik.

SulawesiPos.com, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran

Paket C disebut jadi opsi Gibran jika maju lagi, setelah MK tak menemukan bukti ijazah setara SMA.

SulawesiPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) membeberkan fakta persidangan terkait sengketa riwayat akademik Wakil Presiden Gibran

MK menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima.

SulawesiPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan akan menggelar sidang pembacaan putusan terkait sengketa keabsahan dokumen

SulawesiPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik Anwar Usman sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

SulawesiPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa hasil pemilihan presiden pada Jumat (2/10) pagi

SulawesiPos.co - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permintaan pemohon untuk menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

SulawesiPos.com - Sengketa hukum kembali memanas ketika Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis (1/10/2026) dilaporkan

Sengketa syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka berlanjut di MK dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak pemohon.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis. MK menegaskan dana pendidikan harus dipisahkan dari anggaran MBG paling lambat pada APBN 2028.

Gugatan seorang pengemudi ojek online yang kehilangan sisa 20 GB kuota internet berujung pada perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi. MK memutuskan sisa kuota yang sudah dibeli konsumen harus tetap bisa dipakai dan tidak boleh hangus begitu saja.

Operator seluler mulai menyiapkan langkah kepatuhan setelah MK mewajibkan perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Respons industri mengarah pada penyediaan opsi rollover, evaluasi produk, transparansi informasi, dan penguatan pengaduan.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait kuota internet hangus, memastikan sisa kuota yang telah dibeli konsumen harus bisa digunakan hingga habis. Putusan ini berawal dari keluhan seorang pengemudi ojek online yang kehilangan 20 GB kuota internetnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menyatakan praktik penghangusan sisa kuota internet secara otomatis saat masa aktif paket berakhir adalah inkonstitusional. Putusan ini menjadi kemenangan besar bagi konsumen telekomunikasi di Indonesia.

Pakar kepemiluan Titi Anggraini menilai DPR terlihat abai dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan mendesak revisi UU Pemilu. Dalam paparan di SMRC TV, ia menyoroti jutaan suara terbuang pada Pemilu 2024, ambang batas parlemen, hingga desakan pembaruan aturan sebelum tahapan kelembagaan pemilu berikutnya berjalan.

MK menargetkan gugatan soal program MBG dalam anggaran pendidikan diputus pada Juli 2026. Pemerintah dan DPR diminta membatasi jumlah ahli agar pemeriksaan perkara tidak berlarut.

Anwar Usman berpamitan dari Mahkamah Konstitusi menjelang akhir masa jabatan dan menyampaikan permohonan maaf dalam sidang terakhirnya setelah 15 tahun mengabdi.

Uji materi Pasal 169 UU Pemilu kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai aturan syarat capres-cawapres belum mengatur larangan konflik kepentingan dan nepotisme, serta berpotensi mencederai hak pemilih.

Mahkamah Konstitusi menilai UU Perlindungan Konsumen yang berlaku hampir 27 tahun perlu dievaluasi agar selaras dengan perkembangan transaksi digital dan e-commerce.