SulawesiPos.com – Pemerintah pusat akhirnya memberikan klarifikasi komprehensif menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik status dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tanggapan eksekutif ini diutarakan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut pandangan perwakilan istana tersebut, publik harus cermat membedakan antara status bukti yang memang tidak ada dengan bukti yang sekadar belum ditemukan oleh peradilan. Hal ini merespons poin pertimbangan majelis hakim yang sebelumnya menyatakan tidak mendapati bukti kuat mengenai ijazah luar negeri yang setara dengan tingkat sekolah menengah atas.
“Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan, belum diketemukan,” terang Bambang menjabarkan poin penting dari salinan putusan kepada awak media. “Sehingga kemudian berbeda tidak ada dengan tidak diketemukan,” tegasnya untuk meredam spekulasi mengenai keabsahan ijazah tersebut.
Menghadapi putusan peradilan yang berstatus tidak dapat diterima tersebut, jajaran pemerintah memilih langkah strategis untuk menunggu dan memantau perkembangan situasi kenegaraan. Dinamika perpolitikan nasional diyakini masih akan bergejolak dan melahirkan berbagai wacana baru dalam kurun waktu beberapa hari ke depan.
“Pada prinsipnya kita masih menunggu hal-hal yang ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu,” katanya memberikan gambaran mengenai strategi mitigasi istana. “Ada yang macam-macam lah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya?” tambahnya secara lugas.
Wamensesneg juga meyakini bahwa ketetapan hukum dari peradilan konstitusi tersebut sejauh ini belum mengganggu legitimasi posisi Gibran sebagai pejabat wakil presiden. Terkait desas-desus pembentukan panitia khusus atau hak angket oleh DPR, pihak pemerintah mengklaim belum memonitor perkembangannya secara detail.
Minimnya pemantauan ini disebut terjadi karena Bambang belum sempat melakukan pertemuan koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto akibat beban kerja legislasi yang padat. “Karena kesibukan beliau, saya juga sedang banyak hal yang harus saya urusi di DPR terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang,” papar pejabat tinggi tersebut.
Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kapan pembahasan tingkat tinggi antara presiden dan pimpinan dewan akan terealisasi secara khusus. “Saya tidak monitor tentang itu, karena kebetulan saya sedang sibuk tiap hari saya di DPR ini,” pungkas Bambang menutup sesi wawancara. (*)
