SulawesiPos.com – Agenda rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB resmi dibatalkan.
Keputusan tersebut diambil setelah pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi.
Pembatalan itu disampaikan melalui surat pemberitahuan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang ditandatangani Kepala Biro Persidangan I, Arini Widyanti.
Dalam surat tersebut, Setjen DPR menyatakan rapat paripurna tidak jadi dilaksanakan sesuai jadwal.
Keputusan itu merupakan tindak lanjut hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang berlangsung pada Kamis.
Sebelumnya, Setjen DPR telah mengeluarkan surat nomor B/15920/LG.01.01/11/2026 tertanggal 11 November 2026 mengenai perubahan waktu pelaksanaan rapat paripurna menjadi pukul 14.00 WIB.
Namun, melalui pemberitahuan terbaru, agenda tersebut dipastikan batal. Hingga surat pembatalan diterbitkan, belum ada informasi mengenai jadwal pengganti rapat paripurna.
Pembatalan Rapat di Tengah Dinamika Pengunduran Diri Gibran
Pembatalan agenda DPR berlangsung di tengah perkembangan politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sehari sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik yang menyeret nama Gibran.
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Di sisi lain, Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026), setelah kunjungan kerja ke Aceh.
Gibran kemudian mendatangi Gedung MPR RI pada Kamis untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan majelis.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Gibran meminta agar surat tersebut segera diproses.
“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut,” terang Muzani di Gedung DPR/MPR, Kamis (12/11/2026).
Muzani menyebut pimpinan MPR akan membahas tindak lanjut surat tersebut melalui mekanisme internal majelis.
