SulawesiPos.com – Cabang olahraga anggar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Bone terancam terganggu setelah keikutsertaan sekitar 14 atlet Wajo dan sejumlah atlet Bone dipersoalkan menjelang pertandingan.
Polemik itu mencuat dalam rapat technical meeting dan dikaitkan dengan dualisme kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Sulsel.
Ketua IKASI Wajo Abdul Muis mengatakan para atlet telah menjalani pemusatan latihan selama sebulan, menyerahkan berkas administrasi, dan menerima kartu identitas peserta. Karena itu, ia mempertanyakan alasan keabsahan atlet baru dipersoalkan menjelang pertandingan.
“Ada sekitar 14 atlet kami yang sudah siap tanding, tapi malah dihalangi. Tidak bisa dibiarkan seperti ini,” kata Abdul Muis, Jumat (6/11/2026).
Menurut Muis, kontingen Wajo tidak ingin terseret dalam konflik kepengurusan di tingkat provinsi. Fokus mereka, kata dia, ialah memastikan atlet yang telah dipersiapkan dapat bertanding sesuai haknya.
“Kami tidak ada urusan mau dualisme atau tigalisme kepengurusan Anggar Sulsel bukan urusan kami. Yang paling penting bagaimana atlet kami bisa bertanding, itu saja,” ujarnya.
Muis juga menyebut kartu identitas atlet, ofisial, pelatih, dan manajer telah diterima dari Dispora Sulsel. Perlengkapan pertandingan, termasuk kostum, disebut telah disiapkan KONI Wajo.
Polemik tersebut tidak hanya menyangkut kontingen Wajo. Atlet tuan rumah Kabupaten Bone juga disebut ikut terdampak setelah Technical Delegate dan tim keabsahan mempertanyakan dasar keikutsertaan mereka.
Rapat technical meeting yang membahas rencana pertandingan dilaporkan berlangsung alot dan sempat memanas. Pihak daerah meminta penjelasan konkret mengenai dasar keputusan yang berpotensi menghalangi atlet tuan rumah turun di arena.
TD Minta Acuan Tetap pada Hasil Kualifikasi
Di sisi lain, Technical Delegate anggar Zulkarnain menegaskan keikutsertaan atlet harus mengacu pada hasil Babak Kualifikasi (BK) dan verifikasi KONI Sulsel.
Menurut penjelasan yang dimuat Lintas TV Sulsel, proses tersebut diperlukan untuk memastikan persyaratan atlet, nomor pertandingan, dan administrasi kontingen sesuai ketentuan.
Posisi Technical Delegate disebut mencakup pengawasan teknis pertandingan, ketertiban administrasi, kesesuaian nomor, dan penerapan regulasi.
Karena itu, keputusan akhir mengenai atlet yang dapat bertanding semestinya bersandar pada dokumen verifikasi, bukan keputusan sepihak dari salah satu kontingen.
Hingga naskah ini disusun, belum ada keputusan final yang dipublikasikan panitia Porprov, KONI Sulsel, atau pengurus IKASI Sulsel mengenai status atlet Bone dan Wajo.
Belum diketahui pula apakah seluruh atlet yang dipersoalkan akan diizinkan bertanding, menjalani verifikasi ulang, atau dikeluarkan dari daftar peserta.
