UMP 2027 di 22 Provinsi: Sulsel Urutan Kelima, Jakarta Tertinggi

SulawesiPos.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 di sejumlah daerah mulai diumumkan. Dari 22 provinsi yang telah menetapkan besaran upah hingga 21 November 2026, Sulawesi Selatan (Sulsel) menempati urutan kelima, sementara DKI Jakarta berada di posisi tertinggi.

UMP tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Data yang dihimpun dari pengumuman pemerintah provinsi menunjukkan besaran upah di setiap daerah berbeda, termasuk persentase kenaikannya dibandingkan UMP 2026.

DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Nominal itu menjadi yang tertinggi dalam daftar 22 provinsi, disusul Bali sebesar Rp4.559.287 dan Sulawesi Utara sebesar Rp4.323.465.

Sulawesi Selatan berada di posisi kelima dengan UMP sebesar Rp4.233.913.

Angka tersebut meningkat Rp312.824 atau 7,98 persen dibandingkan UMP Sulsel 2026 yang tercatat sebesar Rp3.921.088.

Posisi Sulsel berada tepat di bawah Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan UMP Rp4.299.000.

Sementara itu, Kepulauan Riau menempati urutan keenam dengan upah minimum Rp4.229.356.

Berikut daftar UMP 2027 di 22 provinsi berdasarkan data yang dihimpun hingga Minggu (22/11/2026):

  1. DKI Jakarta: Rp6.136.941
  2. Bali: Rp4.559.287
  3. Sulawesi Utara: Rp4.323.465
  4. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.299.000
  5. Sulawesi Selatan: Rp4.233.913
  6. Kepulauan Riau: Rp4.229.356
  7. Sumatra Selatan: Rp4.210.059
  8. Kalimantan Timur: Rp4.046.360
  9. Riau: Rp4.031.142
  10. Kalimantan Utara: Rp4.027.901
  11. Kalimantan Tengah: Rp3.949.697
  12. Jambi: Rp3.711.516
  13. Sumatra Utara: Rp3.410.000
  14. Sumatra Barat: Rp3.383.258
  15. Banten: Rp3.372.829
  16. Lampung: Rp3.285.152
  17. Jawa Barat: Rp3.000.000
  18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059
  19. Jawa Timur: Rp2.730.000
  20. DI Yogyakarta: Rp2.725.000
  21. Jawa Tengah: Rp2.655.454
  22. Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441
BACA JUGA:  UMP Sulsel 2027 Naik Jadi Rp4,23 Juta, Disnakertrans Siapkan Pengawasan Perusahaan

UMP Sulsel 2027 Lebih Tinggi dari Estimasi Kebutuhan Hidup Layak

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebut penetapan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913,25 berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026.

Berdasarkan data Pemprov Sulsel, estimasi KHL tercatat sebesar Rp3.915.118.

Dengan demikian, UMP Sulsel 2027 lebih tinggi Rp318.795,25 atau sekitar 8,14 persen dibandingkan estimasi KHL tersebut.

Pemprov Sulsel menyatakan penetapan upah mempertimbangkan daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi.

Aturan Penetapan UMP 2027

Penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Aturan tersebut mengubah formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Dalam aturan tersebut, indeks tertentu menjadi variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilainya berada pada rentang 0,50 hingga 0,90 dan ditentukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.

BACA JUGA:  UMP Sulsel 2027 Resmi Naik 7,98 Persen, Segini Besaran Terbarunya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menyampaikan bahwa gubernur memiliki batas waktu hingga 21 November 2026 untuk mengumumkan UMP 2027.

Setelah penetapan UMP, pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan paling lambat lima hari berikutnya, yakni 26 November 2026.

UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Dengan demikian, besaran upah minimum yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi pemberi kerja dan pekerja di masing-masing provinsi sesuai ketentuan pengupahan.

SulawesiPos.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 di sejumlah daerah mulai diumumkan. Dari 22 provinsi yang telah menetapkan besaran upah hingga 21 November 2026, Sulawesi Selatan (Sulsel) menempati urutan kelima, sementara DKI Jakarta berada di posisi tertinggi.

UMP tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Data yang dihimpun dari pengumuman pemerintah provinsi menunjukkan besaran upah di setiap daerah berbeda, termasuk persentase kenaikannya dibandingkan UMP 2026.

DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Nominal itu menjadi yang tertinggi dalam daftar 22 provinsi, disusul Bali sebesar Rp4.559.287 dan Sulawesi Utara sebesar Rp4.323.465.

Sulawesi Selatan berada di posisi kelima dengan UMP sebesar Rp4.233.913.

Angka tersebut meningkat Rp312.824 atau 7,98 persen dibandingkan UMP Sulsel 2026 yang tercatat sebesar Rp3.921.088.

Posisi Sulsel berada tepat di bawah Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan UMP Rp4.299.000.

Sementara itu, Kepulauan Riau menempati urutan keenam dengan upah minimum Rp4.229.356.

Berikut daftar UMP 2027 di 22 provinsi berdasarkan data yang dihimpun hingga Minggu (22/11/2026):

  1. DKI Jakarta: Rp6.136.941
  2. Bali: Rp4.559.287
  3. Sulawesi Utara: Rp4.323.465
  4. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.299.000
  5. Sulawesi Selatan: Rp4.233.913
  6. Kepulauan Riau: Rp4.229.356
  7. Sumatra Selatan: Rp4.210.059
  8. Kalimantan Timur: Rp4.046.360
  9. Riau: Rp4.031.142
  10. Kalimantan Utara: Rp4.027.901
  11. Kalimantan Tengah: Rp3.949.697
  12. Jambi: Rp3.711.516
  13. Sumatra Utara: Rp3.410.000
  14. Sumatra Barat: Rp3.383.258
  15. Banten: Rp3.372.829
  16. Lampung: Rp3.285.152
  17. Jawa Barat: Rp3.000.000
  18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.921.059
  19. Jawa Timur: Rp2.730.000
  20. DI Yogyakarta: Rp2.725.000
  21. Jawa Tengah: Rp2.655.454
  22. Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441
BACA JUGA:  UMP 2027: Bali Melonjak 42,15 Persen Tertinggi di Antara 17 Provinsi, Sulsel Naik 7,98 Persen

UMP Sulsel 2027 Lebih Tinggi dari Estimasi Kebutuhan Hidup Layak

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebut penetapan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913,25 berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026.

Berdasarkan data Pemprov Sulsel, estimasi KHL tercatat sebesar Rp3.915.118.

Dengan demikian, UMP Sulsel 2027 lebih tinggi Rp318.795,25 atau sekitar 8,14 persen dibandingkan estimasi KHL tersebut.

Pemprov Sulsel menyatakan penetapan upah mempertimbangkan daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi.

Aturan Penetapan UMP 2027

Penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Aturan tersebut mengubah formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Dalam aturan tersebut, indeks tertentu menjadi variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilainya berada pada rentang 0,50 hingga 0,90 dan ditentukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.

BACA JUGA:  Bahas Penetapan UMP 2027, Gubernur Sulsel Temui Serikat Buruh dan Pengusaha

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menyampaikan bahwa gubernur memiliki batas waktu hingga 21 November 2026 untuk mengumumkan UMP 2027.

Setelah penetapan UMP, pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan paling lambat lima hari berikutnya, yakni 26 November 2026.

UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Dengan demikian, besaran upah minimum yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi pemberi kerja dan pekerja di masing-masing provinsi sesuai ketentuan pengupahan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru