SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengawasi perusahaan untuk memastikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 benar-benar diterapkan. Pengawasan ini menyusul penetapan UMP sebesar Rp4.233.913,25 per bulan di Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengatakan pihaknya mendapat mandat dari Gubernur untuk memantau pelaksanaan ketentuan pengupahan di perusahaan. Pemeriksaan akan melibatkan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.
“Kami diberikan tugas oleh Bapak Gubernur untuk melakukan monitoring dan pengawasan apakah penerapan UMP ini jalan atau tidak. Hal ini untuk memastikan perusahaan membayar upah sesuai ketentuan,” ujar Jayadi.
Perusahaan yang ditemukan tidak mematuhi ketentuan akan mendapat teguran hingga sanksi sesuai aturan. Langkah tersebut dilakukan agar kenaikan upah yang telah diputuskan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh pekerja.
UMP Sulsel 2027 naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Sulsel tercatat sebesar Rp3.921.088,79 per bulan.
Jayadi menjelaskan, besaran kenaikan tersebut ditetapkan dengan menggunakan faktor alfa 0,7. Angka itu dipilih sebagai jalan tengah setelah mempertimbangkan usulan dari unsur pekerja dan pengusaha.
Dalam pembahasan, perwakilan pekerja mengusulkan faktor alfa pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara kalangan pengusaha mengajukan angka 0,5 sampai 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha.
“Usulan tengah ini diambil Bapak Gubernur, harapannya semua bisa saling memahami,” kata Jayadi.
Buruh Kecewa, Pengusaha Nyatakan Patuh
Meski kenaikan UMP 2027 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, keputusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan kalangan pekerja.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, menyebut pihaknya sebelumnya mengusulkan kenaikan sebesar 9,79 persen.
Menurut Basri, angka yang akhirnya ditetapkan masih belum maksimal, terutama karena kondisi ekonomi dinilai belum sepenuhnya pulih. Ia juga menilai perjuangan serikat pekerja melalui Dewan Pengupahan belum menghasilkan kenaikan sesuai tuntutan.
“Ini merupakan fakta pahit yang tentu kita harus terima dan meski tidak sesuai harapan perjuangan kita,” ujarnya.
Di sisi lain, kalangan pengusaha menyatakan kesediaan mengikuti keputusan pemerintah. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel, Andi Darwis, menegaskan perusahaan akan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kami pengusaha akan tegak lurus terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Apa yang diputuskan, itu yang pengusaha ikuti,” kata Andi.
Ia mengatakan, pengusaha tetap berupaya menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Namun, keberlangsungan usaha juga perlu dijaga agar perusahaan dapat terus berkembang dan membuka kesempatan kerja.
UMP Berlaku Mulai Januari 2027
Penetapan UMP Sulsel 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/Tahun 2026. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dan besaran upah minimum terdiri atas upah pokok serta tunjangan tetap.
Dalam penerapannya, UMP menjadi batas minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.
Ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari pengaturan pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi itu mengatur bahwa penyesuaian upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau faktor alfa. Penentuan faktor tersebut memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.


