Serikat Pekerja Sulsel Kecewa UMP 2027, Buruh Pertimbangkan Jalur Hukum hingga Demo

SulawesiPos.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan belum menentukan sikap atas keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang naik 7,98 persen menjadi Rp4.233.913,25 per bulan.

Organisasi buruh tersebut masih mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menempuh jalur hukum atau menggelar aksi unjuk rasa, sebagaimana disampaikan Ketua KSPSI Sulsel Basri Abbas kepada wartawan di Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Sikap tersebut muncul karena kenaikan UMP yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel belum memenuhi usulan serikat pekerja. Sebelumnya, kalangan buruh memperjuangkan kenaikan sebesar 9,79 persen atau mencapai Rp4.304.963.

Dengan keputusan pemerintah tersebut, terdapat selisih sekitar Rp71.050 antara nominal yang diperjuangkan pekerja dan UMP yang akhirnya ditetapkan.

Basri menyebut, hasil penetapan itu menjadi kenyataan pahit bagi perjuangan buruh. Pasalnya, usulan kenaikan yang diajukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Sulsel tidak terakomodasi sepenuhnya.

“Fakta pahit yang tentu kita terima adalah tidak sesuai harapan perjuangan. Di mana UMP ini hanya naik kurang lebih 7%. Tentu sangat mengecewakan,” ujar Basri.

BACA JUGA:  UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen Jadi Rp4,23 Juta, Berlaku Mulai Januari

Ia menjelaskan, serikat pekerja sebelumnya memperjuangkan penggunaan nilai alfa 1 dalam pembahasan kenaikan upah. Berdasarkan perhitungan yang diajukan KSPSI, penggunaan angka tersebut akan menghasilkan kenaikan UMP sebesar 9,79 persen.

Namun, pembahasan antara unsur pekerja dan pengusaha tidak menghasilkan kesepakatan. Kondisi itu membuat keputusan akhir diserahkan kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Basri menilai, hasil yang diumumkan pemerintah belum mencerminkan harapan pekerja terhadap peningkatan kesejahteraan. Meski demikian, dia mengakui terdapat dua aspek lain dalam perjuangan serikat buruh yang telah diakomodasi pemerintah.

Kedua aspek tersebut adalah penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan penerapan struktur serta skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

“Namun di sisi lain memang ada dua yang diterima oleh gubernur terkait upah sektoral dan struktur skala upah untuk pekerja satu tahun lebih,” kata Basri.

Terkait kemungkinan langkah berikutnya, KSPSI belum mengambil keputusan organisasi. Basri mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu meminta pendapat anggota melalui pleno sebelum menentukan sikap terhadap hasil penetapan UMP tersebut.

BACA JUGA:  Bahas Penetapan UMP 2027, Gubernur Sulsel Temui Serikat Buruh dan Pengusaha

“Tentu kami akan mengevaluasi dan kembalikan kepada anggota untuk mendengar pendapat anggota. Di situlah kami akan sikapi, apakah menyikapi secara hukum atau menyikapi aksi, itu tergantung dari pleno anggota dan dua hari ini akan kami umumkan,” tuturnya.

Dengan demikian, keputusan mengenai jalur yang akan ditempuh KSPSI masih menunggu hasil pembahasan internal organisasi dalam dua hari ke depan.

UMP Sulsel 2027 Naik Rp312 Ribu

Sebelumnya, Pemprov Sulsel menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan atau meningkat Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp3.921.088,79.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/Tahun 2026 yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga kelompok sektor usaha dengan nominal berbeda berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Ketiga sektor tersebut meliputi pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan. Kemudian industri pengolahan dan ritel sebesar Rp4.235.702,42 serta aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39.

BACA JUGA:  Massa FSPMI Sulsel Unjuk Rasa di DPRD, Desak Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Dalam keputusan tersebut, upah minimum sektoral ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Formula Pengupahan

Perbedaan pandangan mengenai besaran kenaikan UMP tidak terlepas dari penggunaan nilai alfa dalam formula penghitungan upah minimum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penyesuaian upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa.

Alfa merupakan variabel yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuan nilainya juga harus memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.

Penerapan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih merupakan bagian dari kebijakan pengupahan yang bertujuan memastikan pemberian upah mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, dan tanggung jawab pekerja.

SulawesiPos.com – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan belum menentukan sikap atas keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang naik 7,98 persen menjadi Rp4.233.913,25 per bulan.

Organisasi buruh tersebut masih mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menempuh jalur hukum atau menggelar aksi unjuk rasa, sebagaimana disampaikan Ketua KSPSI Sulsel Basri Abbas kepada wartawan di Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Sikap tersebut muncul karena kenaikan UMP yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel belum memenuhi usulan serikat pekerja. Sebelumnya, kalangan buruh memperjuangkan kenaikan sebesar 9,79 persen atau mencapai Rp4.304.963.

Dengan keputusan pemerintah tersebut, terdapat selisih sekitar Rp71.050 antara nominal yang diperjuangkan pekerja dan UMP yang akhirnya ditetapkan.

Basri menyebut, hasil penetapan itu menjadi kenyataan pahit bagi perjuangan buruh. Pasalnya, usulan kenaikan yang diajukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Sulsel tidak terakomodasi sepenuhnya.

“Fakta pahit yang tentu kita terima adalah tidak sesuai harapan perjuangan. Di mana UMP ini hanya naik kurang lebih 7%. Tentu sangat mengecewakan,” ujar Basri.

BACA JUGA:  UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen Jadi Rp4,23 Juta, Berlaku Mulai Januari

Ia menjelaskan, serikat pekerja sebelumnya memperjuangkan penggunaan nilai alfa 1 dalam pembahasan kenaikan upah. Berdasarkan perhitungan yang diajukan KSPSI, penggunaan angka tersebut akan menghasilkan kenaikan UMP sebesar 9,79 persen.

Namun, pembahasan antara unsur pekerja dan pengusaha tidak menghasilkan kesepakatan. Kondisi itu membuat keputusan akhir diserahkan kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Basri menilai, hasil yang diumumkan pemerintah belum mencerminkan harapan pekerja terhadap peningkatan kesejahteraan. Meski demikian, dia mengakui terdapat dua aspek lain dalam perjuangan serikat buruh yang telah diakomodasi pemerintah.

Kedua aspek tersebut adalah penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan penerapan struktur serta skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

“Namun di sisi lain memang ada dua yang diterima oleh gubernur terkait upah sektoral dan struktur skala upah untuk pekerja satu tahun lebih,” kata Basri.

Terkait kemungkinan langkah berikutnya, KSPSI belum mengambil keputusan organisasi. Basri mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu meminta pendapat anggota melalui pleno sebelum menentukan sikap terhadap hasil penetapan UMP tersebut.

BACA JUGA:  Bahas Penetapan UMP 2027, Gubernur Sulsel Temui Serikat Buruh dan Pengusaha

“Tentu kami akan mengevaluasi dan kembalikan kepada anggota untuk mendengar pendapat anggota. Di situlah kami akan sikapi, apakah menyikapi secara hukum atau menyikapi aksi, itu tergantung dari pleno anggota dan dua hari ini akan kami umumkan,” tuturnya.

Dengan demikian, keputusan mengenai jalur yang akan ditempuh KSPSI masih menunggu hasil pembahasan internal organisasi dalam dua hari ke depan.

UMP Sulsel 2027 Naik Rp312 Ribu

Sebelumnya, Pemprov Sulsel menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan atau meningkat Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp3.921.088,79.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/Tahun 2026 yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga kelompok sektor usaha dengan nominal berbeda berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Ketiga sektor tersebut meliputi pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp4.293.995,04 per bulan. Kemudian industri pengolahan dan ritel sebesar Rp4.235.702,42 serta aktivitas jasa sebesar Rp4.234.608,39.

BACA JUGA:  Massa FSPMI Sulsel Unjuk Rasa di DPRD, Desak Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Dalam keputusan tersebut, upah minimum sektoral ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Formula Pengupahan

Perbedaan pandangan mengenai besaran kenaikan UMP tidak terlepas dari penggunaan nilai alfa dalam formula penghitungan upah minimum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penyesuaian upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa.

Alfa merupakan variabel yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuan nilainya juga harus memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dengan kebutuhan hidup layak.

Penerapan struktur dan skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih merupakan bagian dari kebijakan pengupahan yang bertujuan memastikan pemberian upah mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, jabatan, dan tanggung jawab pekerja.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru