Dua Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Gowa Dihentikan, Koalisi Desak Polri Evaluasi SP3

SulawesiPos.com – Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Polri mengevaluasi penerbitan dua surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan kekerasan seksual terhadap dua perempuan di Kabupaten Gowa.

Terduga pelaku dalam perkara tersebut merupakan ayah kandung kedua korban.

Desakan itu disampaikan setelah Polda Sulsel menerbitkan SP3 terhadap dua laporan dugaan kekerasan seksual yang dialami masing-masing korban.

Koalisi menilai masih terdapat sejumlah alat bukti yang seharusnya diperiksa dan dipertimbangkan sebelum penyidikan dihentikan.

Perwakilan Institute of Community Justice (ICJ) Makassar, Husaimah Husain, mengatakan kasus tersebut bukan sekadar persoalan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga berkaitan dengan relasi kuasa dalam rumah tangga yang menempatkan korban pada posisi rentan.

“Kami melihat ini bukan hanya persoalan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga relasi kuasa. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam rumah justru mengalami kekerasan,” ujarnya dalam konferensi pers Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulsel di salah satu kafe di Jalan Letjen Hertasning, Makassar, Jumat (20/11/2026).

Perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel, Warida, menjelaskan kedua korban masing-masing berinisial ANK (14) dan ARR (22).

BACA JUGA:  Child Grooming Bukan Asmara, Dosen Hukum Unhas Tegaskan “Consent” Anak Gugur di Hadapan Relasi Kuasa

Sementara itu, terduga pelaku berinisial MA (46), yang merupakan ayah kandung keduanya.

Menurut Warida, dugaan kekerasan seksual tersebut berlangsung sejak 2022.

Saat itu, ANK masih berusia sekitar 10 tahun, sedangkan ARR mengaku mengalami kekerasan sejak duduk di bangku kelas V sekolah dasar.

Kasus tersebut sempat dilaporkan ke Polres Gowa pada 2025. Namun, dalam perkembangannya, laporan terkait korban anak dihentikan setelah melalui proses praperadilan.

Korban kemudian kembali menempuh jalur hukum melalui Polda Sulsel.

Dalam prosesnya, terdapat dua laporan polisi yang ditangani terkait dugaan kekerasan seksual terhadap masing-masing korban.

Namun, penyidik akhirnya menerbitkan SP3 terhadap kedua perkara tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.

Koalisi Pertanyakan Bukti yang Jadi Dasar SP3

Kuasa hukum dari LBH Apik Makassar, Siti Nurfaidah Said, mempertanyakan pertimbangan penyidik dalam menghentikan kedua perkara tersebut.

Pasalnya, pihak pendamping mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti, mulai dari keterangan korban, dokumen pemeriksaan medis, rekaman pesan suara WhatsApp, keterangan saksi, hingga hasil asesmen psikologis.

BACA JUGA:  Lawan Korupsi, KPK dan Akpol Perkuat Kurikulum Antikorupsi untuk Calon Perwira

“Kami mempertanyakan apakah seluruh bukti tersebut sudah diperiksa, diuji keasliannya, dikaitkan satu sama lain, dan dinilai secara menyeluruh sebelum penyidik mengambil keputusan menghentikan penyidikan,” katanya.

Salah satu bukti yang menjadi sorotan koalisi ialah rekaman suara yang disebut memuat dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap salah satu korban.

Rekaman tersebut diklaim dibuat korban ketika mengalami peristiwa dugaan kekerasan seksual, kemudian dikirimkan kepada kakaknya.

Husaimah mengatakan pihaknya telah meminta agar rekaman tersebut diperiksa melalui laboratorium forensik.

Namun, menurutnya, permintaan itu tidak menjadi pertimbangan hingga diterbitkannya SP3.

Koalisi juga menyoroti permintaan pemeriksaan terhadap data absensi digital terduga pelaku untuk menguji alibi yang disampaikan dalam proses penyidikan.

Atas penghentian perkara tersebut, koalisi telah mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada kepolisian.

Langkah itu ditempuh untuk meminta penelaahan terhadap proses penyidikan dan dasar penerbitan SP3.

Perwakilan LBH Haros, Qanita Abubakar, mengatakan Dumas merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran atau ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara oleh aparat kepolisian.

BACA JUGA:  Viral Denda Ban Gundul Rp250 Ribu, Polda Metro Jaya Pastikan Informasi Itu Hoaks

Koalisi berharap pengaduan tersebut dapat membuka ruang evaluasi terhadap penanganan kasus, termasuk memastikan seluruh alat bukti yang diajukan memperoleh penilaian secara objektif.

Koalisi Surati Presiden, Soroti Kondisi Psikologis Korban

Selain mengajukan Dumas, koalisi juga telah menyampaikan surat kepada Presiden dengan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan dan meminta Bareskrim Polri melalui fungsi pengawasan penyidikan menelaah dasar penerbitan SP3.

Koalisi juga meminta penjelasan terbuka mengenai penilaian seluruh alat bukti serta agar penanganan perkara mengedepankan perspektif korban sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Warida menambahkan, kedua korban saat ini mengalami trauma psikologis berat.

Hasil asesmen psikologis menunjukkan salah satu korban memiliki risiko melakukan bunuh diri apabila tidak mendapatkan intervensi dan pendampingan secara maksimal.

“Kami berharap korban tetap mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan perlindungan. Jangan sampai ada tekanan maupun intimidasi yang membuat korban kembali mengalami penderitaan,” tegasnya.

Koalisi menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum bagi kedua korban.

SulawesiPos.com – Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Polri mengevaluasi penerbitan dua surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan kekerasan seksual terhadap dua perempuan di Kabupaten Gowa.

Terduga pelaku dalam perkara tersebut merupakan ayah kandung kedua korban.

Desakan itu disampaikan setelah Polda Sulsel menerbitkan SP3 terhadap dua laporan dugaan kekerasan seksual yang dialami masing-masing korban.

Koalisi menilai masih terdapat sejumlah alat bukti yang seharusnya diperiksa dan dipertimbangkan sebelum penyidikan dihentikan.

Perwakilan Institute of Community Justice (ICJ) Makassar, Husaimah Husain, mengatakan kasus tersebut bukan sekadar persoalan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga berkaitan dengan relasi kuasa dalam rumah tangga yang menempatkan korban pada posisi rentan.

“Kami melihat ini bukan hanya persoalan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga relasi kuasa. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam rumah justru mengalami kekerasan,” ujarnya dalam konferensi pers Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulsel di salah satu kafe di Jalan Letjen Hertasning, Makassar, Jumat (20/11/2026).

Perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel, Warida, menjelaskan kedua korban masing-masing berinisial ANK (14) dan ARR (22).

BACA JUGA:  Jampidsus Febrie Adriansyah Akui Rumah Sentul Miliknya, Sebut Uang Temuan Penggeledahan Ada Pemiliknya

Sementara itu, terduga pelaku berinisial MA (46), yang merupakan ayah kandung keduanya.

Menurut Warida, dugaan kekerasan seksual tersebut berlangsung sejak 2022.

Saat itu, ANK masih berusia sekitar 10 tahun, sedangkan ARR mengaku mengalami kekerasan sejak duduk di bangku kelas V sekolah dasar.

Kasus tersebut sempat dilaporkan ke Polres Gowa pada 2025. Namun, dalam perkembangannya, laporan terkait korban anak dihentikan setelah melalui proses praperadilan.

Korban kemudian kembali menempuh jalur hukum melalui Polda Sulsel.

Dalam prosesnya, terdapat dua laporan polisi yang ditangani terkait dugaan kekerasan seksual terhadap masing-masing korban.

Namun, penyidik akhirnya menerbitkan SP3 terhadap kedua perkara tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.

Koalisi Pertanyakan Bukti yang Jadi Dasar SP3

Kuasa hukum dari LBH Apik Makassar, Siti Nurfaidah Said, mempertanyakan pertimbangan penyidik dalam menghentikan kedua perkara tersebut.

Pasalnya, pihak pendamping mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti, mulai dari keterangan korban, dokumen pemeriksaan medis, rekaman pesan suara WhatsApp, keterangan saksi, hingga hasil asesmen psikologis.

BACA JUGA:  Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid, Polri Klaim Sudah Kantongi Lokasi Buronan

“Kami mempertanyakan apakah seluruh bukti tersebut sudah diperiksa, diuji keasliannya, dikaitkan satu sama lain, dan dinilai secara menyeluruh sebelum penyidik mengambil keputusan menghentikan penyidikan,” katanya.

Salah satu bukti yang menjadi sorotan koalisi ialah rekaman suara yang disebut memuat dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap salah satu korban.

Rekaman tersebut diklaim dibuat korban ketika mengalami peristiwa dugaan kekerasan seksual, kemudian dikirimkan kepada kakaknya.

Husaimah mengatakan pihaknya telah meminta agar rekaman tersebut diperiksa melalui laboratorium forensik.

Namun, menurutnya, permintaan itu tidak menjadi pertimbangan hingga diterbitkannya SP3.

Koalisi juga menyoroti permintaan pemeriksaan terhadap data absensi digital terduga pelaku untuk menguji alibi yang disampaikan dalam proses penyidikan.

Atas penghentian perkara tersebut, koalisi telah mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada kepolisian.

Langkah itu ditempuh untuk meminta penelaahan terhadap proses penyidikan dan dasar penerbitan SP3.

Perwakilan LBH Haros, Qanita Abubakar, mengatakan Dumas merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran atau ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara oleh aparat kepolisian.

BACA JUGA:  Gadis 15 Tahun di Sampang Diduga Dicekoki Minuman Keras sebelum Diperkosa 27 Orang

Koalisi berharap pengaduan tersebut dapat membuka ruang evaluasi terhadap penanganan kasus, termasuk memastikan seluruh alat bukti yang diajukan memperoleh penilaian secara objektif.

Koalisi Surati Presiden, Soroti Kondisi Psikologis Korban

Selain mengajukan Dumas, koalisi juga telah menyampaikan surat kepada Presiden dengan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proses penyidikan dan meminta Bareskrim Polri melalui fungsi pengawasan penyidikan menelaah dasar penerbitan SP3.

Koalisi juga meminta penjelasan terbuka mengenai penilaian seluruh alat bukti serta agar penanganan perkara mengedepankan perspektif korban sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Warida menambahkan, kedua korban saat ini mengalami trauma psikologis berat.

Hasil asesmen psikologis menunjukkan salah satu korban memiliki risiko melakukan bunuh diri apabila tidak mendapatkan intervensi dan pendampingan secara maksimal.

“Kami berharap korban tetap mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, dan perlindungan. Jangan sampai ada tekanan maupun intimidasi yang membuat korban kembali mengalami penderitaan,” tegasnya.

Koalisi menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum bagi kedua korban.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru