SulawesiPos.com – Kekhawatiran akan bocornya percakapan pribadi melalui perangkat digital belakangan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi membuat batas antara ruang publik dan ruang privat terasa semakin tipis bagi warga negara biasa.
Situasi tersebut memicu kesadaran kolektif bahwa keamanan komunikasi bukanlah sekadar isu teknis, melainkan hak dasar yang wajib dilindungi negara. Tanpa payung hukum yang jelas, siapa pun berpotensi menjadi sasaran pengintaian tanpa prosedur yang sah.
“Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, merespons keresahan publik yang berkembang akhir-akhir ini.
Di gedung parlemen, upaya meredam kecemasan warga mulai diwujudkan dengan menghidupkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Isu yang sempat mengendap sejak periode parlemen sebelumnya ini kini kembali menjadi prioritas utama para wakil rakyat.
Para legislator menyadari bahwa merancang aturan penyadapan ibarat berjalan di atas seutas tali yang menuntut keseimbangan tinggi. Di satu sisi aparat membutuhkan instrumen untuk mencegah kejahatan, namun di sisi lain hak konstitusional warga tidak boleh dikorbankan.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” tutur Habiburokhman menggambarkan proses panjang pencarian formula regulasi tersebut.
Untuk memastikan suara publik dan kacamata keilmuan terwakili, parlemen membuka pintu dialog seluas-luasnya bagi berbagai elemen bangsa. Kalangan akademisi akan dilibatkan bersama aparat penegak hukum guna merumuskan batasan yang adil dan transparan.
“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” katanya menegaskan komitmen keterbukaan dalam penyusunan draf aturan tersebut.
Harapan besar kini bertumpu pada keseriusan wakil rakyat dalam menuntaskan regulasi ini hingga ketuk palu pengesahan. Masyarakat menanti hadirnya kepastian hukum yang mampu menjamin bahwa ruang pribadi mereka tetap aman dari intipan pihak yang tidak berwenang. (*)


