Bukan Dewan, DPR Ingin Pengelolaan Aset Rampasan Dipimpin Kepala Badan

SulawesiPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya mengatur mekanisme penyitaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Regulasi tersebut juga menyiapkan lembaga khusus yang akan mengambil alih tanggung jawab pengelolaan aset rampasan, mulai dari penyimpanan hingga penjualan.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengungkapkan lembaga tersebut dirancang berbentuk badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala badan nantinya ditentukan dan diangkat Presiden setelah memperoleh persetujuan DPR.

Menurut Soedeson, pilihan bentuk kelembagaan itu menjadi salah satu hal yang dibahas antara DPR dan pemerintah. Pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan dewan, sedangkan DPR menghendaki lembaga berbentuk badan dengan seorang kepala yang memiliki kewenangan komando.

“Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan, sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif,” kata Soedeson kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

BACA JUGA:  Rapat Paripurna Perdana 2026: 286 dari 580 Anggota DPR Absen Serta Pelantikan Anggota Baru

Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, struktur badan dinilai memungkinkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas berjalan melalui satu garis komando. Dengan demikian, kepala badan memiliki kewenangan untuk mengarahkan seluruh unsur di bawahnya.

Badan Independen dengan Tanggung Jawab Langsung kepada Presiden

Soedeson menegaskan, independensi menjadi salah satu prinsip yang ingin dibangun dalam pembentukan lembaga tersebut. Penempatan badan pengelola aset rampasan dalam RUU dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan tugasnya dari berbagai bentuk intervensi.

Adapun tugas lembaga itu mencakup pengelolaan aset yang telah dirampas negara. Mulai dari menyimpan, merawat, hingga menjual aset tersebut akan menjadi tanggung jawab badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

“Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, menyimpan, merawat, menjual. Apa lagi? Ya, itu semua di tangan dia. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari intervensi macam-macam,” ujarnya.

Dengan rancangan mekanisme tersebut, Presiden memiliki kewenangan menentukan kepala badan, tetapi pengangkatannya harus mendapat persetujuan DPR. Skema ini sekaligus menempatkan lembaga pengelola aset sebagai institusi tersendiri dengan tanggung jawab kepada kepala negara.

BACA JUGA:  Komisi III DPR Desak Pengusutan Tuntas Kematian Nizam Syafei, Tolak Restorative Justice

RUU Perampasan Aset Sudah Disepakati Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026) telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan itu diambil setelah Panja, seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama.

Dalam laporan resmi DPR, pengaturan badan pengelola aset juga mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. RUU tersebut turut memuat rencana pembentukan badan pengawas untuk mengawasi mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.

Selain itu, DPR juga mencatat sejumlah prinsip pengamanan dalam pelaksanaan perampasan aset, antara lain pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta kesempatan mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum.

SulawesiPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya mengatur mekanisme penyitaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Regulasi tersebut juga menyiapkan lembaga khusus yang akan mengambil alih tanggung jawab pengelolaan aset rampasan, mulai dari penyimpanan hingga penjualan.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengungkapkan lembaga tersebut dirancang berbentuk badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala badan nantinya ditentukan dan diangkat Presiden setelah memperoleh persetujuan DPR.

Menurut Soedeson, pilihan bentuk kelembagaan itu menjadi salah satu hal yang dibahas antara DPR dan pemerintah. Pemerintah sebelumnya mengusulkan pembentukan dewan, sedangkan DPR menghendaki lembaga berbentuk badan dengan seorang kepala yang memiliki kewenangan komando.

“Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan, sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif,” kata Soedeson kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

BACA JUGA:  Ahmad Sahroni Desak Polri Manfaatkan Momentum Piala Dunia untuk Berantas Judi Bola

Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, struktur badan dinilai memungkinkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas berjalan melalui satu garis komando. Dengan demikian, kepala badan memiliki kewenangan untuk mengarahkan seluruh unsur di bawahnya.

Badan Independen dengan Tanggung Jawab Langsung kepada Presiden

Soedeson menegaskan, independensi menjadi salah satu prinsip yang ingin dibangun dalam pembentukan lembaga tersebut. Penempatan badan pengelola aset rampasan dalam RUU dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan tugasnya dari berbagai bentuk intervensi.

Adapun tugas lembaga itu mencakup pengelolaan aset yang telah dirampas negara. Mulai dari menyimpan, merawat, hingga menjual aset tersebut akan menjadi tanggung jawab badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

“Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, menyimpan, merawat, menjual. Apa lagi? Ya, itu semua di tangan dia. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari intervensi macam-macam,” ujarnya.

Dengan rancangan mekanisme tersebut, Presiden memiliki kewenangan menentukan kepala badan, tetapi pengangkatannya harus mendapat persetujuan DPR. Skema ini sekaligus menempatkan lembaga pengelola aset sebagai institusi tersendiri dengan tanggung jawab kepada kepala negara.

BACA JUGA:  Kapolri Beberkan Modus Penyadapan Tanpa Izin dalam RDP Komisi III

RUU Perampasan Aset Sudah Disepakati Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026) telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan itu diambil setelah Panja, seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama.

Dalam laporan resmi DPR, pengaturan badan pengelola aset juga mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. RUU tersebut turut memuat rencana pembentukan badan pengawas untuk mengawasi mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.

Selain itu, DPR juga mencatat sejumlah prinsip pengamanan dalam pelaksanaan perampasan aset, antara lain pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta kesempatan mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru