SulawesiPos.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Aturan itu terbit menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Dia juga mengakui bahwa salah satu pertimbangan perubahan aturan ialah pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Isir menjelaskan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam aturan tersebut.
Majelis Sidang Etik Bisa Berpangkat Dua Tingkat Lebih Rendah
Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat (3) yang mengatur pangkat anggota KKEP.
Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.
Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
“Diubah menjadi, Pasal 42 ayat (3) berbunyi Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah,” papar Isir.
“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” lanjut dia.
Ketentuan serupa juga diterapkan terhadap keanggotaan KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3). Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus berpangkat sama atau lebih tinggi dari pelanggar.
Dalam aturan baru, pangkat anggota majelis dapat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
Selain itu, aturan baru mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP. Melalui perubahan Pasal 59 ayat (2), sidang dapat dihadiri secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Isir mengutip bunyi aturan baru.
Delapan Poin Perubahan Lain dalam Perpol
Selain ketentuan mengenai pangkat majelis dan pelaksanaan sidang secara daring, terdapat sejumlah perubahan lain dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Pada ketentuan umum, pihak yang berhak mengajukan banding kini dibatasi hanya kepada pelanggar. Sebelumnya, hak tersebut juga dapat diajukan oleh istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar.
Perubahan juga dilakukan pada Pasal 15 dengan menyisipkan ayat (4a) mengenai gelar perkara berdasarkan hasil audit investigasi.
Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Selanjutnya, batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dalam Pasal 19 ayat (5) diubah dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan.
“Setelah diubah berbunyi ‘(5) Surat panggilan dan surat permohonan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ujar Isir.
Ketentuan penempatan khusus (patsus) juga berubah. Jika sebelumnya masa penempatan paling lama 30 hari kerja, kini dibatasi maksimal 20 hari kalender sejak ditempatkan di tempat khusus.
“Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, dirubah berbunyi menjadi d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP,” papar Isir.
Perubahan lainnya menyangkut syarat pengunduran diri bagi pelanggar yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pada Pasal 111 ayat (2) huruf c, ketentuan sebelumnya menyebut pelanggar tidak boleh melakukan tindak pidana yang diancam pidana lebih dari lima tahun.
Kini, ketentuan tersebut diubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
“Dalam arti kalau lebih dari 5 (lima) tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” pungkas Isir.
Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan
Penerbitan aturan baru tersebut berlangsung di tengah proses penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit diduga memberikan perintah, menentukan target penyadapan, dan menerima hasil akhir penyadapan dengan melibatkan tiga tersangka lainnya.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dalam proses etik, Polri telah menggelar sidang terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November 2026. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan terhadap keduanya.
Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan. Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaannya.
“Itu dijadwalkan minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan kepada kawan-kawan media,” kata Isir di Jakarta, Selasa (17/11).
Polri Naikkan Dugaan Makar ke Tahap Penyidikan
Selain dugaan penyadapan ilegal, penyidik Mabes Polri juga mendalami dugaan tindak pidana makar atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam perkara tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan dugaan makar telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan unsur tindak pidana.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir di Jakarta, Selasa (17/11).
Dia menjelaskan, peningkatan status perkara tersebut mengacu pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ketentuan itu mengatur gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana atau bukan.
Meski demikian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
“Belum, belum. Masih dalam proses [penyidikan],” ujar Suyudi saat ditanya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11).
Dia mengatakan penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut pihaknya telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan.
“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP,” ucap Susatyo, Selasa (17/11).
Dugaan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah sebelumnya juga disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11). Saat itu, dia menyebut penyidik masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Adapun dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan berlangsung sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).


