Hari Terakhir Pengkinian Data BSU 2026, Pekerja Sulsel Segera Cek JMO

SulawesiPos.com – Pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 berakhir hari ini, Selasa (17/11/2026). Pekerja yang diminta memperbarui data perlu segera memeriksa identitas, kontak, dan rekening melalui portal BSU BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sebelum proses penetapan penerima dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan.

Perpanjangan tenggat hingga 17 November 2026 diumumkan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana dikutip detikcom. Pengkinian data bukan pendaftaran baru BSU karena pemerintah menetapkan calon penerima berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

BSU Dibayar Sekaligus Rp900 Ribu

BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Bantuan tersebut dijadwalkan dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000 pada November-Desember melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam siaran pers Kemnaker, Kamis (5/11/2026).

BACA JUGA:  Komitmen Perlindungan Pekerja Tepat Sasaran, Bank Sulselbar Raih Jamsostek Award 2026

Penetapan penerima tetap menunggu validasi Kemnaker. Karena itu, pengkinian data tidak otomatis membuat pekerja ditetapkan sebagai penerima BSU.

Syarat utama penerima meliputi WNI yang memiliki NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026, menerima upah sesuai batas yang ditetapkan, bukan ASN, TNI, atau Polri, serta diprioritaskan tidak sedang menerima PKH sebelum penyaluran.

Cara Memperbarui Data

Pekerja dapat mengakses portal resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau membuka aplikasi JMO. Dalam panduan BPJS Ketenagakerjaan, pengguna JMO dapat memilih notifikasi “Update Datamu Sekarang” atau menu “Pengkinian Data”.

Data yang perlu disiapkan antara lain NIK, nama lengkap, tanggal lahir, foto KTP, swafoto, nama ibu kandung, nomor telepon, email, lokasi kantor peserta, serta nama dan nomor rekening bank.

Setelah data diperbarui, pekerja diminta memeriksa kembali seluruh isian sebelum menekan tombol konfirmasi. Kesalahan nama, NIK, tanggal lahir, atau rekening dapat menghambat pencocokan dan proses penyaluran.

BACA JUGA:  Pemerintah Tetapkan BHR Ojol 2026 Minimal 25 Persen Pendapatan, Berikut Syarat dan Besarannya

Kemnaker menyediakan laman bsu.kemnaker.go.id untuk informasi dan pengecekan status penerima. Namun, portal tersebut menyatakan mekanisme pengecekan status BSU 2026 akan diumumkan secara resmi kemudian.

Pekerja diminta hanya menggunakan portal BPJS, JMO, laman BSU Kemnaker, dan kanal resmi pemerintah. NIK, foto KTP, swafoto, nomor rekening, kata sandi, serta kode OTP tidak boleh diberikan melalui tautan yang tidak terverifikasi.

Batas Upah Pekerja Makassar dan Sulsel

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan batas upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum daerah yang lebih tinggi. Upah yang menjadi dasar verifikasi merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap.

Data SAORAJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel mencatat UMP Sulsel 2026 sebesar Rp3.921.088,79 dan UMK Makassar sebesar Rp4.148.179.

Mengikuti ketentuan Kemnaker tentang pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh, batas upah untuk pekerja di Makassar secara hitungan menjadi sekitar Rp4,2 juta. Untuk pekerja di daerah Sulsel yang tidak memiliki UMK, acuan UMP Sulsel secara hitungan menjadi sekitar Rp4 juta.

BACA JUGA:  Paripurna DPR Setujui 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2026–2031

Angka tersebut hanya batas upah dalam salah satu syarat BSU dan tidak menjamin seseorang ditetapkan sebagai penerima. Status kepesertaan, kategori pekerja, data pemberi kerja, dan persyaratan lain tetap diverifikasi.

Perlindungan Pekerja di Sulsel

Data Pemprov Sulsel yang diberitakan ANTARA mencatat 1,55 juta pekerja terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Maret 2026, atau 36,97 persen dari sekitar 4,2 juta pekerja. Cakupan itu ditargetkan meningkat menjadi 2,04 juta pekerja pada 2026.

Di Kota Makassar, sekitar 296.178 pekerja telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2025. Angka tersebut mencakup pekerja penerima upah, bukan penerima upah, dan sektor jasa konstruksi, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah calon penerima BSU.

Pekerja yang belum memperbarui data hingga tenggat diminta tetap memantau pengumuman resmi BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker untuk mengetahui kebijakan lanjutan.

SulawesiPos.com – Pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 berakhir hari ini, Selasa (17/11/2026). Pekerja yang diminta memperbarui data perlu segera memeriksa identitas, kontak, dan rekening melalui portal BSU BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sebelum proses penetapan penerima dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan.

Perpanjangan tenggat hingga 17 November 2026 diumumkan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana dikutip detikcom. Pengkinian data bukan pendaftaran baru BSU karena pemerintah menetapkan calon penerima berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

BSU Dibayar Sekaligus Rp900 Ribu

BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Bantuan tersebut dijadwalkan dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000 pada November-Desember melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam siaran pers Kemnaker, Kamis (5/11/2026).

BACA JUGA:  Komitmen Perlindungan Pekerja Tepat Sasaran, Bank Sulselbar Raih Jamsostek Award 2026

Penetapan penerima tetap menunggu validasi Kemnaker. Karena itu, pengkinian data tidak otomatis membuat pekerja ditetapkan sebagai penerima BSU.

Syarat utama penerima meliputi WNI yang memiliki NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026, menerima upah sesuai batas yang ditetapkan, bukan ASN, TNI, atau Polri, serta diprioritaskan tidak sedang menerima PKH sebelum penyaluran.

Cara Memperbarui Data

Pekerja dapat mengakses portal resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau membuka aplikasi JMO. Dalam panduan BPJS Ketenagakerjaan, pengguna JMO dapat memilih notifikasi “Update Datamu Sekarang” atau menu “Pengkinian Data”.

Data yang perlu disiapkan antara lain NIK, nama lengkap, tanggal lahir, foto KTP, swafoto, nama ibu kandung, nomor telepon, email, lokasi kantor peserta, serta nama dan nomor rekening bank.

Setelah data diperbarui, pekerja diminta memeriksa kembali seluruh isian sebelum menekan tombol konfirmasi. Kesalahan nama, NIK, tanggal lahir, atau rekening dapat menghambat pencocokan dan proses penyaluran.

BACA JUGA:  Paripurna DPR Setujui 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2026–2031

Kemnaker menyediakan laman bsu.kemnaker.go.id untuk informasi dan pengecekan status penerima. Namun, portal tersebut menyatakan mekanisme pengecekan status BSU 2026 akan diumumkan secara resmi kemudian.

Pekerja diminta hanya menggunakan portal BPJS, JMO, laman BSU Kemnaker, dan kanal resmi pemerintah. NIK, foto KTP, swafoto, nomor rekening, kata sandi, serta kode OTP tidak boleh diberikan melalui tautan yang tidak terverifikasi.

Batas Upah Pekerja Makassar dan Sulsel

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan batas upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum daerah yang lebih tinggi. Upah yang menjadi dasar verifikasi merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap.

Data SAORAJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel mencatat UMP Sulsel 2026 sebesar Rp3.921.088,79 dan UMK Makassar sebesar Rp4.148.179.

Mengikuti ketentuan Kemnaker tentang pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh, batas upah untuk pekerja di Makassar secara hitungan menjadi sekitar Rp4,2 juta. Untuk pekerja di daerah Sulsel yang tidak memiliki UMK, acuan UMP Sulsel secara hitungan menjadi sekitar Rp4 juta.

BACA JUGA:  Pemerintah Tetapkan BHR Ojol 2026 Minimal 25 Persen Pendapatan, Berikut Syarat dan Besarannya

Angka tersebut hanya batas upah dalam salah satu syarat BSU dan tidak menjamin seseorang ditetapkan sebagai penerima. Status kepesertaan, kategori pekerja, data pemberi kerja, dan persyaratan lain tetap diverifikasi.

Perlindungan Pekerja di Sulsel

Data Pemprov Sulsel yang diberitakan ANTARA mencatat 1,55 juta pekerja terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Maret 2026, atau 36,97 persen dari sekitar 4,2 juta pekerja. Cakupan itu ditargetkan meningkat menjadi 2,04 juta pekerja pada 2026.

Di Kota Makassar, sekitar 296.178 pekerja telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2025. Angka tersebut mencakup pekerja penerima upah, bukan penerima upah, dan sektor jasa konstruksi, sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah calon penerima BSU.

Pekerja yang belum memperbarui data hingga tenggat diminta tetap memantau pengumuman resmi BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker untuk mengetahui kebijakan lanjutan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru