SulawesiPos.com – Perkara dugaan korupsi di Sulawesi Selatan kembali berkembang pada November 2026 setelah Kejaksaan Tinggi Sulsel menahan seorang kepala unit lembaga jasa keuangan berinisial AH dalam kasus kredit fiktif senilai Rp2,3 miliar.
Pada hari yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kakanwil ATR/BPN Sulsel berinisial W sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dua perkembangan tersebut menambah daftar perkara korupsi yang mencuat di Sulsel sepanjang 2026, mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran, pengadaan, perizinan, kredit, hingga perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tersangka Kredit Fiktif Ditahan di Lapas Makassar
AH ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan manipulasi data dan persyaratan pengajuan pinjaman untuk mencairkan 16 kredit fiktif.
Kejati Sulsel menyebut penyidik telah memeriksa tujuh saksi dan satu ahli serta mengumpulkan dokumen terkait perkara tersebut.
Dari ekspose perkara di hadapan Kajati Sulsel, penyidik menyatakan telah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan AH sebagai tersangka.
“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim Penyidik bergerak cepat dan profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Adhyaksa, AH ditahan selama 20 hari sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas I Makassar.
Kakanwil ATR/BPN Sulsel Diperiksa KPK
Selain penahanan AH, KPK memeriksa Kakanwil ATR/BPN Sulsel berinisial W sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
KPK juga memeriksa Kakanwil ATR/BPN Jambi berinisial H, notaris JSU, serta Direktur Utama PT Alia Digital Printex berinisial LA.
Enam saksi lain diperiksa di Polresta Bandung, Jawa Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap W dan H.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama H selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi dan W selaku Kakanwil ATR/BPN Sulsel,” ujar Budi.
KPK belum mengungkap materi pemeriksaan maupun status hukum W. Dalam perkara ini, W disebut sebagai saksi, sehingga pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan pidana.
Deretan Perkara Korupsi yang Mencuat di Sulsel
Berikut sejumlah perkara korupsi yang mengalami perkembangan sepanjang 2026:
1. Dugaan korupsi pengadaan bibit nanas
Perkara pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel berkaitan dengan proyek senilai sekitar Rp60 miliar.
Kasus tersebut diduga melibatkan mark-up, penyaluran yang tidak sesuai sasaran, serta bibit yang rusak. Kerugian negara disebut mencapai Rp52,4 miliar.
Lima terdakwa telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, sementara mantan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara. Permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar ditolak.
2. Dugaan korupsi perizinan bangunan di Gowa
Perkara ini berkaitan dengan dugaan pungutan liar, gratifikasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, serta tindak pidana pencucian uang.
Mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Gowa Abdullah Sirajuddin telah ditahan. Dalam pengembangan perkara, penyidik memeriksa 58 saksi dan menelusuri aliran dana sekitar Rp1,8 miliar.
Mantan Bupati Gowa Husniah Talenrang juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Proses hukum perkara tersebut masih berjalan.
3. Dugaan perjalanan dinas fiktif Balai P2P Sulawesi III
Kejaksaan menahan mantan Kepala Balai P2P Sulawesi III berinisial II dalam perkara dugaan perjalanan dinas fiktif.
Modus yang didalami meliputi pembuatan surat perintah tugas fiktif, penambahan nama pegawai, serta penggelembungan durasi perjalanan. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp516,595 juta.
Berkas perkara disebut telah lengkap dan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.
4. Kredit fiktif di lembaga jasa keuangan
Selain perkara AH yang baru berkembang pada November, dugaan kredit fiktif di lembaga jasa keuangan Makassar menjadi salah satu perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di Sulsel pada 2026.
AH diduga merekayasa data untuk mencairkan 16 kredit dengan kerugian negara sekitar Rp2,3 miliar. Ia kini berstatus tersangka dan ditahan di Lapas Kelas I Makassar.
5. Dugaan penyimpangan bantuan alat dan mesin pertanian
Kejati Sulsel menyelidiki dugaan penyimpangan penyaluran alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian untuk periode 2024-2025.
Nilai anggaran program tersebut sekitar Rp243,6 miliar. Penyidik telah memeriksa 74 saksi untuk mencocokkan jumlah alat yang seharusnya disalurkan, penerima bantuan, serta kondisi barang.
Dalam perkembangan yang dirangkum, belum ada tersangka atau penyitaan yang diumumkan dalam perkara tersebut.
6. Pengadaan perpustakaan digital Disdik Sulsel
Kejaksaan juga mengusut dugaan penyimpangan pengadaan perpustakaan digital atau _bookless library_ pada Dinas Pendidikan Sulsel tahun anggaran 2022.
Penyidik menggeledah kantor Disdik Sulsel dan menyita dokumen perencanaan, kontrak, surat perintah pencairan dana, serta dokumen pertanggungjawaban.
Nilai kerugian negara dan pihak yang bertanggung jawab belum diumumkan dalam perkembangan terakhir.
7. Dugaan korupsi kredit konstruksi Bank Sulselbar Cabang Pangkep
Perkara kredit konstruksi Bank Sulselbar Cabang Pangkep juga berkembang setelah tersangka berinisial MD yang sempat masuk daftar pencarian orang ditangkap di Jakarta pada Agustus 2026.
MD kemudian ditahan untuk menjalani proses hukum. Penyidik masih mendalami peran tersangka dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
8. Perkara dana JKN RSUD Syekh Yusuf Gowa
Perkara dana pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD Syekh Yusuf Gowa merupakan kasus yang telah memasuki tahap putusan.
Mahkamah Agung menyatakan mantan Direktur RSUD Syekh Yusuf, dr. Salahuddin, terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan dieksekusi pada Oktober 2026.
Perkara ini berkaitan dengan penggunaan dana pelayanan JKN pada periode 2018 hingga Juli 2023.


