Kejati Sulsel Tahan Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan, Diduga Korupsi Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar

SulawesiPos.com – Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menahan seorang perempuan berinisial AH yang menjabat sebagai Kepala Unit di salah satu lembaga jasa keuangan. AH ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,3 miliar.

Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti terkait dugaan manipulasi pengajuan dan pencairan kredit.

Dalam perkara tersebut, AH diduga mencairkan 16 kredit fiktif dengan merekayasa data serta persyaratan pengajuan pinjaman.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli.

Penyidik juga telah mengumpulkan berbagai dokumen terkait dugaan korupsi di lembaga jasa keuangan tersebut.

Dari hasil ekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan AH sebagai tersangka.

BACA JUGA:  Kejati Sulsel Setujui Restorative Justice Perkara Penganiayaan Pelaku Asusila Anak di Makassar

Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 resmi ditandatangani pada Selasa, 10 November 2026.

“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim Penyidik bergerak cepat dan profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab,” kata Soetarmi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Sebagai tindak lanjut, AH menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa.

Setelah dinyatakan sehat, tersangka langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026.

“Penahanan berlangsung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas 1 Makassar,” jelas Soetarmi.

Modus Manipulasi Syarat Ajuan Pinjaman

Soetarmi kemudian membeberkan modus dugaan korupsi yang dilakukan AH saat menjabat sebagai Kepala Unit di lembaga jasa keuangan tersebut.

Pada periode Februari hingga Mei 2026, AH diduga mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif dengan cara memanipulasi serta merekayasa data dan persyaratan pengajuan pinjaman.

Seluruh proses pengajuan hingga pencairan kredit tersebut diduga dilakukan secara sepihak tanpa mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

BACA JUGA:  Kejati Sulsel Tangkap Jaksa Gadungan, Tipu Korban dengan Modus Urus Perkara Korupsi

“Dari perbuatan culas tersebut, Tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif,” ungkap Soetarmi.

“Tindakan manipulatif AH ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.315.754.000 atau dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Soetarmi menyampaikan pesan tegas dari Kajati Sulsel, Syarifuddin, bahwa Tim Penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengembangkan potensi adanya tersangka lain.

“Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.

Untuk mempercepat pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Penyidik akan segera melakukan serangkaian tindakan, meliputi penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana (follow the money) dan aset (follow the asset).

Soetarmi juga memastikan jajaran Tim Penyidik berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional dan berintegritas sesuai koridor hukum dengan memegang teguh prinsip Zero KKN.

BACA JUGA:  Dukung Transisi KUHP dan KUHAP Baru, Kejati Sulsel Perkuat Sinergi Jaksa-Hakim dan Perketat Kawalan Kasus Tipikor

Atas perbuatannya, AH dijerat dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, untuk sangkaan subsider, AH dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

SulawesiPos.com – Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menahan seorang perempuan berinisial AH yang menjabat sebagai Kepala Unit di salah satu lembaga jasa keuangan. AH ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,3 miliar.

Penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti terkait dugaan manipulasi pengajuan dan pencairan kredit.

Dalam perkara tersebut, AH diduga mencairkan 16 kredit fiktif dengan merekayasa data serta persyaratan pengajuan pinjaman.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli.

Penyidik juga telah mengumpulkan berbagai dokumen terkait dugaan korupsi di lembaga jasa keuangan tersebut.

Dari hasil ekspose di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan AH sebagai tersangka.

BACA JUGA:  Buron Sejak 2015, Tersangka Korupsi Bandara Melak Ditangkap di Luwu

Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 resmi ditandatangani pada Selasa, 10 November 2026.

“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim Penyidik bergerak cepat dan profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab,” kata Soetarmi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Sebagai tindak lanjut, AH menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa.

Setelah dinyatakan sehat, tersangka langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026.

“Penahanan berlangsung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas 1 Makassar,” jelas Soetarmi.

Modus Manipulasi Syarat Ajuan Pinjaman

Soetarmi kemudian membeberkan modus dugaan korupsi yang dilakukan AH saat menjabat sebagai Kepala Unit di lembaga jasa keuangan tersebut.

Pada periode Februari hingga Mei 2026, AH diduga mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif dengan cara memanipulasi serta merekayasa data dan persyaratan pengajuan pinjaman.

Seluruh proses pengajuan hingga pencairan kredit tersebut diduga dilakukan secara sepihak tanpa mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

BACA JUGA:  Kejati Sulsel Lantik Pejabat Baru, Tekankan Integritas Pejabat Baru

“Dari perbuatan culas tersebut, Tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif,” ungkap Soetarmi.

“Tindakan manipulatif AH ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.315.754.000 atau dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Soetarmi menyampaikan pesan tegas dari Kajati Sulsel, Syarifuddin, bahwa Tim Penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengembangkan potensi adanya tersangka lain.

“Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.

Untuk mempercepat pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Penyidik akan segera melakukan serangkaian tindakan, meliputi penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana (follow the money) dan aset (follow the asset).

Soetarmi juga memastikan jajaran Tim Penyidik berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional dan berintegritas sesuai koridor hukum dengan memegang teguh prinsip Zero KKN.

BACA JUGA:  Kajati Sulsel Larang Jaksa Tambah Libur, Absensi Pegawai Diperiksa Satu per Satu

Atas perbuatannya, AH dijerat dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, untuk sangkaan subsider, AH dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru