SulawesiPos.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berencana mempercepat jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Rapat paripurna pemilihan tersebut diproyeksikan berlangsung pada rentang waktu 23 November hingga 4 Desember 2026.
Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Target ini jauh lebih cepat dibandingkan tenggat maksimal yang ditetapkan sebelumnya pada 10 Januari 2027.
Bambang menerangkan bahwa kepastian tanggal pelaksanaan sidang akan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden di gedung parlemen merupakan syarat wajib dalam rangkaian rapat paripurna pemilihan wakil presiden.
“Percepatan jadwal tersebut akan mempertimbangkan agenda Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden harus hadir dalam rapat paripurna terkait proses pemilihan wakil presiden,” kata Bambang di hadapan wartawan.
Sebagai langkah awal, pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan (ragab) pada Sabtu, 14 November 2026 untuk merumuskan jadwal pasti. Keputusan dari rapat internal tersebut akan segera dikonsultasikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Terkait sosok kandidat yang akan dipilih, Bambang menekankan bahwa MPR hanya berwenang memproses dua nama yang diusulkan oleh kepala negara. Ia memastikan lembaga parlemen tidak memiliki wewenang untuk mengajukan nama calon wakil presiden.
“Kalau soal nama itu kan yang mengajukan Presiden. Jadi untuk ini kata kuncinya di Presiden,” ucap Bambang menegaskan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang membantah rumor adanya pembahasan nama kandidat di internal partai politik maupun fraksi di parlemen. Ia menepis kabar yang menyebut nama Ketua DPR RI Puan Maharani tengah digodok sebagai calon pendamping Presiden.
“Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” ujar Bambang menutup keterangannya.
Sesuai aturan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lambat dua bulan sejak surat diterima untuk menetapkan wakil presiden baru. Proses ini diharapkan berjalan lancar sehingga posisi wakil presiden segera terisi secara definitif sebelum Januari 2027. (*)
