Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Masih Wacana, DPR Minta Kajian Menyeluruh

SulawesiPos.com – Wacana relokasi sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, belum menjadi keputusan pemerintah. Kementerian Kehutanan masih menempatkan Alas Purwo sebagai kandidat habitat kedua yang harus diuji melalui kajian ilmiah, sementara DPR RI dan pemerintah daerah Banten meminta manfaat serta risikonya dibahas lintas pihak.

Gagasan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026). Ia menilai konsentrasi populasi badak Jawa di satu kawasan membuat satwa itu rentan terhadap bencana Selat Sunda.

“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ujar Hashim, dikutip dari laporan media mengenai briefing tersebut.

Kementerian Kehutanan memperkirakan populasi badak Jawa hanya 87-100 individu dan seluruhnya masih terbatas di TNUK berdasarkan data yang dipublikasikan pada 2025. Karena itu, pemerintah memandang habitat kedua sebagai salah satu pilihan konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana, penyakit, maupun ancaman lain.

Kemenhut Belum Menetapkan Rencana Teknis

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menegaskan penyebutan Alas Purwo belum berarti lokasi tersebut telah ditetapkan. Belum ada keputusan mengenai jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaannya.

“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai,” ujar Ristianto dalam siaran pers Kementerian Kehutanan, Senin (16/11/2026).

BACA JUGA:  Mobil Digembok di Rajawali Makassar, Orang Tua Siswa Protes Penertiban Parkir Dishub

Kajian harus memeriksa kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, kesinambungan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan, kesiapan pengelolaan, serta keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan. Kemenhut juga menyatakan perlindungan TNUK tetap menjadi prioritas dan pengembangan habitat kedua, jika dilanjutkan, harus berjalan sebagai upaya yang saling melengkapi.

Gagasan habitat alternatif bukan hal baru. Kemenhut menyebut sejumlah lokasi, termasuk Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Cikepuh, pernah dibahas sejak dekade 1980-an.

DPR dan Pandeglang Minta Risiko Dibuka

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan akan dikoordinasikan dengan Komisi IV, kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Pemerintah Provinsi Banten. DPR ingin setiap pihak mempelajari konsekuensi ekologis dan sosial sebelum keputusan diambil.

““Untuk sama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan plus minusnya,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Penolakan datang dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menyebut badak Jawa sebagai ikon daerah dan meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pemindahan ke luar Banten.

“Badak Jawa ini adalah ikon Pandeglang,” kata Iing saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026).

Sejumlah masyarakat adat Baduy juga meminta kajian dilakukan secara cermat dan mempertahankan badak Jawa di ekosistem asalnya. Sikap tersebut menempatkan relokasi bukan hanya sebagai persoalan teknis konservasi, tetapi juga terkait identitas budaya dan hubungan masyarakat dengan kawasan Ujung Kulon.

BACA JUGA:  Makassar Terancam Krisis Air Bersih, 12.717 Rumah di 6 Kecamatan Mulai Terdampak

Isu Tambang Belum Membuktikan Ada Cadangan Emas

Wacana relokasi turut dikaitkan sebagian pihak dengan keputusan ESDM tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dokumen Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 memang tercatat di JDIH ESDM, tetapi dokumen yang diperiksa tidak menjadi bukti adanya cadangan emas di dalam TNUK atau izin operasi pertambangan di kawasan konservasi.

Kepala Badan Geologi ESDM Lana Saria mengatakan lembaganya tidak memiliki data tentang potensi emas di TNUK.

“Kami belum pernah mendengar ada potensi emas di TN Ujung Kulon, dan Badan Geologi tidak memiliki data terkait dengan potensi tersebut,” ujar Lana kepada Bloomberg Technoz, Selasa (17/11/2026).

Kementerian Kehutanan juga menyatakan gagasan habitat kedua berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko, bukan untuk mengubah peruntukan atau mengurangi perlindungan TNUK. Dengan demikian, dugaan hubungan antara wacana relokasi dan agenda pertambangan belum terbukti dalam sumber resmi yang diperiksa.

Ujung Kulon Masih Menjadi Habitat Reproduksi

Di tengah polemik, kamera jebak TNUK merekam anak badak Jawa dari induk bernama Desy pada 10 Oktober 2026. Anak tersebut diperkirakan berusia satu hingga dua bulan dan menjadi anak kelima Desy dalam delapan tahun terakhir.

Plt Direktur Jenderal KSDAE Mahfudz menyebut kelahiran itu sebagai kabar penting bagi konservasi badak Jawa.

“Ini bukan hanya kebahagiaan TNUK, tapi kebahagiaan Indonesia dan dunia,” ujar Mahfudz dalam siaran pers Kementerian Kehutanan.

BACA JUGA:  Polres Bantaeng Sita 16,15 Gram Sabu, Satu Terduga Pengedar Ditangkap

Kelahiran tersebut menunjukkan TNUK masih mendukung reproduksi badak Jawa, tetapi tidak otomatis menutup kebutuhan untuk menyiapkan populasi kedua. Di sisi lain, pengalaman translokasi Musofa ke Javan Rhino Study and Conservation Area pada November 2025 berakhir dengan kematian satwa tersebut akibat penyakit kronis bawaan yang tidak terdeteksi sebelumnya, menurut penjelasan resmi Kemenhut.

Kasus Musofa tidak membuktikan bahwa translokasi menjadi penyebab kematian, tetapi menjadi alasan penting agar pemeriksaan kesehatan, pemilihan individu, metode pemindahan, dan masa adaptasi dihitung secara ketat sebelum ada rencana antarpulau.

Relevansi Konservasi bagi Sulsel

Bagi pembaca Sulawesi Selatan, perdebatan ini memiliki konteks melalui kerja konservasi satwa kunci di daerah. Dalam Rencana Kerja 2026, BBKSDA Sulawesi Selatan mencantumkan pemantauan anoa, rangkong, dan kera hitam Sulawesi (_Macaca maura_), serta penanganan konflik satwa liar di 15 unit kawasan.

Dokumen tersebut juga menempatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengembangan ekowisata sebagai bagian dari agenda konservasi. Kerangka ini memperlihatkan bahwa perlindungan satwa tidak hanya bergantung pada lokasi baru, tetapi juga pada pemantauan populasi, daya dukung habitat, keamanan kawasan, serta keterlibatan masyarakat.

Sampai Selasa (17/11/2026), pemerintah belum mengumumkan keputusan final mengenai relokasi badak Jawa ke Alas Purwo. Langkah berikutnya adalah kajian lintas lembaga yang melibatkan Kemenhut, DPR, pemerintah daerah, ahli konservasi, dan masyarakat terkait.

SulawesiPos.com – Wacana relokasi sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, belum menjadi keputusan pemerintah. Kementerian Kehutanan masih menempatkan Alas Purwo sebagai kandidat habitat kedua yang harus diuji melalui kajian ilmiah, sementara DPR RI dan pemerintah daerah Banten meminta manfaat serta risikonya dibahas lintas pihak.

Gagasan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026). Ia menilai konsentrasi populasi badak Jawa di satu kawasan membuat satwa itu rentan terhadap bencana Selat Sunda.

“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ujar Hashim, dikutip dari laporan media mengenai briefing tersebut.

Kementerian Kehutanan memperkirakan populasi badak Jawa hanya 87-100 individu dan seluruhnya masih terbatas di TNUK berdasarkan data yang dipublikasikan pada 2025. Karena itu, pemerintah memandang habitat kedua sebagai salah satu pilihan konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana, penyakit, maupun ancaman lain.

Kemenhut Belum Menetapkan Rencana Teknis

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menegaskan penyebutan Alas Purwo belum berarti lokasi tersebut telah ditetapkan. Belum ada keputusan mengenai jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaannya.

“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai,” ujar Ristianto dalam siaran pers Kementerian Kehutanan, Senin (16/11/2026).

BACA JUGA:  Pria di Makassar Ditangkap usai Diduga Perkosa Pacar di Hotel, Rekaman Dikirim ke Orang Tua Korban

Kajian harus memeriksa kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, kesinambungan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan, kesiapan pengelolaan, serta keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan. Kemenhut juga menyatakan perlindungan TNUK tetap menjadi prioritas dan pengembangan habitat kedua, jika dilanjutkan, harus berjalan sebagai upaya yang saling melengkapi.

Gagasan habitat alternatif bukan hal baru. Kemenhut menyebut sejumlah lokasi, termasuk Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Cikepuh, pernah dibahas sejak dekade 1980-an.

DPR dan Pandeglang Minta Risiko Dibuka

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan akan dikoordinasikan dengan Komisi IV, kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Pemerintah Provinsi Banten. DPR ingin setiap pihak mempelajari konsekuensi ekologis dan sosial sebelum keputusan diambil.

““Untuk sama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan plus minusnya,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Penolakan datang dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menyebut badak Jawa sebagai ikon daerah dan meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pemindahan ke luar Banten.

“Badak Jawa ini adalah ikon Pandeglang,” kata Iing saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026).

Sejumlah masyarakat adat Baduy juga meminta kajian dilakukan secara cermat dan mempertahankan badak Jawa di ekosistem asalnya. Sikap tersebut menempatkan relokasi bukan hanya sebagai persoalan teknis konservasi, tetapi juga terkait identitas budaya dan hubungan masyarakat dengan kawasan Ujung Kulon.

BACA JUGA:  342 Napi Lapas Parepare Dapat Remisi HUT RI, Nihil Bebas Langsung

Isu Tambang Belum Membuktikan Ada Cadangan Emas

Wacana relokasi turut dikaitkan sebagian pihak dengan keputusan ESDM tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dokumen Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 memang tercatat di JDIH ESDM, tetapi dokumen yang diperiksa tidak menjadi bukti adanya cadangan emas di dalam TNUK atau izin operasi pertambangan di kawasan konservasi.

Kepala Badan Geologi ESDM Lana Saria mengatakan lembaganya tidak memiliki data tentang potensi emas di TNUK.

“Kami belum pernah mendengar ada potensi emas di TN Ujung Kulon, dan Badan Geologi tidak memiliki data terkait dengan potensi tersebut,” ujar Lana kepada Bloomberg Technoz, Selasa (17/11/2026).

Kementerian Kehutanan juga menyatakan gagasan habitat kedua berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko, bukan untuk mengubah peruntukan atau mengurangi perlindungan TNUK. Dengan demikian, dugaan hubungan antara wacana relokasi dan agenda pertambangan belum terbukti dalam sumber resmi yang diperiksa.

Ujung Kulon Masih Menjadi Habitat Reproduksi

Di tengah polemik, kamera jebak TNUK merekam anak badak Jawa dari induk bernama Desy pada 10 Oktober 2026. Anak tersebut diperkirakan berusia satu hingga dua bulan dan menjadi anak kelima Desy dalam delapan tahun terakhir.

Plt Direktur Jenderal KSDAE Mahfudz menyebut kelahiran itu sebagai kabar penting bagi konservasi badak Jawa.

“Ini bukan hanya kebahagiaan TNUK, tapi kebahagiaan Indonesia dan dunia,” ujar Mahfudz dalam siaran pers Kementerian Kehutanan.

BACA JUGA:  Makassar Terancam Krisis Air Bersih, 12.717 Rumah di 6 Kecamatan Mulai Terdampak

Kelahiran tersebut menunjukkan TNUK masih mendukung reproduksi badak Jawa, tetapi tidak otomatis menutup kebutuhan untuk menyiapkan populasi kedua. Di sisi lain, pengalaman translokasi Musofa ke Javan Rhino Study and Conservation Area pada November 2025 berakhir dengan kematian satwa tersebut akibat penyakit kronis bawaan yang tidak terdeteksi sebelumnya, menurut penjelasan resmi Kemenhut.

Kasus Musofa tidak membuktikan bahwa translokasi menjadi penyebab kematian, tetapi menjadi alasan penting agar pemeriksaan kesehatan, pemilihan individu, metode pemindahan, dan masa adaptasi dihitung secara ketat sebelum ada rencana antarpulau.

Relevansi Konservasi bagi Sulsel

Bagi pembaca Sulawesi Selatan, perdebatan ini memiliki konteks melalui kerja konservasi satwa kunci di daerah. Dalam Rencana Kerja 2026, BBKSDA Sulawesi Selatan mencantumkan pemantauan anoa, rangkong, dan kera hitam Sulawesi (_Macaca maura_), serta penanganan konflik satwa liar di 15 unit kawasan.

Dokumen tersebut juga menempatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pengembangan ekowisata sebagai bagian dari agenda konservasi. Kerangka ini memperlihatkan bahwa perlindungan satwa tidak hanya bergantung pada lokasi baru, tetapi juga pada pemantauan populasi, daya dukung habitat, keamanan kawasan, serta keterlibatan masyarakat.

Sampai Selasa (17/11/2026), pemerintah belum mengumumkan keputusan final mengenai relokasi badak Jawa ke Alas Purwo. Langkah berikutnya adalah kajian lintas lembaga yang melibatkan Kemenhut, DPR, pemerintah daerah, ahli konservasi, dan masyarakat terkait.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru