SulawesiPos.com – Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari Polri terkait perbuatan tercela dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mekanisme banding telah diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
Menurutnya, Polri akan membentuk komisi banding untuk memproses pengajuan banding yang disampaikan Irjen Eko Hadi Santoso.
“Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” kata Brigjen Trunoyudo dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menyampaikan Irjen Eko Hadi Santoso telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan sidang etik terhadap dirinya. Hasil pemeriksaan di tingkat banding nantinya akan disampaikan kepada publik.
“Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut,” ucap dia.
Selain itu, Trunoyudo memastikan Irjen Eko Hadi Santoso saat ini telah kembali menjalani penahanan di Mako Brimob. Hal tersebut dilakukan setelah putusan sidang etik menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH terhadap yang bersangkutan.
“Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.
“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya.
Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta juga mengajukan upaya banding. Permohonan itu selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.


