Pilpres Kirgizstan 2027: Kuasa Japarov, Tarik-Menarik Rusia dan Tiongkok

SulawesiPos.com — “Bishkek berupaya memaksimalkan keuntungan material dengan menyeimbangkan ketergantungan pada dua aktor utama kawasan, yaitu Rusia dan Tiongkok,” kata Rhin Khairina Rahmat, S.IP., M.A., Peneliti Bidang Ekonomi Politik Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 17 November 2026, untuk menanggapi Pilpres Kirgizstan yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027. Menurut Rhin, persaingan 11 bakal calon, termasuk Presiden Sadyr Japarov, akan menguji bagaimana negara Asia Tengah yang terkurung daratan itu menjaga ruang geraknya melalui hubungan ekonomi dengan Moskow dan proyek jalur kereta api bersama Beijing, ketika kekuasaan di dalam negeri semakin terpusat.

Rhin melihat pilpres ini sebagai persimpangan antara konsolidasi kekuasaan di dalam negeri dan perubahan peta geopolitik Asia Tengah, karena kebijakan pemerintah berikutnya akan menentukan bagaimana Kirgizstan menegosiasikan kepentingannya di tengah persaingan kekuatan besar Eurasia.

Ia menilai dominasi Japarov mencerminkan pergeseran dari sistem dengan peran parlemen yang lebih kuat menuju presidensialisme terpusat yang ia sebut otoritarianisme kompetitif, yakni keadaan ketika pemilu tetap berlangsung tetapi petahana memiliki keunggulan besar dan ruang gerak oposisi menyempit.

Menurut Rhin, pengambilalihan tambang emas Kumtor memperlihatkan bagaimana Japarov menggunakan nasionalisme sumber daya untuk membangun legitimasi populis, sekaligus memperluas peran negara sebagai pemilik dan pengelola aset ekonomi strategis.

Pemusatan wewenang itu, kata Rhin, dapat memberi kepastian pelaksanaan bagi proyek prioritas pemerintah, sementara risiko perubahan regulasi dapat membuat investor swasta Barat lebih berhati-hati menanamkan modal.

Rhin melihat kemunculan teknokrat berlatar korporasi seperti Aimen Kasenov, bersama kelompok oposisi reformis, sebagai tanda bahwa masih ada kalangan yang mendorong kepastian hukum dan keterbukaan pasar, meski pengetatan regulasi menjelang pemilu membatasi ruang gerak politik mereka.

Dukungan Digital Meluas, Ruang Aksi Menyempit

“Ini bentuk smart authoritarianism,” kata Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si., dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus peneliti Pusat Studi Ilmu Politik UMM, ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 17 November 2026.

Ruli menyebut penggunaan Tunduk sebagai bagian dari “pembatasan partisipasi” secara struktural karena negara memudahkan warga menyatakan dukungan pencalonan melalui ponsel, sementara pembatasan aksi massa dan pengetatan aturan media mempersempit saluran untuk mengkritik pemerintah di ruang publik.

Bagi Ruli, kemudahan yang ia gambarkan dengan ungkapan “tinggal klik” dapat memberi anak muda kesan bahwa kebebasan berekspresi semakin luas, meski kesempatan untuk menyampaikan pendapat melalui aksi publik dan media ikut tertekan.

Pembatasan aksi publik di pusat Bishkek berlaku hingga 31 Desember 2026 dengan alasan ketertiban dan keamanan, sementara Human Rights Watch menyoroti perluasan kendali negara melalui kewajiban registrasi media dan platform daring.

Untuk pertama kalinya dalam pilpres Kirgizstan, pemilih dapat mendukung pencalonan melalui platform layanan publik Tunduk, sementara komisi pemilu tetap mengizinkan pengumpulan tanda tangan secara manual.

Hingga 16 November, sistem elektronik mencatat lebih dari 227.000 tanda tangan, dengan 68 persen berasal dari laki-laki dan 56,4 persen dari pemilih berusia 19 hingga 35 tahun, menurut data yang diberitakan media Kirgizstan.

Setiap pemilih dapat mendukung lebih dari satu bakal calon melalui Tunduk dan tetap bebas menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara.

Tiga Bakal Calon Capai Ambang Pendaftaran

Hingga 16 November, tiga dari 11 bakal calon mencapai ambang 30.000 tanda tangan, yakni Japarov dengan 60.000 dukungan, jumlah maksimum yang boleh diajukan, mantan kepala Polisi Keuangan Syimyk Zhapykeyev dengan 31.140 tanda tangan berdasarkan data 15 November, dan Kasenov yang mencapai ambang sehari kemudian.

Tiga dari sebelas bakal calon presiden Kirgizstan mencapai ambang dukungan dan masih menunggu verifikasi. (Ilustrasi: ChatGPT).
Tiga dari sebelas bakal calon presiden Kirgizstan mencapai ambang dukungan dan masih menunggu verifikasi. (Ilustrasi: ChatGPT).

he Times of Central Asia pada 16 November mencatat mantan anggota parlemen Iskhak Masaliyev telah mengumpulkan 26.089 tanda tangan, disusul mantan legislator Baktybek Kalmamatov dengan 14.140 dan mantan hakim Klara Sooronkulova dengan 13.613.

Lima bakal calon lainnya ialah Bakytbek Adylov, Mambetzhunus Abylov, Azamat Esenbekov, Akai Kydyrov, dan Amur Aiba Meder, sebagaimana diberitakan Qazinform pada 13 November 2026.

Selain mengumpulkan tanda tangan, bakal calon wajib menunjukkan kemampuan berbahasa Kirgiz dan membayar setoran pencalonan sebesar 1 juta som atau sekitar US$11.400 yang tidak dapat dikembalikan.

Komisi Pemilihan Umum Kirgizstan menetapkan 8 Desember sebagai batas pengumpulan dukungan dan 13 Desember sebagai batas penyerahan dokumen, dengan proses verifikasi dan pendaftaran calon dijadwalkan selesai paling lambat 23 Desember 2026.

Japarov naik ke tampuk kekuasaan setelah protes terhadap hasil pemilu parlemen pada Oktober 2020 dan memenangi pilpres dini Januari 2021 dengan 79,2 persen suara di tengah tingkat partisipasi 39,16 persen.

Perubahan konstitusi pada 2021 memperkuat sistem presidensial dan mengganti aturan satu masa jabatan enam tahun dengan batas dua masa jabatan, masing-masing lima tahun.

Pada Februari 2026, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa mandat enam tahun yang sedang dijalani Japarov dihitung sebagai periode pertamanya, sehingga ia dapat mencalonkan diri untuk satu periode tambahan selama lima tahun.

Pengaruh Moskow dan Jalur Dagang Beijing

Ruli menilai keberhasilan Kasenov mencapai ambang tanda tangan memperlihatkan bahwa elite yang mendukung integrasi ekonomi dengan Rusia masih memiliki pengaruh politik, terlebih Kasenov pernah duduk di dewan Dana Pembangunan Rusia–Kirgizstan.

Ruli Inayah Ramadhoan menyoroti meluasnya dukungan digital saat ruang aksi publik Kirgizstan kian menyempit. (Foto: Dok.Pribadi).
Ruli Inayah Ramadhoan menyoroti meluasnya dukungan digital saat ruang aksi publik Kirgizstan kian menyempit. (Foto: Dok.Pribadi).

Menurut Ruli, dukungan Moskow, jika ada, akan memberi Kasenov modal politik yang besar, dan ia melihat figur lokal dengan rekam jejak kerja sama bilateral seperti Kasenov sebagai salah satu jalur yang dapat digunakan Rusia untuk menjaga kepentingannya di Kirgizstan.

Riwayat jabatan Kasenov menunjukkan kedekatannya dengan lembaga pembangunan bilateral, sementara dugaan dukungan langsung Moskow terhadap pencalonannya masih memerlukan bukti tersendiri.

Rhin membaca hubungan Bishkek dengan Rusia dan Tiongkok melalui strategi lindung nilai, yaitu upaya negara kecil menjaga pilihan kebijakan dengan mempertahankan hubungan yang memberi manfaat berbeda dari beberapa kekuatan besar.

Menurut Rhin, keanggotaan Kirgizstan dalam Uni Ekonomi Eurasia dan ketergantungannya pada kiriman uang pekerja migran menopang hubungan dengan Moskow di bidang ekonomi dan keamanan, sementara proyek kereta api Tiongkok–Kirgizstan–Uzbekistan memberi Bishkek peluang memperluas perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada jalur transit warisan Soviet.

Bagi Beijing, kata Rhin, proyek tersebut memperluas konektivitas darat melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, dengan perkiraan biaya US$4,7 miliar menurut Dana Moneter Internasional dan pekerjaan yang telah dimulai pada 28 dari 29 terowongan yang direncanakan di ruas Kirgizstan menurut laporan Eurasianet pada awal November 2026.

Rhin menilai pengambilan keputusan yang terpusat dapat menarik bagi mitra non-Barat karena memudahkan koordinasi proyek lintas negara, tetapi pengetatan kebebasan sipil berpotensi memperlebar jarak dengan mitra Barat yang menjadikan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pertimbangan dalam kerja sama.

SulawesiPos.com — “Bishkek berupaya memaksimalkan keuntungan material dengan menyeimbangkan ketergantungan pada dua aktor utama kawasan, yaitu Rusia dan Tiongkok,” kata Rhin Khairina Rahmat, S.IP., M.A., Peneliti Bidang Ekonomi Politik Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 17 November 2026, untuk menanggapi Pilpres Kirgizstan yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027. Menurut Rhin, persaingan 11 bakal calon, termasuk Presiden Sadyr Japarov, akan menguji bagaimana negara Asia Tengah yang terkurung daratan itu menjaga ruang geraknya melalui hubungan ekonomi dengan Moskow dan proyek jalur kereta api bersama Beijing, ketika kekuasaan di dalam negeri semakin terpusat.

Rhin melihat pilpres ini sebagai persimpangan antara konsolidasi kekuasaan di dalam negeri dan perubahan peta geopolitik Asia Tengah, karena kebijakan pemerintah berikutnya akan menentukan bagaimana Kirgizstan menegosiasikan kepentingannya di tengah persaingan kekuatan besar Eurasia.

Ia menilai dominasi Japarov mencerminkan pergeseran dari sistem dengan peran parlemen yang lebih kuat menuju presidensialisme terpusat yang ia sebut otoritarianisme kompetitif, yakni keadaan ketika pemilu tetap berlangsung tetapi petahana memiliki keunggulan besar dan ruang gerak oposisi menyempit.

Menurut Rhin, pengambilalihan tambang emas Kumtor memperlihatkan bagaimana Japarov menggunakan nasionalisme sumber daya untuk membangun legitimasi populis, sekaligus memperluas peran negara sebagai pemilik dan pengelola aset ekonomi strategis.

Pemusatan wewenang itu, kata Rhin, dapat memberi kepastian pelaksanaan bagi proyek prioritas pemerintah, sementara risiko perubahan regulasi dapat membuat investor swasta Barat lebih berhati-hati menanamkan modal.

Rhin melihat kemunculan teknokrat berlatar korporasi seperti Aimen Kasenov, bersama kelompok oposisi reformis, sebagai tanda bahwa masih ada kalangan yang mendorong kepastian hukum dan keterbukaan pasar, meski pengetatan regulasi menjelang pemilu membatasi ruang gerak politik mereka.

Dukungan Digital Meluas, Ruang Aksi Menyempit

“Ini bentuk smart authoritarianism,” kata Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si., dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus peneliti Pusat Studi Ilmu Politik UMM, ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Selasa, 17 November 2026.

Ruli menyebut penggunaan Tunduk sebagai bagian dari “pembatasan partisipasi” secara struktural karena negara memudahkan warga menyatakan dukungan pencalonan melalui ponsel, sementara pembatasan aksi massa dan pengetatan aturan media mempersempit saluran untuk mengkritik pemerintah di ruang publik.

Bagi Ruli, kemudahan yang ia gambarkan dengan ungkapan “tinggal klik” dapat memberi anak muda kesan bahwa kebebasan berekspresi semakin luas, meski kesempatan untuk menyampaikan pendapat melalui aksi publik dan media ikut tertekan.

Pembatasan aksi publik di pusat Bishkek berlaku hingga 31 Desember 2026 dengan alasan ketertiban dan keamanan, sementara Human Rights Watch menyoroti perluasan kendali negara melalui kewajiban registrasi media dan platform daring.

Untuk pertama kalinya dalam pilpres Kirgizstan, pemilih dapat mendukung pencalonan melalui platform layanan publik Tunduk, sementara komisi pemilu tetap mengizinkan pengumpulan tanda tangan secara manual.

Hingga 16 November, sistem elektronik mencatat lebih dari 227.000 tanda tangan, dengan 68 persen berasal dari laki-laki dan 56,4 persen dari pemilih berusia 19 hingga 35 tahun, menurut data yang diberitakan media Kirgizstan.

Setiap pemilih dapat mendukung lebih dari satu bakal calon melalui Tunduk dan tetap bebas menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara.

Tiga Bakal Calon Capai Ambang Pendaftaran

Hingga 16 November, tiga dari 11 bakal calon mencapai ambang 30.000 tanda tangan, yakni Japarov dengan 60.000 dukungan, jumlah maksimum yang boleh diajukan, mantan kepala Polisi Keuangan Syimyk Zhapykeyev dengan 31.140 tanda tangan berdasarkan data 15 November, dan Kasenov yang mencapai ambang sehari kemudian.

Tiga dari sebelas bakal calon presiden Kirgizstan mencapai ambang dukungan dan masih menunggu verifikasi. (Ilustrasi: ChatGPT).
Tiga dari sebelas bakal calon presiden Kirgizstan mencapai ambang dukungan dan masih menunggu verifikasi. (Ilustrasi: ChatGPT).

he Times of Central Asia pada 16 November mencatat mantan anggota parlemen Iskhak Masaliyev telah mengumpulkan 26.089 tanda tangan, disusul mantan legislator Baktybek Kalmamatov dengan 14.140 dan mantan hakim Klara Sooronkulova dengan 13.613.

Lima bakal calon lainnya ialah Bakytbek Adylov, Mambetzhunus Abylov, Azamat Esenbekov, Akai Kydyrov, dan Amur Aiba Meder, sebagaimana diberitakan Qazinform pada 13 November 2026.

Selain mengumpulkan tanda tangan, bakal calon wajib menunjukkan kemampuan berbahasa Kirgiz dan membayar setoran pencalonan sebesar 1 juta som atau sekitar US$11.400 yang tidak dapat dikembalikan.

Komisi Pemilihan Umum Kirgizstan menetapkan 8 Desember sebagai batas pengumpulan dukungan dan 13 Desember sebagai batas penyerahan dokumen, dengan proses verifikasi dan pendaftaran calon dijadwalkan selesai paling lambat 23 Desember 2026.

Japarov naik ke tampuk kekuasaan setelah protes terhadap hasil pemilu parlemen pada Oktober 2020 dan memenangi pilpres dini Januari 2021 dengan 79,2 persen suara di tengah tingkat partisipasi 39,16 persen.

Perubahan konstitusi pada 2021 memperkuat sistem presidensial dan mengganti aturan satu masa jabatan enam tahun dengan batas dua masa jabatan, masing-masing lima tahun.

Pada Februari 2026, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa mandat enam tahun yang sedang dijalani Japarov dihitung sebagai periode pertamanya, sehingga ia dapat mencalonkan diri untuk satu periode tambahan selama lima tahun.

Pengaruh Moskow dan Jalur Dagang Beijing

Ruli menilai keberhasilan Kasenov mencapai ambang tanda tangan memperlihatkan bahwa elite yang mendukung integrasi ekonomi dengan Rusia masih memiliki pengaruh politik, terlebih Kasenov pernah duduk di dewan Dana Pembangunan Rusia–Kirgizstan.

Ruli Inayah Ramadhoan menyoroti meluasnya dukungan digital saat ruang aksi publik Kirgizstan kian menyempit. (Foto: Dok.Pribadi).
Ruli Inayah Ramadhoan menyoroti meluasnya dukungan digital saat ruang aksi publik Kirgizstan kian menyempit. (Foto: Dok.Pribadi).

Menurut Ruli, dukungan Moskow, jika ada, akan memberi Kasenov modal politik yang besar, dan ia melihat figur lokal dengan rekam jejak kerja sama bilateral seperti Kasenov sebagai salah satu jalur yang dapat digunakan Rusia untuk menjaga kepentingannya di Kirgizstan.

Riwayat jabatan Kasenov menunjukkan kedekatannya dengan lembaga pembangunan bilateral, sementara dugaan dukungan langsung Moskow terhadap pencalonannya masih memerlukan bukti tersendiri.

Rhin membaca hubungan Bishkek dengan Rusia dan Tiongkok melalui strategi lindung nilai, yaitu upaya negara kecil menjaga pilihan kebijakan dengan mempertahankan hubungan yang memberi manfaat berbeda dari beberapa kekuatan besar.

Menurut Rhin, keanggotaan Kirgizstan dalam Uni Ekonomi Eurasia dan ketergantungannya pada kiriman uang pekerja migran menopang hubungan dengan Moskow di bidang ekonomi dan keamanan, sementara proyek kereta api Tiongkok–Kirgizstan–Uzbekistan memberi Bishkek peluang memperluas perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada jalur transit warisan Soviet.

Bagi Beijing, kata Rhin, proyek tersebut memperluas konektivitas darat melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, dengan perkiraan biaya US$4,7 miliar menurut Dana Moneter Internasional dan pekerjaan yang telah dimulai pada 28 dari 29 terowongan yang direncanakan di ruas Kirgizstan menurut laporan Eurasianet pada awal November 2026.

Rhin menilai pengambilan keputusan yang terpusat dapat menarik bagi mitra non-Barat karena memudahkan koordinasi proyek lintas negara, tetapi pengetatan kebebasan sipil berpotensi memperlebar jarak dengan mitra Barat yang menjadikan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pertimbangan dalam kerja sama.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru