SulawesiPos.com — Arab Saudi memperoleh kembali hampir 70.000 artefak arkeologi dari dalam dan luar negeri hingga 2026 untuk melindungi warisan budayanya melalui kerja sama lintas negara, penyerahan sukarela oleh warga, dan penyitaan benda yang ditawarkan secara ilegal, menurut data Komisi Warisan Budaya Saudi yang diberitakan Saudi Gazette pada 17 November 2026.
Salah satu artefak itu ialah prasasti batu bertulisan Arab kuno dari Tabuk yang dipulangkan dari Prancis melalui koordinasi otoritas Saudi dan UNESCO setelah sekitar empat dekade berada dalam penguasaan seorang warga Prancis.
Saat dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Rabu, 18 November 2026, Ketua Program Studi Sarjana Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Dr. Yadi Mulyadi menilai kepulangan Prasasti Tabuk sebagai keberhasilan diplomasi budaya yang bisa menjadi rujukan bagi Indonesia untuk menjajaki penelusuran manuskrip dan arsip ulama Nusantara di Arab Saudi.
Yadi, anggota Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Internasional untuk Monumen dan Situs (ICOMOS) serta pengurus Perhimpunan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya Indonesia, menilai kasus Saudi memperlihatkan pentingnya diplomasi bilateral, aturan internasional, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat dalam pelindungan cagar budaya.
Arab Saudi menyerahkan instrumen penerimaan Konvensi UNESCO 1970 pada 8 September 1976, dan konvensi itu menyediakan kerangka kerja sama antarnegara untuk mencegah impor, ekspor, serta pengalihan kepemilikan benda budaya secara ilegal.
Menurut Yadi, kerja sama resmi antarnegara dan penyerahan sukarela sama-sama membantu memulihkan ingatan kolektif yang tersebar di berbagai koleksi, sementara instrumen hukum internasional memperkuat upaya pemulangan benda budaya lintas negara.
“Dalam perspektif arkeologi, konteks temuan merupakan hal yang penting, oleh karena itu pemulangan artefak-artefak ini ke tanah air asalnya memulihkan potensi informasi ilmiah yang terkandung di dalamnya,” kata Yadi.
Catatan lokasi penemuan, hubungan dengan benda lain di sekitarnya, dan riwayat kepemilikan dapat membantu arkeolog menafsirkan usia serta fungsi artefak dan memahami masyarakat yang membuat atau menggunakannya.
Warga Menyerahkan Artefak, Otoritas Mengawasi Penjualan Daring
Komisi Warisan Budaya Saudi mencatat 28.577 artefak diperoleh kembali dari luar negeri, atau lebih dari 40 persen dari keseluruhan, sementara lebih dari 41.000 lainnya diperoleh kembali di dalam negeri.
Pada 2019, sejumlah keluarga di Amerika Serikat mengembalikan 1.127 artefak yang sebelumnya disimpan oleh kerabat mereka yang pernah bekerja di Arab Saudi pada 1960-an.

Di Hail, seorang warga menyerahkan bejana perunggu dari masa Islam yang dihiasi motif bunga dan ayat Al-Qur’an, sementara seorang warga Bisha menyerahkan enam benda arkeologi yang mencakup sejumlah peninggalan pra-Islam serta sebuah batu berukir ayat Surah Al-Falaq.
Menurut Yadi, penyerahan sukarela di Hail dan Bisha mencerminkan hasil edukasi publik yang mendorong warga memperlakukan benda bersejarah sebagai bagian dari identitas nasional yang perlu dijaga bersama.
Di Al-Ahsa, Komisi Warisan Budaya Saudi menyita sebuah artefak langka dari periode awal Islam pada 2025 setelah benda itu ditawarkan secara ilegal melalui media sosial.
“Ini menuntut otoritas warisan budaya untuk memiliki sistem pengawasan digital yang sama canggihnya,” ujar Yadi, merujuk pada perdagangan ilegal barang antik yang merambah media sosial.
Menelusuri Manuskrip Ulama Nusantara di Haramain
Bagi Yadi, pengalaman Saudi relevan dengan upaya repatriasi yang masih dijalankan Pemerintah Indonesia, antara lain melalui perjanjian pengalihan dengan Belanda yang ditandatangani di Amsterdam pada 9 Oktober 2026 dan mencakup 20 benda budaya, termasuk Intan Banjarmasin, Al-Qur’an milik Teuku Umar, dan naskah gulung wayang beber.
“Adapun khusus terkait repatriasi, perlu dijajaki juga peluang kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,” kata Yadi.
Menurut dia, hubungan Sulawesi dan berbagai kesultanan di Nusantara dengan Jazirah Arab telah terjalin selama berabad-abad melalui perdagangan rempah, ibadah haji, penyebaran Islam, dan jaringan intelektual ulama di Haramain, sebutan untuk Makkah dan Madinah.
Hubungan panjang itu, kata Yadi, membuka peluang untuk mengidentifikasi warisan budaya bersama dan menelusuri benda atau naskah yang berpindah tangan dari Nusantara ke Jazirah Arab maupun sebaliknya.
Ia menyebut jejak Syekh Yusuf al-Makassari dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai titik awal untuk mencari manuskrip keagamaan, karya tulis, catatan perjalanan, dan korespondensi yang berkaitan dengan kegiatan belajar, mengajar, dan menulis para ulama Nusantara di Haramain.
Jika ditemukan di perpustakaan, lembaga, atau koleksi pribadi di Arab Saudi, dokumen tersebut dapat membantu peneliti menelusuri bagaimana para ulama Nusantara membangun jaringan dan menyebarkan pengetahuan, sekaligus mendokumentasikan ingatan kolektif komunitas intelektual Nusantara di perantauan.
Menurut Yadi, kerja sama dapat dimulai dengan menelusuri lokasi dan riwayat koleksi, lalu membuka akses melalui salinan digital atau pertukaran akses arsip serta menjajaki konservasi bersama, termasuk untuk warisan yang berpindah melalui pertukaran budaya.
Ia menilai langkah tersebut dapat membuka babak baru diplomasi budaya Indonesia–Arab Saudi dengan memberi peneliti dan masyarakat di kedua negara akses untuk mempelajari warisan yang lahir dari hubungan berabad-abad itu.


